h1

Sreategi Nuklir

April 2, 2008

 

NUCLEAR STRATEGY

Sebuah Kajian Teoritis

 

 

 

                                        Antonius Dymar Pradipta    21050

                                           Dyon Otria Sapta W                        21449

                                            Fathan Luthfi                       20877

 

Pasca terujinya kedahsyatan efek bom nuklir pada pengeboman Hiroshima dan Nagasaki beberapa dekade silam, nuklir telah memiliki tempat tersendiri dalam pembuatan kebijakan dan menjadi faktor yang signifikan dalam membentuk kebijakan luar negeri bagi negara-negara yang memilikinya. Terminologi strategi nuklir, yaitu penggunaan senjata nuklir untuk mencapai kepentingan dalam politik internasional muncul seiring dengan penggunaan instrumen ini dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Namun ada pertentangan yang muncul mengenai nuklir akibat dari daya hancurnya. Kelompok pertama mengtakan bahwa nuklir tidak bisa digunakan karena tidak ada jaminan keselamatan dalam pengembangannya serta terlalu berbahaya, namun pihak lain berpendapat, dengan kelebihannya nuklir mampu menjadi sebuah senjata yang tidak tertandingi. Menggunakan cara pandang apapun, nuklir –baik sebagai instrumen militer atau bukan- telah mendapat tempat tersendiri dalam perumusan sebuah kebijakan.

            Selama perang dingin, konsep strategi yang paling populer dari kebijakan penggunaan nuklir sebagai sebuah instrumen politik maupun militer adalah dalam penggunaannya sebagai sebuah alat untuk mencipatakan kondisi deterrence. Secara umum, deterrence dapat diartikan sebagai ancaman yang berpotensi menimbulkan lebih banyak kerugian dibandingkan keuntungan apabila suatu pihak melakukan serangan, sehingga membuatnya memutuskan untuk tidak melakukan serangan tersebut. Penciptaan kondisi deterrence ini sangat terasa dalam relasi Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam era perang dingin.

Mengenai deterrence ini, Herman Kahn dalam bukunya On Thermonuclear War membagi tiga kategori deterrence nuklir.

  1. Tipe I         : Deterrence atas serangan langsung terhadap negara.
  2. Tipe II       : menggunakan ancaman strategis untuk mengancam (deter) musuh agar tidak melakukan aksi provokatif daripada serangan langsung.

Deterrence tipe kedua ini, terlihat sebuah konsep pada perang dingin yang dikenal dengan “payung nuklir” (nuclear umbrella).  Dalam konsep ini, suatu negara dapat saja mendapatkan perlindungan nuklir tanpa harus memilikinya. Hal ini terlihat dari bagaimana Amerika Serikat melindungi sekutunya dengan kapabilitas nuklir yang dimiliki. Sekalipun tidak ada kewajiban secara eksplisit untuk menggunakan senjata nuklir dalam membela sekutu yang diserang, kemungkinan untuk melakukannya tetap ada – khususnya dalam merespon serangan senjata pemusnah massal – sehingga konsep ini dianggap memiliki nilai deterrence terhadap lawan potensial.

  1. Tipe III      :  Deterrence bertahap terhadap aksi yang kurang provokatif. Hal ini merujuk pada aksi yang diancam karena penyerang potensial khawatir bahwa pihak yang diserang atau pihak lain akan melakukan tindakan terbatas baik itu secara militer maupun bukan, yang dapat membuat serangan menjadi tidak menguntungkan. [1]

 

Berakhirnya perang dingin, tidak serta merta kemudian mengakhiri penggunaan arsenal nuklir dalam membentuk politik luar negeri negara pemilik nuklir. Khususnya bagi Amerika Serikat, nuklir tetap dipandang sebagai hal yang penting dalam pembentukan politik luar negeri. Pada era 90-an, terdapat tiga pemikiran utama dalam penggunaan nuklir Amerika Serikat.

Pertama, yaitu adanya kebutuhan untuk berjaga-jaga atas kemungkinan terjadinya pergeseran ideologi di Rusia maupun munculnya nasionalisme radikal Rusia yang berpotensi mengancam Amerika Serikat. Kedua, yaitu adanya kebutuhan untuk menjaga superioritas atas Cina, menjaga kondisi deterrence dengan Cina dan mungkin mengalahkan Cina, semisal dalam kasus Taiwan. Ketiga, nuklir dianggap dapat membantu dalam menangani musuh Amerika Serikat, yang sering dianggap sebagai rogue states seperti Libiya, Irak, Iran, Suriah, dan Korea Utara yang dianggap memiliki ambisi memiliki nuklir.[2]

 

            Mengenai kebijakan dan strategi negara-negara dalam penggunaan nuklir, Malcolm R. Davis dan Collin S. Gray dalam pembahasannya mengenai senjata pemusnah massal, menyatakan ada beberapa pertanyaan mendasar yang dapat menjelaskan sebagian besar  kebijakan dan strategi penggunaan senjata pemusnah massal, termasuk nuklir. Pertanyaan – pertanyaan itu adalah; mengapa negara-negara membangun persenjataan nuklir? Mengapa negara-negara nuklir mempertahankan senjata nuklir? Apakah seluruh senjata pemusnah massal setara secara strategis maupun politis? Apakah kegunaan senjata pemusnah massal[3]

 

I. Mengapa negara-negara membangun persenjataan nuklir?

Mengenai jawaban atas pertanyaan pertama, yaitu mengapa negara-negara membangun persenjataan nuklir, banyak ahli berpendapat bahwa Negara akan berusaha untuk mengembangkan nuklir jika mereka tidak memiliki alternatif lain dalam menghadapi sebuah ancaman militer yang sangat serius bagi keamanan mereka. Jika hal tersebut tidak terjadi maka Negara-negara tersebut merasa lebih baik untuk tidak mengembangkan nuklir sama sekali. Argumen tersebut menempatkan nuklir sebagai sebuah instrument keamanan internasional namun isu nuklir tidak hanya mengenai permasalahan militer tetapi juga mengenai konsensus politik dari berbagai kelompok kepentingan di dalam negerinya sendiri dan juga menjadi sebuah simbol modernitas dan identitas di dunia internasional.[4] 

Secara mendalam, Scott D. Sagan dalam artikelnya memaparkan ada 3 alasan atau pendekatan yang dapat dipakai untuk menjelaskan fenomena tersebut. Pertama,  the security model yang berfokus pada upaya Negara untuk meningkatan keamanan nasionalnya dari ancaman pihak asing terutama dari ancaman nuklir. Dasar dari pendekatan ini adalah pemikiran realis yang menyatakan bahwa setiap Negara harus mampu menjaga kedaulatannya serta keamanan nasionalnya sendiri. Hal ini dikarenakan oleh ancaman terhadap daya rusak yang dapat ditimbulkan oleh senjata nuklir mendorong setiap Negara untuk meningkatkan kemampuannya guna mengimbangi Negara lain yang mengembangkan nuklir dengan menimbulkan deterrence. Pendekatan ini menghasilkan 2 kebijakan yaitu Negara kuat dapat memaksakan kepentingannya untuk memperoleh kepentingan nasionalnya dengan mengmbangkan nuklir. Penggunaan nuklir terkait dengan kebijakan Negara unutk mempergunakan kebijakan ynag paling riskan namun paling potensial untuk mencapai kepentinganya (brinkmanship). Di sisi lain, Negara-negara kecil menjdi pihak yang lemah karena pilihan mereka terbatas pada keikutsertaan dalam bentuk aliansi Negara-negara yang memiliki nuklir. Bagi beberapa Negara-negara, tergabungnya dengan suatu aliansi akan menjaganya dari kehancuran. Hal ini mengacu pada kondisi yang deterrence.   

Kedua, the domestic politics model yang menekankan pada pemanfaatan nuklir sebgai alat politik serta tarik-menarik kepentingan antar elit politik di dalam negeri. Ketika suatu kelompok elit mampu mempengruhi arah kebijakan suatu Negara unutk menggunakan nuiklirnya demi kepentingan kelompok tersebut. Dalam hal ini setiap aktor selalu aktif dalam memaksakan kepentinganya sehingga seringkali terjadi benturan antar kepentingan.

Ketiga, the norms model berfokus pada penggunakaan nuklir sebagai sebuah simbol meodernitas serta identitas suatu bangsa di dunia internasional. Pengambilan keputusan mengenai penggunaan nuklir mencerminkan perilaku Negara di dunia internasional karena lewat proses pengambilan keputusan ini membentuk identitas dan simbolisasi tertentu bagi Negara tersebut. Dalam hal ini arah kebijakan suatu Negara tidak ditentukan oleh pemimpin bangsa atau elit politik tapi oleh norma yang berlaku[5].

Ketiga alasan tersebut yang akhirnya mendorong sebuah Negara mempergunakan nuklir sebagai sebuah instrumen politik. Kemampuan Negara dalam mengembangkan nuklir tidak bisa lepas pada adanya konflik kepentingan yang terjadi pada masyarakat domestiknya.

 

II. Yaitu mengapa negara-negara mempertahankan senjata nuklir?

Sedangkan untuk pertanyaan kedua, yaitu mengapa negara-negara nuklir mempertahankan senjata nuklir? Davis dan Gray menjelaskan bahwa Nuclear Non-Proliferation Treaty telah efektif secara legal pada tahun 1970, yang kemudian diperbaharui pada tahun 1995 dan mewajibkan penandatangan traktat ini untuk berkomitmen melucuti senjata nuklir. Sekalipun proses pelucutan senjata merupakan tujuan akhir dari traktat semacam NPT, tidak satupun negara nuklir percaya bahwa pelucutan merupakan hal yang dapat diterapkan, bijak ataupun diinginkan.

Hal ini tentunya berkaitan dengan sunk-cost yang telah dikeluarkan oleh negara-negara nuklir dan juga kenyamanan atau kelebihan yang didapatkan oleh negara dengan memiliki arsenal nuklir. Ada beberapa konteks politik yang menempatkan senjata nuklir memiliki kegunaan, yang membuatnya menjadi semacam penjamin bagi negara yang memilikinya untuk dapat menekan lawan. Secara teknis, senjata nuklir merupakan ancaman yang kredibel dalam usaha untuk menghindarkan agar lawan tidak melakukan tekanan lebih keras atau mengancam keamanan nasional. Deterrence nuklir dapat saja tidak berjalan, akan tetapi negara manapun yang diketahui memiliki senjata nuklir akan akan diperlakukan dengan “lebih hormat”.[6]

Selain itu, keengganan dari negara-negara untuk melucuti arsenal nuklirnya juga disebabkan oleh munculnya negara-negara baru yang giat meningkatkan kapabilitasnya dalam bidang nuklir dan dianggap berusaha atau bahkan memiliki senjata nuklir, maupun tipe senjata pemusnah massal lainnya.

 

III. Apakah seluruh senjata pemusnah massal setara secara strategis?

Permasalahan mengenai apakah seluruh senjata pemusnah massal setara secara strategis, telah memancing perdebatan tersendiri. Tidak satupun yakin bahwa semua jenis senjata pemusnah massal memiliki kesetaraan dalam menciptakan efek strategis. Hal ini tentunya menyebabkan timbulnya berbagai pandangan dan pertanyaan mengenai bagaimana merespon serangan-serangan senjata pemusnah massal. Seperti jika senjata biologis dan kimia dapat menimbulkan kerusakan massal, sehingga menjadi “senjata nuklir orang miskin”, apakah kemudian senjata tersebut secara politis dan moral setara dengan nuklir? Apakah negara yang terikat dengan konvensi internasional yang relevan, ketika diserang dengan senjata biologis atau kimia berhak membalas dengan senjata nuklir?

Pihak yang terikat dengan konvensi pelarangan penggunaan senjata pemusnah massal biologis atau kimiawi, berkepentingan untuk menyetarakan secara strategis senjata-senjta pemusnah massal semacam itu. Hal ini terkait dengan penentuan jenis respon yang akan diberikan, dan tidak menutup kemungkinan penggunaan nuklir untuk meresponnya. Akan tetapi beberapa pihak menolak menyetarakan berbagai jenis senjata pemusnah massal, karena dapat membuka kemungkinan serangan nuklir terhadap negara non-nuklir. Selain itu, penyetaraan yang membuat terbukanya kemungkinan pembalasan dengan serangan nuklir, dipandang akan membuat negara pemilik senjata biologi atau kimia terpicu untuk mendapatkan senjata nuklir.[7]

 

VI. Apakah kegunaan senjata pemusnah massal?

Untuk menjawab pertanyaan mengenai untuk apakah kegunaan senjata pemusnah massal, Davis dan Gray mencoba menjawabnya dengan menyodorkan pertanyaan yang lebih spesifik yang mana jawabannya dipandang dapat mewakili keseluruhan alasan penggunaan senjata pemusnah massal: “Apakah kegunaan dari senjata nuklir yang dimiliki oleh Amerika Serikat?”

Jawaban empiris yang didapatkan dari pertanyaan itu adalah, setidaknya ada enam kegunaan dari senjata nuklir yang dimiliki oleh Amerika Serikat.

1.      dapat mencegah, menghukum, dan jika diperlukan, untuk mengalahkan musuh regional yang mengancam atau menggunakan senjata pemusnah massal untuk menyerang Amerika Serikat.

2.      memperbesar efek deterrent dan mungkin compellent bagi sekutu yang terancam dengan senjata pemusnah massal.

3.      untuk mengimbangi kemungkinan gagalnya pasukan konvensional Amerika Serikat atau sekutunya.

4.      mencegah munculnya pesaing dalam masa damai, krisis, maupun perang.

5.      untuk melakukan misi peperangan yang tidak dapat dilakukan dengan senjata konvensional.

6.      merupakan senjata yang mengukuhkan kedudukan Amerika Serikat sebagai superpower dan sebagai penjamin terciptanya general deterrence.[8]

 

Bagaimanapun, sekalipun situasi kini tidak setegang perang dingin, nampaknya nuklir masih menduduki peranan penting dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri negara-negara yang memilikinya. Hal ini dapat terlihat dalam kasus bagaimana Korea Utara berhasil menggunakan nuklirnya untuk mendapatkan bantuan dari negara-negara luar. Bukti lain, sejak George W Bush menjadi Presiden dan kemudian disusul dengan tragedi 11 September, telah membuat Amerika Serikat mencoret Anti Balistic Missile Treaty dan Comprehensive Test Ban Treaty. Amerika Serikat kembali menyiagakan dan memperkuat sistem pertahanan misilnya, serta tidak menutup kemungkinan menggunakan first-use option. Hal ini dipicu oleh kekhawatiran Amerika Serikat bahwa rogue state akan menggunakan nuklir atau jenis senjata pemusnah massal lain dalam menyerang kepentingan Amerika Serikat.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Baylis, John. Strategy in Contemporary World. Oxford University Press Inc.

New York: 2002

 

Snyder, Craig A (ed). Contemporay Security and Strategy. Palgrave McMillan.

New York: 2008

 

Sagan, Scott D. Why Do States Build Nuclear Weapon?: Three Models in Search of a Bomb :Internasional Security, Vol. 21,No. 3. (Winter, 1996-1997)

<http://links.jstor.org/sici?sici=0162-2889%28199624%2F199724%2921%3A3%3C54%3AWDSBNW%3E2.0.CO%3B2-1&gt;

 

 

 




[1] Kahn dalam John Baylis, et.al. Strategy in the Contemporary World. An Introduction to Strategic Studies. hal 166.

[2] Craig A. Snyder (ed). Contemporary Security and Strategy. hal 140-141

[3] Davis dan Gray dalam John Baylis, et.al. Strategy in the Contemporary World. An Introduction to Strategic Studies. Hal 263.

[4] Scott, D. Sagan, Why Do States Build Nuclear Weapon?: Three Models in Search of a Bomb :Internasional Security, Vol. 21,No. 3. (Winter, 1996-1997), pp. 54-86.

[5] Ibid.

[6] Gray dan Morgan dalam John Bayliss et. al. Strategy in Contemporary World. Hal 264.

[7] Ibid. hal 265

[8] Ibid. Hal. 266

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: