h1

Sekuritisasi Sektor Politik

April 2, 2008

SEKURITISASI SEKTOR POLITIK: TEORI

 

Anastasya Raditya    (SP-21213)

Wahyu Kuswidianty (SP-21029)

 

PENDAHULUAN

 

 

Abstraksi

Paper ini membahas mengenai teori-teori mengenai seuritisasi pada sektor politik, serta membahasnya secara ringkas. Tulisan ini ditujukan khusus pada pembahasan teori, sehingga tidak akan memasukkan studi kasus maupun contoh kasus. Kata kunci: politik, politis, kedaulatan, sekuritisasi, kerentanan, dan ancaman.

 

Latar Belakang

            Studi keamanan adalah salah satu cabang ilmu yang cukup penting belakangan, mengingat semakin banyaknya ancaman (threats). Namun, dari semua jenis ancaman, ada ancaman yang secara spesifik ditujukan pada kedaulatan pada sebuah negara, sehingga ancaman tersebut bersifat politis. Selain itu, ancaman yang ditujukan pada kedaulatan pun ada yang menggunakan kekuatan militer, ekonomi, lingkungan, dll. Untuk mengetahui sekuritisasi sektor politis yang tidak melibatkan kekuatan lain, maka paper ini ditulis.

 

Rumusan Masalah

            Apa dan Bagaimana teori mengenai sekuritisasi dalam sektor politik?

 

Landasan Teori

            Teori utama yang akan digunakan untuk penjelasan dalam paper ini adalah teori Buzan dan Snyder, namun beberapa teori tambahan adalah teori Arendt, Easton, Max Webber, Schmitt, Laclau, dll. Karena yang dibahas adalah sektor politik saja, maka paper ini akan mengesampingkan segala bentuk ancaman militer, ekonomi, sosial, lingkungan, dsb.


SEKURITISASI SEKTOR POLITIK

 

Asumsi Dasar

 

            Sebelum membicarakan mengenai sekuritisasi politis, ada beberapa perbedaan pendapat mengenai definisi politik itu sendiri. Selanjutnya, memang dalam hal sekuritisasi atau politisasi ini, kita lebih menggunakan cara berpikir Ernesto Laclau. Namun, di bawah ini adalah definisi singkat yang disajikan oleh Buzan serta beberapa perdebatan definisi yang paling populer:

  • Barry Buzan:

Politik adalah cara untuk membentuk perilaku seseorang dengan tujuan memerintah sekelompok besar rakyat.

  • Perdebatan 1, Arendt versus Easton

Arendt:

Politik itu sebenarnya bukanlah murni tindakan yang ekspresif. Politik bukanlah semata-mata tindakan besar yang memperjuangkan keabadian.

Easton:

Politik adalah sesuatu yang fungsional secara murni, dimana sektor kemasyarakatan menunjukkan tugas-tugas spesifik demi kepentingan orang banyak.

  • Perdebatan 2, Schmitt versus Habermas

Schmitt:

Politik tidak dapat disederhanakan menjadi sekadar dua kubu antara teman dan lawan.

Habermas:

politik tidak dapat dipandang sebagai sebuah komunitas dengan konsensus.

  • Perdebatan 3, Webber versus Laclau

Max Webber:

Kata-kata “politis” digunakan untuk menutupi institusionalisasi peraturan serta stabilisasi otoritas. Ketika ketetapan dibuat, hubungan-hubungan serta unit-unit yang mengikutinya adalah bersifat “politis”.

Ernesto Laclau:

Sifat “politis” adalah satu hal yang justru dapat menggoyahkan pola yang sudah stabil.

 

Keamanan politis dijelaskan sebagai semua hal yang menyangkut stabilitas organisasional dari tatanan-tatanan sosial. Ancaman-ancaman yang muncul berupa ancaman terhadap kedaulatan negara. Namun, ancaman terhadap kedaulatan dalam bab ini (bab politik) harus dipisahkan dari penggunaan kekuatan militer.

Ancaman politik berhubungan dengan memberi atau menolak pengakuan, dukungan, atau legitimasi (yang menjelaskan mengapa sangat mungkin untuk mendapat ancaman politis, yang mana ancaman-ancaman tersebut tidak menggunakan kekuatan militer, ekonomi, maupun yang lain).

Menurut Buzan, ancaman-ancaman politis ditujukan kepada stabilitas negara. tujuannya bisa berbeda, mulai dari menekan pemerintah terkait dengan kebijakan yang telah dibuatnya, sampai menggulingkan pemerintah, dan menginterupsi struktur politik negara untuk memperlemah. Inti dari sebuah negara adalah identitas nasionalnya dan mengorganisir ideologi, serta institusi-institusi biasanya merupakan target utama dari ancaman. Karena negara merupakan entitas politik, ancaman-ancaman politis pun biasanya sama ditakutinya dengan ancaman militer. Apalagi, jika target adalah negara yang lemah. Pendapat Buzan itu menunjukkan betapa mungkinnya untuk mendefinisikan keamanan politik, sekaligus betapa sulitnya untuk membatasinya, terutama dalam kaitannya dengan keamanan sosial dan militer –sosial berhubungan dengan identitas nasional, militer dengan penggunaan kekuatannya–.

Ancaman-ancaman politik ditujukan kepada:

  • Legitimasi internal dari sebuah unit politik, yang berhubungan dengan ideologi.
  • Pengakuan eksternal atau legitimasi eksternal sebuah negara.

 

Berangkat dari anggapan di atas, studi keamanan politis dicabangkan menjadi dua arah: yaiutu memasukkan ekuivalen ancaman-ancaman non militer terhadap unit-unit politik selain negara; serta selain unit-unit secara utuh, kita dapat mengasumsikan keamanan politis sebagai pertahanan dari ancaman-ancaman level-sistem, seperti masyarakat internasional atau hukum internasional. Biasanya, yang disekuritisasi adalah Hak Asasi Manusia atau kondisi-kondisi individu yang lain.

Menurut Jahn, Lemaitre, dan Waever (1987) serta Ayoob (1995), pada dasarnya semua sekuritisasi bersifat politis. Semua ancaman serta usaha bertahan juga bersifat politis. Bahkan, sekuritisasi sendiri merupakan sebuah aksi politis yang juga sering disebut politisasi. Di tahap berikutnya, sekuritisasi ini mengalami kategorisasi. Jika instabilitas organisasional dianggap mengancam (identitas) sosial, maka dikategorikan sebagai keamanan (security) sosial. Jika melibatkan kekuatan militer, walaupun sebenarnya juga bersifat politis, dianggap keamanan militer, dst. Kesimpulannya, keamanan sektor politik ini sebenarnya merupakan sub-kelompok dari ancaman politis apapun yang sama sekali tidak melibatkan penggunaan kekuatan militer, identifikasi, ekonomi, maupun lingkungan. Sebaliknya, karena pada dasarnya semua keamanan adalah politis, maka karakteristik keamanan sektor ini pun paling umum.

 

Aktor Sekuritisasi dan Obyeknya

 

            Karena organisasi politis yang paling umum dalam sistem internasional saat ini adalah negara, maka negara pun menjadi obyek utama yang paling umum yang harus diamankan (referent object). Namun, selain negara, ada juga obyek-obyek lain, seperti:

  • Negara super yang eksis seperti Uni Eropa
  • Kelompok-kelompok sosial non negara yang terorganisir –seperti suku, kaum minoritas, dan klan– yang memiliki institusi politis yang cukup kuat walaupun tidak dalam bentuk formal yang diakui dunia internasional.
  • Gerakan-gerakan transnasional yang mampu memobilisasi kepercayaan pengikutnya, seperti gereja katolik, kaum islam, komunis, dll.

 

Karena negara adalah obyek yang paling umum, maka aktor yang paling umum melakukan sekuritisasi adalah pemerintah dari negara. ancaman yang datang pun dapat beragam baik dari dalam maupun luar negeri. JIka kebanyakan ancaman datang dari dalam negeri, hampir pasti negara tersebut adalah negara yang lemah. Pemerintah dari negara yang lemah mengalami lebih banyak ujian dengan banyaknya kekerasan politis. Ketika pemerintah mengambil keputusan, pemerintah lebih sering dicurigai mengutamakan kepentingannya sendiri ketimbang kepentingan nasional, contohnya: Zaire, Myanmar, Nigeria, dan Arab Saudi).

Sebaliknya, di negara besar yang biasanya liberal, sekuritisasi lebih dilakukan untuk menghadapi ancaman yang datang dari luar.

 

Ancaman dan Kerentanan

 

            Menurut Buzan, negara berdaulat memiliki tiga komponen utama: ide, basis fisik, serta institusi-institusinya. Biasanya, yang mengancam basis fisik sebuah negara adalah kekuatan militer, ekonomi, dan lingkungan. Sehingga, sebagai sektor politik, yang memungkinkan untuk kita bicarakan adalah ancaman terhadap ide (dengan mengesampingkan masalah identitas) serta ancaman terhadap institusi-institusi. Ide-ide yang biasanya terdapat dalam negara misalnya nasionalisme (terutama nasionalisme kebangsaan, walaupun kadang ada etno-nasionalisme) dan ideologi politik. Dengan melancarkan ancaman pada ide-ide seperti itu, akan muncul tekanan pada stabilitas negara berkaitan dengan tatanan politik yang ada. Ancaman dapat ditujukan pada struktur pemerintahan, pada integritas teritorial, ataupun pada eksistensi negara itu sendiri.

            Seperti telah dibahas di bab sebelumnya, hal utama yang paling rawan bagi sebuah negara adalah kedaulatan, karena bagaimanapun juga ancaman akan ditujukan pada kedaulatan. Mengapa kedaulatan? Karena kedaulatanlah yang dapat membuat sebuah negara itu menjadi negara. dan kedaulatan ini dapat terancam secara internal maupun eksternal.

            Dalam beberapa kasus, memang masyarakat internasional berhak untuk menyoroti maupun mengintervensi jika terjadi genosida, agresi, maupun ketidakadaan “good governance”. Maka, akan terjadi dual sekuritisasi dimana pemerintah merasa ada ancaman eksternal, sementara masyarakat internasional melakukan sekuritisasi atas aksi pemerintah.

 

Dinamika Regionalisasi

 

Berikut ini akan dibahas variasi tipe dari situasi negara, di mana tiap kasusnya mempertanyakan dinamika  regionalisasi dan nonregionalisasi serta lokasi geografis :

  1. Ancaman yang dimaksudkan untuk  negara yang lemah yang berbasis pada perpecahan negara-bangsa, dikarenakan negara dan bangsa tidak berada garis yang sama, adalah mungkin bagi beberapa aktor lain di dalam negara maupun negara yang bertetangga yang meningkatkan klaim tehadap pemisahan dan irredentisme.
  2. Ancaman yang dimaksudkan untuk negara yang lemah karena alasan-alasan ideologi dan politik. Di sini, ideologi di mana rezim itu berlaku tidak diterima secara luas. Ancaman dapat dilevelkan pada negara, dan klaim rezim adalah masalah keamanan
  3. Kurang hati-hati, ancaman berbasis unit yang ditujukan kepada negara-bangsa yang mudah diserang. Ancaman yang tanpa disengaja dapat dibagi menjadi 2, yakni accidental, suatu kali ancaman menjadi sangat tidak menarik bagi kami. Yang kedua adalah ancaman yang tidak dapat dihindari, berpautan satu sama lain, dan tanpa disengaja. Bagaimanapun, tejadi ketika 2 atau lebih negara terjebak dalam konflik keamanan karena prinsip organisasi yang tidak sesuai. Di sini, kita akan mencoba membedakan antara negara-bangsa dan kepekaan politik dan ideologis untuk melihat apakah bisa menghasilkan variasi sistem.
  4. Ancaman yang tanpa disengaja ditujukan kepada negara-negara dengan alasan-alasan ideologi dan politik. Tipe konstelasi ancaman ini dapat diilustrasikan dengan Perang Dingin. Tetapi sebenarnya konflik tipe ini tidak terlalu umum. Konflik-konflik tipe ini serius dan memakan waktu lama ketika mereka terlihat tetapi bukan bentuk tipikal konflik keamanan.
  5. Keamanan tentang dan terhadap integrasi supranasional dan regional. Kategori ini tidak dimaksudkan untuk membedakan antara regional dan gobal, tetapi ada perbedaan antara asas-asas dan organisasi.
  6. Ancaman sistemik dan prinsipil kepada negara yang mengalami perpecahan negara-bangsa. Peristiwa historis dari ancaman tipe ini adalah kasus Austria (Austria –Hongaria) yang berhadapan dengan gerakan nasionalis pada abad ke-19.
  7. Ancaman struktural (sistemik) untuk negara-negara yang lemah karena alasan-alasan ideologi dan politik. Di sini, sistem politik negara ditantang, tetapi sekarang tidak oleh negara lain tetapi oleh sebuah pembangunan umum masyarakat internasional yang berdasarkan pada prinsip-prinsip yang bertentangan dengan negara-negara itu.
  8. Ancaman terhadap gerakan transnasional yang membawa loyalitas tertinggi dari anggotanya. Tidak ada lagi gerakan yang lebih luas dari tipe ini yang sangat efektif sekarang. Dengan begitu, mereka dapat terlihat semua (perluasan bahwa mereka qualified sebagai referent objects di sektor politik) sebagai problem sekuriti yang berat, sebagaimana diancam oleh sovereign states yang mencoba untuk membawa loyalitas tertinggi kepada subjek mereka.
  9. Ancaman terhadap masyarakat internasional, ketenteraman, dan hukum. Contoh yang paling jelas untuk tipe ini adalah invasi Irak ke Kuwait serta anacaman nuklir Korea Utara


PENUTUP

 

Simpulan

            Ada banyak definisi politik, sehingga cukup sulit sebenarnya untuk merumuskan dan membatasi sekuritisasi seperti apa yang disebut sekuritisasi sektor politik itu sebenarnya. Namun Buzan merumuskan bahwa sekuritisasi sektor politik adalah yang muncul ketika ada ancaman terhadap kedaulatan sebuah negara. ancaman terhadap kedaulatan tersebut dapat datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang harus digarisbawahi adalah ancaman tersebut harus datang tanpa menggunakan kekuatan-kekuatan militer, ekonomi, sosial, maupun lingkungan, karena kekuatan-kekuatan tersebut menandakan bahwa sekuritisasi tersebut berada di sektor lain, yaitu sektor militer, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

 

Kritik

            Teori yang telah dibahas dalam paper ini dapat dikatakan sedikit absurd karena menurut kami sektor politik adalah salah satu sektor paling sulit dan paling suli dibatasi dibandingkan sektor-sektor lainnya. Disebutkan bahwa sektor politik adalah ancaman yang tidak melibatkan kekuatan-kekuatan militer, ekonomi, lingkungan, dll., sehingga sangat sulit mendefinisikan ancaman bagi sektor politik itu sebenarnya.

 

Sumber

Buzan, Barry. 1998. Security, A New Framework for Analysis. Colorado: Lynne Rienner Publishers

Snyder, Craig. 2000. Contemporary Security and Strategy. Pellgrave Macmillan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: