h1

Perang Lebanon

April 2, 2008

 

PERANG LEBANON TAHUN 1975 – 1990

Fenomena Pergeseran Makna dan Strategi Peperangan

Prasita Purwi Andini (SP / 20915)

Siska Purantiningsih (SP / 21180)

Primada NH (SP/21751)

A.    Latar Belakang

 

Lebanon merupakan salah satu negar kecil di Timur Tengah dengan luas yang hanya mencapai 10.400 kilometer persegi dan mempunyai keanekaragaman budaya dan etnisitas. Berada di tepi Laut Tengah menjadikan negeri ini sebagai tempat transit arus perdagangan lintas benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Selain itu Lebanon juga dikenal karena panorama alamnya yang menawan sehingga menarik hati para wisatawan asing untuk berkunjung ke sana. Hal itulah yang membuat perekonomian Lebanon mengalami kemajuan sejak merdeka dari Prancis pada tahun 1943.

Sayangnya kondisi semacam itu tidak berlangsung lama, Lebanon segera berubah menjadi negeri yang penuh dengan konflik bersenjata. Rakyat disana seoleh tidak ditakdirkan untuk bisa hidup tenang, aman, dan nyaman. Berbagai macam pergolakan terjadi yang tidak jarang memakan korban jiwa dan merusak infrastruktur yang ada. Salah satu konflik yang paling menyita perhatian adalah perang saudara yang terjadi dalam kurun waktu tahun 1975-1990. Sejak saat itulah Lebanon tidak lagi menjadi surganya para wisata dan berubah menjadi medan pertempuran yang seakan siap melumpuhkan siapa saja.

Yang kemudian menarik untuk dibahas lebih mendalam adalah kompleksitas konflik tersebut, mulai dari permasalahan yang terjadi didalamnya sampai pihak-pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung. Karena jika memang murni merupakan perang saudara mengapa membutuhkan waktu yang begitu lama untuk mengakhirinya. Perang saudara yang berlangsung selama 15 tahun itu sebenarnya bukanlah peristiwa yang pertama. Sebelumnya pada tahun 1860 dan 1958 sudah pernah terjadi hal serupa tetapi keduanya hanya berlangsung selama beberapa bulan saja dan murni terjadi karena perselisihan antar sekte.

            Selain itu, perang saudara di Lebanon ini menunjukkan bahwa pandangan kaum realis tradisional bahwa aktor utama dalam peperang adalah negara, tidak lagi terbukti. Perang tidak lagi terjadi antar negara (interstate) saja namun juga dapat terjadi di dalam negara (intrastate). Dalam Perang Lebanon, kita akan melihat bagaimana kelompok – kelompok di dalam negara memperjuangkan kepentingannya dengan saling menyerang satu sama lain. Prinsip saling mengalahkan dan menaklukkan, seperti yang terjadi dalam perang antar negara, diimplementasikan dalam wilayah yang lebih lebih sempit, yaitu di dalam negara itu sendiri. Paper ini bertujuan untuk melihat bagaimana perang saudara di Lebanon terjadi dimana perang ini digunakan sebagai contoh bahwa konteks perang di penghujung Perang Dingin tak hanya berkutat antar negara namun juga merambah di dalam wilayah negara.

 

PEMBAHASAN

 

A.    Situasi Lebanon Sebelum Pecahnya Perang Saudara

Lebanon merupakan sebuah negara yang terdiri dari masyarakat yang heterogen, terutama dari segi agama yang dianut. Ada dua agama besar di sana, yaitu Kristen dan Islam, dimana keduanya masih terbagi ke dalam beberapa kelompok sekterian. Seperti Kristen yang terbagi dalam kelompok Kristen Maronit, Kristen Yunani Katolik dan Latin, Kristen Armenia Katolik, Kristen Yunani Ortodoks, dan Kristen Armenia Ortodoks. Sedangkan umat Islam mencakup Muslim Sunni, Syiah, dan Drus. Muslim Drus sebenarnya bukan Islam murni karena di dalam ajarannya juga menggabungkan ajaran dari agama Kristen. Komposisi jumlah penduduk pada tahun 1958 berdasarkan pembagian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini[1] :

 

Nama Kelompok

Jumlah

Total

Kristen

 

792.000

     Kristen Maronit

424.000

 

     Kristen Yunani Katolik dan Latin

91.000

 

     Kristen Armenia Katolik

14.500

 

     Kristen Yunani Ortodoks

150.000

 

     Kristen Armenia Ortodoks

69.000

 

Muslim

 

624.000

     Muslim Sunni

286.000

 

     Muslim Syiah

250.000

 

     Muslim Drus

88.000

 

Yahudi

 

6.600

Jumlah Total

 

1.422.600

 

Namun tidak seperti negara-negara Arab lainnya yang mayoitas penduduknya Muslim, Lebanon pasca lepas dari Prancis pada tahun 1943 mempunyai penduduk yang mayoritas penganut Kristen dan diperintah oleh seorang yang berasal dari kelompok tersebut. Orang-orang Maronit pada umumnya mendiami daerah pegunungan, sedangkan kaum Islam Sunni penempati daerah-daerah di tepi pantai dan kelompok Syiah menetap di wilayah Lebanon Selatan. Ketika akan merdeka kelompok Kristen menginginkan adanya penbatasan hubungan dengan negara-negara Arab dan lebih mengakrabkan diri dengan nagara-negara barat, sebaliknya kaum Muslim justru ingin lebih dekat dengan kehidupan politik Arab. Tetapi Prancis sebagai pihak yang memegang kekuasaan atas Lebanon pada masa itu menghendaki penggabungan antara daerah pegunungan dan daerah pantai di bawah satu bendara negara Lebanon. Sehingga mau tidak mau kedua kubu harus mampu berkompromi agar didapatkan jalan tengah yang terbaik. Kedua belah pihak akhirnya setuju untuk hidup dalam satu wilayah negara dan akan membela kemerdekaan negaranya serta melupakan keinginan untuk terlalu dekat atau bahkan menjadi bagian dari negara lain di dunia ini.

 

B.     Penyebab Perang Saudara

Jika dilihat dari akar permasalahannya ada tiga faktor yang menjadi penyebab awal terjadinya perang, yaitu masalah pembagian kekuasaan, ketimpangan sosial-ekonomi, dan kedatangan para pengungsi Palestina.[2] Pertama adalah masalah pembagian kekuasaan yang dianggap tidak adil. Ketika Lebanon memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada tanggal 22 November 1943 dibuatlah sebuah perjanjian yang menjadi dasar struktur politik negara itu, yaitu Pakta Nasional (Al-Mitsaq Al-Wathani). Dalam pakta tersebut kekuasaan politik penting dalam pemerintahan didistribusikan dengan ratio 6:5. sesuai pakata tersebut disepakati bahwa presiden dijabat oleh orang Kristen Maronit, perdana menteri berasal dari golongan Sunni, dan kepala parlemen berasal dari Syi’ah. Untuk komposisi anggota parlemen sendiri terdiri dari 30 orang wakil berasal dari Maronit, 20 orang dari Sunni, 19 orang dari Syiah, 11 orang Yunani Ortodoks, 6 orang dari Druze, 6 orang dari Yunani Katolik, 5 orang dari Armenia Ortodoks, dan masing-masing 1 0rang wakil dari Armenia Katolik dan Protestan.[3]  Pakta tersebut dibuat berdasarkan sensus penduduk tahun 1932 yang menempatkan Kristen Maronit sebagai kelompok mayoritas, yaitu sebanyak 30% dari seluruh penduduk Lebanon. Oleh karena itulah kemudian kelompok ini menjadi dominant, baik dalam pemerintahan maupun parlemen.

Pada awalnya perjanjian tersebut tampak menjanjikan suatu kondisi yang stabil bagi Lebanon, tetapi ternyata tidak. Pertama karena persetujuan tersebut merupakan perjanjian tidak tertulis sehingga mengikat pihak-pihak di dalamnya. Kedua adalah campur tangan Prancis dalam proses pembuatannya yang membuat penerimaan terhadap pakta tersebut bukanlah murni dari kesadaran masing-masing pihak tetapi ada unsur keterpaksaan. Golongan Islam yang merasa dirugikan dengan pembagian seperti itu menginginkan adanya perubahan dalam system politik Lebanon. Salah satunya dengan mengadakan sensus ulang sehingga sistem politik tidak berkiblat pada Pakta Nasional yang dibuat berdasarkan sensus penduduk tahun 1932. Namun usulan tersebut ditolak oleh kaum Maronit mengingat kondisi demografis Lebanon dari tahun ke tahun telah mengalami perubahan dan jika diadakan sensus ulang maka akan mengancam posisi dominan mereka. Disinilah kemudian muncul perbedaan antara Kristen Maronit yang ingin mempertahankan status quo dengan kelompok Islam yang menghendaki dilakukannya perubahan.

Kelompok Maronit kemudian mengusulkan sebuah penawaran dimana perimbangan kekuatan di parleman yang tadinya menggunakan rasio 6:5 akan diubah menjadi 5:5 dengan catatan yang menjabat sebagai presiden harus tetap berasal dari Maronit. Usulan tersebut mendapat dukungan dari kelmpok Kristen lainnya, tetapi ditolak oleh kaum Muslim. Sebab dengan komposisi seperti itu golongan Maronit tetap akan muncul sebagai pihak yang dominan.

Penyebab yang kedua adalah terjadinya ketimpangan di bidang sosial ekonomi. Orang-orang yang memperolah manfaat dari kemajuan ekonomi Lebanon dan hidup dalam kemakmuran dan kemewahan pada umumnya berasal dari kelompok Kristen. Sementara kaum Muslim harus berjuang lebih keras untuk mampu bertahan hidup ditengah himpitan kemiskinan. Mungkin pihak yang harus bertanggung jawab atas hal ini adalah Prancis karena ketika masih berkuasa di Lebanon negara Eropa ini lebih memperhatikan kondisi kelompok Kristen, terutama Kristen Maronit. Mereka diberi kesempatan lebih untuk dapat memperoleh pendidikan yang baik sehingga muncul sebagai golongan terpelajar dan mampu memegang kendali di bidang ekonomi. Kesempatan yang tidak dimiliki oleh kaum Muslim sehingga membuat mereka justru menjadi korban dari kemajuan ekonomi Lebanon.

Kondisi itu semakin diperparah dengan sistem ekonomi liberal yang dianut oleh Lebanon. Negara tidak banyak ikut campur bidang ekonomi dan menyerahkannya kepada mekanisme pasar. Hal itu tentu saja membuat kaum pemilik modal dapat mengontrol jalannya laju perekonomian sekehendak hati dan meminggirkan nasib orang-orang tidak mampu. Keinginan kaum miskin yang menghendaki adanya persamaan hak dibidang ekonomi tentu saja ditolak oleh kaum elit yang sudah sangat nyaman dengan kehidupan mereka.

Faktor lainnya berasal dari kedatangan para pengungsi Palestina ke Lebanon akibat Perang Arab-Israel. Kehadiran mereka di tanah Lebanon membuat komposisi kaum Muslim semakin bertambah banyak. Sampai tahun 1980-an jumlah mereka diperkirakan sudah mencapai 300.000 orang yang pada umumnya menetap di wilayah Lebanon Selatan. Jumlah tersebut hampir mencapai 10% dari jumlah keseluruhan pendududk di Lebanon.[4] Keadaan ini membuat kaum Maronit merasa terancam karena berpotensi menganggu pembagian kekuasaan antara Kristen dengan Islam sehingga menolak usulan diadakannya sensus ulang sebagai dasar pembuatan system politik yang baru. Mereka sadar bahwa keberadaan orang-orang Palestina di Lebanon mendapat perlindungan dari PBB, sehingga mustahil untuk mengusir orang-orang itu keluar Lebanon. Sementara kaum Muslim menerima kedatangan pengungsi Palestina dengan tangan terbuka, selain karena alasan solidaritas agama keberadaan mereka semakin memperbanyak jumlah kaum Muslim guna mengimbangi komposisi kaum Kristen.

 

C.    Perkembangan Perang Saudara

        Perang Lebanon merupakan perang yang unik. Konflik ini tidak hanya melibatkan kelompok – kelompok internal Lebanon sendiri namun juga pihak asing seperti Suriah dan Israel. Masing masing pihak memiliki motif mengapa mereka terlibat perang. Secara umum, kelompok kiri di Lebanon menuntut perubahan sistem politik dan sosial di Lebanon dimana sebelumnya sangat didominasi kelompok Kristen. Sedangkan kelompok kanan memiliki motif untuk tetap mempertahankan kekuasaannya dan menumbuhkan stabilitas di Lebanon. Keterlibatan Suriah awalnya karena ditugaskan menjadi penjaga perdamaian namun belakangan disinyalir keberadaan Suriah di Lebanon disebabkan oleh ambisi pribadi presiden Assad untuk mendirikan ’The Greater Syiria’ yang wilayahnya mencakup Suriah dan Lebanon. Israel memasuki medan pertempuran Lebanon dengan alasan mengejar milisi – milisi Palestina. Milisi Palestina ini dianggap mengganggu stabilitas Israel karena mereka menyerang Israel dari wilayah perbatasan Lebanon dengan Israel (Lebanon selatan).

        Awal mula munculnya perang dipicu oleh peristiwa penembakan yang dilakukan oleh milisi partai Khataib[5] yaitu LAF (Lebanese Armed Forces) terhadap pengikut PFLP-GC (Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command) yang kemudian memicu kemarahan kelompok milisi Palestina yang didukung oleh kelompok kiri. Pergolakan pun terjadi di jalan – jalan ibukota Lebanon antara kelompok Kanan (yang didominasi Kristen) dengan kelompok kiri (yang didominasi Islam).

        Di tahun 1976, aktor perang bertambah dengan masuknya tentara Suriah ke Lebanon yang dilegitimasi oleh KTT Liga Arab. Hasil dari KTT tersebut adalah membentuk pasukan perdamaian Arab yang terdiri dari tentara Suriah, Arab Saudi dan Libya dengan nama ADF (Arab Deterrant Forces). Namun demikian, konflik di Lebanon tidak semakin mudah untuk diselesaikan namun menjadi semakin rumit. Beberapa pihak tidak sepakat dengan keberadaan Suriah yang pada awal keberadaannya di Lebanon mendukung kelompok kanan. Tahun 1978, Israel yang merasa terancam dengan keberadaan milisi Palestina di wilayah Lebanon selatan memutuskan untuk melakukan invasi ke wilayah Lebanon dengan tujuan utama menyerang milisi Palestina. 

        Tahun 1980 perang saudara di Lebanon tidak lagi antara kaum Kristen dengan kaum Muslim saja, tapi berkembang menjadi sesama Kristen dan Muslim. Ini terjadi ketika Amal Movements (kelompok syiah militan) berkonflik dengan faksi Fatah (salah satu bagian dari PLO) dan ketika milisi Khataib terlibat bentrokan senjata dengan milisi National Liberation Front. Pada kisaran tahun yang sama, konstelasi perang saudara berubah menjadi perang antar negara (Israel – Suriah) yang menggunakan wilayah negara lain (Lebanon). Suriah yang awalnya mendukung kaum Kristen Maronite mengubah dukungannya kepada kaum Islam. Sedangkan kaum Kristen memilih untuk berafiliasi dengan Israel. Dasar kerjasama ini cenderung pragmatis. Israel dan milisi Kristen berkeinginan untuk menghancurkan PLO dan mendepak Suriah keluar dari Lebanon. Dengan alasan itu, tahun 1982, LF dan tentara Israel melakukan pembantaian terhadap 1000 orang pengungsi Pelestina di kamp Shabra dan Shatila.

        Tahun 1985, kelompok – kelompok Islam kembali terpecah. Di tahun yang sama pula, afiliasi kelompok Kristen terutama kelompok Khataib terhadap Israel mulai memudar dan tergantikan oleh Suriah. Dua pemimpin Khataib, Elie Hobieka dan Samir Geagea mulai menjalin hubungan dengan Suriah. Tindakan ini dilakukan karena mereka menyadari bahwa Lebanon harus kembali ke pangkuan negara – negara Arab, bukan kepada Israel yang jelas – jelas merupakan seteru negara – negara Arab. Pada tahun ini, peta koalisi kembali berubah.

        Pada tahun 1987 situasi di Lebanon semakin mencekam. Keadaan ini dipicu oleh kelompok Amal yang melakukan serangan terhadap kelompok Hizbullah serta terhadap milisi Palestina. Atas dasar kondisi ini pemerintah Lebanon meminta bantuan Suriah untuk meredakan ketegangan di Lebanon. Sementara itu di tengah kondisi yang tidak stabil, pemerintah harus segera mengadakan pemilihan presiden karena pada tahun 1988 masa jabatan presiden Amin Gemayel akan segera selesai.

        Pada kenyataannya pemerintahan Amin Gemayel tidak mampu menyelenggarakan pemilu karena konlik Lebanon yang semakin rumit. Suriah yang memiliki pengaruh kuat di pemerintahan mendukung kandidat presiden yang tidak disetujui oleh beberapa kalangan termasuk oleh Amerika Serikat yang kala itu juga memiliki pengaruh di Lebanon. Karena waktu yang dimiliki oleh presiden Amin Gemayel semakin terbatas, ia mengambil kebijakan untuk mengangkat jenderal Michel Aoun, seorang nasionalis menjadi pejabat pemerintah sementara dengan tugas menyelenggarakan pemilu secepatnya. Namun pemerintahan ini ditentang oleh perdana menteri Salim Hoss yang mengakibatkan konlik terbuka antara angkatan bersenata yang mendukung pemerintah Salim Hoss dengan angkatan bersenjata yang mendukung pemerintah Michel Aoun

       Pemerintah Michel Aoun juga banyak ditentang oleh pihak-pihak yang berkepentingan di Lebanon seperi Suriah, Israel dan Amerika Serikat. Hal ini disebabkan pemikiran Aoun yang ingin mendirikan negara Lebanon ynag berdaulat dan lepas dari pen garuh asing. Pemikiran nasionalis Aoun ini tidak mendapatkan banyak dukungan dari rakyat Lebanon karena pada kenyataanya banyak kelompok yang menjalin hubungan dengan Suriah, Israel maupun Iran. Sementara itu, pemerintahan Aoun juga mendapat tentangan dari milisi LAF yang didukung oleh Suriah.

   Tahun 1989, anggota parlemen Lebanon mengadakan perundingan di Ta’if, Arab Saudi yang menghasilkan Ta’if Accord. Namun kesepakatan itu ditolak oleh Aoun. Tahun 1990 Suriah mendapatkan legitimasi untuk menyerang Jendral Aoun. Akhirnya pemerintahan Aoun jatuh dan ia melarikan diri ke Prancis.

Ta’if Accord berisi kesepakatan yang dibentuk oleh kelompok-kelompok yang bertikai di Lebanon. Secara garis besar, persetujuan ini berisi tentang sistem politik dan kedaulatan Lebanon. Kelompok-kelompok yang menyepakati persetujuan ini bermaksud untuk membentuk negara yang berdaulat dan mengakhiri konflik panjang yang terjadi diantara kelompok-kelompok di Lebanon. Solusi yang paling tepat untuk mengatasi perang Lebanon adalah dengan membuat sebuah rancangan sistem politik baru. Sistem politik tersebut diharapkan dapat memperbaiki keadaan ekonomi, membangun kembali infrastruktur yang talah rusak karena perang dan mengembangkan kapasitas domestik untuk menghadapi perkembangan kondisi regional dan internasional.

Ta’if Accord, pada praktiknya, sangat efektif untuk mengakhiri perang di Lebanon tetapi tidak cukup efektif untuk membangun kembali sistem politik Lebanon. Akibatnya persetujuan ini hanya berorientasi proses penyelesaian perang, bukan hasil akhirnya. Pada dasarnya, tujuan utama dari persetujuan ini ialah untuk membangun identitas Arab bagi masyarakat Lebanon, yang kedua menyatakan bahwa Lebanon merupakan suatu kesatuan. Ketiga, persetujuan ini menetapkan sistem politik Lebanon berdasarkan prinsip demokrasi parlementer, yang didasarkan pada pemisahan kekuasaan, keseimbangan dan kerjasama antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Keempat, persetujuan ini mendefinisikan sebuah sistem sosial ekonomi yang menjamin kebebasan individu dan pengakuan hak milik pribadi. Kelima, persetujuan ini menyatakan penghapusan politik sektarian.[6]

Ta’if Accord, secara jangka pendek berhasil untuk meredam konflik dan menciptakan stabilitas di Lebanon. Namun efektifitas jangka panjang dalam menyelesaikan konflik perlu dipertanyakan. Kenyataannya, setelah Ta’if Agreement masih ada beberapa pihak yang terlibat konflik meskipun tidak berkembang menjadi konflik yang besar.

 

D.    Perang Lebanon sebagai Contoh Pergeseran Makna dan Strategi Perang

Hingga penghujung Perang Dingin, pandangan kaum realis tradisional tentang penyebab terjadinya perang masih dominan dalam studi ilmu hubungan internasional. Penyebab perang yang dirumuskan kaum realis ini berpijak pada definisi yang dikemukakan von Clausewitz tentang perang. Von Clausewitz mengatakan bahwa ’Der Krieg ist eine blosze Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln’ dimana oleh kaum realis diterjemahkan sebagai ’War is a mere continuation of policy by other means.’ [7] atau ’perang adalah kelanjutan dari politik dengan cara lain’. Dalam bahasa Inggris, ’politik’ dapat diterjemahkan sebagai ’policy’ maupun ’politics’. Namun demikian pemilihan salah satu kata sebagai terjemahan kata ’politik’ akan membuat makna kalimat tersebut berbeda. Karena ’politcs’ memiliki makna yang lebih luas dalam menjelaskan hubungan antar manusia di dalam sebuah komunitas baik komunitas negara maupun bentuk komunitas lainnya. Sedangkan ’policy’ memiliki makna yang lebih sempit yaitu kebijakan sebuah negara. Ketika ’politik’ dalam bahasa Jerman diterjemahkan sebagai ’policy’, konsep perang yang muncul adalah perang yang dilakukan antar negara sebagai salah satu cara untuk mewujudkan national interest – nya. Definisi tersebut terasa kurang relevan dengan situasi pasca perang dingin saat ini. Perang saudara Lebanon menjadi bukti bahwa pada penghujung perang dingin, perang tidak lagi dilakukan antar negara saja namun melibatkan pihak yang lebih luas yaitu kelompok – kelompok yang ada di dalam negara. Dalam kasus ini, kelompok kanan pro status quo dan kelompok kiri pro perubahan menjadi aktor – aktor utama konflik dimana masing – masing memperjuangkan kepentingan yang berbeda.

Kelompok – kelompok tersebut, dalam kurun waktu terjadinya perang, juga mengalami dinamisasi dalam aspek pembentukan konstruksi musuh. Hal ini dapat dilihat dari peralihan – peralihan aliansi yang terjadi antar aktor yang berkonflik. Di awal konflik, aliansi terjadi antara kelompok kanan yang didominasi oleh Kristen Maronite dengan Suriah yang hadir atas nama negara – negara Arab. Kedua kelompok ini bersatu melawan kelompok kiri yang didominasi kaum muslim Sunni dan Syiah serta kaum Druze. Pada sekitar tahun 1978 aliansi berubah seiring dengan berubahnya kepentingan kelompok yang bertikai dan masuknya Israel sebagai aktor baru. Aliansi yang terjadi saat itu adalah aliansi antara Israel dengan kelompok Kristen Maronite dan aliansi antara Suriah dengan kelompok Islam. Perubahan terjadi kembali pada awal tahun 1980an dimana saat itu, terjadi konflik internal di dalam kelompok muslim dan konflik di dalam kelompok kristen.

Berkembangnya pemahaman tentang perang seiring dengan perkembangan strategi yang digunakan dalam peperangan. Generasi awal memahami bahwa strategi perang dengan mengandalkan aspek psikologis dan identifkasi titik sentral lawan menjadi cara jitu untuk memenangkan peperangan secara cepat. Tentu saja strategi semacam ini dikembangkan untuk jenis pertempuran darat. Strategi pertempuran laut, udara dan manuver kilat menjadi ciri khas generasi kedua. Mereka memahami bahwa dengan teknologi yang semakin canggih, pertempuran terbuka tidak hanya terjadi di darat saja. Pada saat mulainya perang dingin, strategi konflik berubah menjadi perlombaan senjata khususnya senjata nuklir antar dua negara adikuasa. Tidak pernah terjadi perang nuklir yang nyata karena perlombaan senjata nuklir hanya digunakan sebagai ancaman pihak satu ke pihak lainnya. Pasca perang dingin disemarakkan dengan kemunculan perang saudara yang terjadi di dalam teritorial sebuah negara. Dalam perang saudara, strategi yang banyak digunakan adalah strategi perang darat.

Dari pola perkembangan strategi tersebut, dapat dilihat bahwa strategi yang dipergunakan di perang saudara mengadopsi dari strategi yang digunakan oleh generasi pertama. Dalam perang Lebanon, pertempuran darat banyak dilakukan baik dengan teknik perang terbuka atau gerilya baik dilakukan di wilayah perkotaan besar seperti Beirut atau di wilayah terpencil di daerah selatan Lebanon.

Pergeseran pemahaman mengenai sebab terjadinya perang dan juga perkembangan strategi yang digunakan memperlihatkan bahwa perang saat ini semakin dekat dan mengancam kehidupan manusia. Ketika perang dipahami tidak hanya untuk mewujudkan national interest, namun juga kepentingan kelompok non – negara dan ketika strategi perang kembali mengadopsi strategi pertempuran darat maka perang yang terjadi tidak hanya terkait dengan keamanan nasional saja namun juga kemanan manusia – manusia yang menjadi penduduk di negara tersebut.

KESIMPULAN

 

Ditinjau dari penyebabnya, perang Lebanon secara sederhana dapat disimpulkan menjadi tiga. Pertama karena ada sebagian kelompok yang tidak puas dengan Pakta Nasional tahun 1943. Hasil dari pakta nasional dianggap terlalu menguntunkan pihak Maronite sehingga kalangan muslim menuntut adanya perubahan. Kedua karena kesenjangan  sosial ekonomi yang tajam. Kesenjangan ini timbul karena kaum Maronite lebih diprioritaskan dalam memperoleh akses pendidikan, ekonomi dan lain – lain. Ketiga, kehadiran orang Palestina di Lebanon yang menubah struktur demografis masyarakat Lebanon.

            Konflik ini terjadi selama 15 tahun berawal dari tahun 1975 dan berakhir tahun 1990 ketika masing – masing kelompok sepakat untuk berunding dan menghasilkan kesepakatan yang dikenal sebagai Taif Accord. Taif accord di satu sisi mampu meredam konflik antar kelompok dan berhasil menciptakan stabilitas sosial ekonomi, namun di sisi lain Taif accord dianggap tidak menyelesaikan masalah hingga ke akarnya. Dengan kata lain, Lebanon masih memiliki potensi konflik yang cukup besar pasca Taif Accord.

            Di samping itu fakta – fakta menarik yang terjadi dalam konflik tersebut, perang saudara di Lebanon yang pada intinya terjadi antara kelompok Islam dengan kelompok Kristen menjadi satu contoh penting yang menunjukkan bahwa saat ini perang mengalami pergeseran aktor dari negara menjadi kelompok – kelompok di dalam negara. Ketika peperangan terjadi di level domestik maka konteks keamanan pun meluas yang dahulunya berkisar hanya pada keamanan negara (national security) saat ini kemudian bertambah menjadi menjadi keamanan manusia (human security). Kenyataan ini dapat dilihat dari perang yang terjadi di Lebanon, dimana pemerintah Lebanon mendapati bahwa sedikitnya sekitar 300.000 orang meninggal serta infrastruktur Lebanon yang rusak parah karena perang saudara. Kejadian ini memperkuat argumen bahwa saat ini konteks keamanan manusia (human security) patut mendapat perhatian lebih karena menyangkut kehidupan individu seseorang

           

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Dipoyono, Kirdi. Timur Tengah dalam Pergolakan. Jakarta : CSIS, 1977

 

Sihbudi, M. Riza. Bara Timar Tengah. Bandung : Mizan, 1991.

 

Snyder, Craig A. (ed.). Contemporary Security and Strategy. New York: Palgrave. 2008.

 

Soemanagara, Syam dan R. Dermawan Soemanagara. Perang Saudara Lebanon 1975 – 1990. Bandung : Rizqi offset, 2002.

 

http://ddc.aub.edu.lb/project/the lebanese civil war and the taif agreement.htm

 

 

 

 

 




[1] Kirdi Dipoyono. Timur Tengah Dalam Pergolakan. 1977. hal. 111 (data tersebut bersumber dari : W.B. Fisher, “Lebanon”, dalam The Middle East and North Africa 1974-1975, 505)

[2] ibid, hal. 109-110

[3] M. Riza Sihbudi. Bara Timur Tengah, 1991. hal. 29

[4] Prosentase tersebut dihitung dari jumlah penduduk Lebanon pada tahun 1975, yaitu sebanyak 3.140.000 orang (M. Riza Sihbudi. Bara Timur Tengah, hal 30)

[5] Partai Khataib adalah partai yang didirikan oleh Pierre Gemayel pada tahun 1930. Partai ini merupakan kelompok Kristen yang paling berpengaruh di Lebanon.

[6] http://ddc.aub.edu.lb/project/the lebanese civil war and the taif agreement.htm

[7] Craig A. Snyder, ed. Contemporary Security and Strategy. 2008. hal 85.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: