h1

Nuklir Korut

April 2, 2008

 

PERAN POLITIS-STRATEGIS NUKLIR

BAGI KOREA UTARA DALAM UPAYA DIPLOMATIK

MEMENUHI KEPENTINGAN NASIONAL

 

                        Dewa Ayu Putu Eva W.       20938

                        Virga Sarwiyantari             20939

                        Rani Puspita                     21019

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

1. Latar Belakang

Pada era Perang Dingin, nuklir menjadi roda kemudi yang harus dikendalikan secara hati-hati.  Ada kalanya Amerika Serikat dan Soviet sudah begitu dekat menabrakkan dua kapal mereka sehingga dunia merasa cemas dengan nuklir yang bisa datang kapan saja.  Dengan berakhirnya Perang Dingin, kedua negara melakukan penyesuaian besar-besaran terhadap militer mereka, terutama persenjataan nuklir.  Meski demikian, bukan berarti dunia steril dari ancaman nuklir.

Ketidakpastian pasca Perang Dingin dan peristiwa 11 September justru memunculkan kekhawatiran baru tentang negara-negara ”bandel” yang memiliki kepemilikan terhadap senjata nuklir.  Praktik deterrence pada masa Perang Dingin setidaknya bisa membawa ”cold peace”.  Tetapi kepemilikan nuklir di tangan negara yang tidak stabil bisa berujung pada bencana.  Salah satu negara yang dikategorikan berbahaya – sampai-sampai AS menggolongkannya ke dalam poros setan – adalah Korea Utara.

Korea Utara menjadi ancaman bagi stabilitas regional dan – dengan berkuasanya rezim militer – tidak butuh pertimbangan untuk memulai konflik di kawasan.  Tetapi benarkah negara miskin ini menginginkan pecahnya konflik di antara negara-negara yang bersitegang?  Pengalaman AS dan Soviet menunjukkan kepemilikan nuklir tidak sejalan dengan keinginan untuk menggunakannya.  Opsi perang dengan senjata nuklir berarti suatu negara siap untuk hancur lebur, dan tidak ada negara yang mau mengambil resiko fatal seperti itu.  Alih-alih militer, nuklir justru lebih relevan ditinjau dari sudut pandang politis-diplomatis.  Bagi Korea Utara yang membutuhkan banyak dari negara-negara yang lebih kuat dan makmur darinya, nuklir bisa menjadi alat diplomasi yang amat relevan.

 

2. Tujuan

Menganalisa dampak program senjata nuklir Korea Utara terhadap posisinya dalam politik internasional.

 

 

 

BAB II

PERAN POLITIS-STRATEGIS NUKLIR BAGI

KOREA UTARA DALAM UPAYA DIPLOMATIK

MEMENUHI KEPENTINGAN NASIONAL

 

1. Perkembangan Program Nuklir Korea Utara

Pasca perang Korea, hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan menunjukkan persaingan sengit, terutama dalam hal kekuatan nasional, keunggulan sistem nasional dan ideologinya sendiri.  Persaingan tajam ini memberikan dampak pada tertundanya kemajuan perekonomian kedua negara, karena pemborosan yang tidak berarti dalam persaingan mereka terutama dalam biaya pertahanan yang sangat besar.  Pada masa-masa inilah Korea Utara mulai mengembangkan teknologi nuklirnya.  Dengan memanfaatkan konflik antara pemerintah Beijing dan Moskow, sejak tahun 1950-an lalu Korea Utara dapat menyuplai teknologi dari Cina dan Rusia dan para insinyur Rusia dalam bidang pengembangan nuklir. Mereka juga sangat giat mengembangkan teknologi itu yang dimaksudkan untuk keperluan peperangan.  Pada pertengahan dekade 1980an, intelijen Amerika Serikat mulai mendeteksi program nuklir Korea Utara dan tidak lama sesudahnya, tepatnya di tahun 1986, Korea Utara mulai memproduksi plutonium di reaktor.  Jelas bahwa mereka berniat mengembangkan nuklir sebagai persenjataan.  Niatan ini semakin menguat dengan runtuhnya Uni Soviet.[1]

Pada tahun 1991 pun AS sudah memulai pembicaraan untuk membujuk Korea Utara menghentikan program nuklirnya.  Korea Utara sempat mengancam akan mengundurkan diri dari rezim Non-Proliferation Treaty (NPT).  Saat itu, AS telah bersiap-siap untuk menyerang fasilitas nuklir Korea Utara.  Bencana berhasil dihindari setelah di tahun 1994 pemerintahan Bill Clinton mencapai Agreed Framework dimana Korea Utara setuju untuk membekukan program nuklirnya selama delapan tahun.  Agreed Framework menjanjikan pengiriman bahan bakar dan bantuan teknologi untuk membangun dua reaktor air raksa untuk kepentingan energi, sebagai resiprositas atas sikap kooperatif Korea Utara yang menghentikan proyek nuklirnya.   Pasca tercapainya Agreed Framework, Korea Utara sempat menguji coba misil Taep’o-dong-1.   Tetapi rencana uji coba lebih lanjut dihentikan terkait tekanan dari AS.

Namun, krisis kembali dimulai dengan adanya kecurigaan Amerika Serikat saat Korea Utara kembali mengembangkan program nuklirnya pada Oktober 2002. Padahal, berdasar perjanjian 1994 Korea Utara seharusnya membekukan program itu. Kompensasinya, Amerika Serikat mengirim 500.000 ton BBM pengganti energi nuklir ke Korea Utara. Perjanjian mengalami pasang surut. Perseteruan pun tak terhindarkan setelah Korea Utara mengaktifkan kembali program senjata nuklir rahasia yang kaya uranium, Amerika Serikat membalas dengan menghentikan pengiriman BBM ke Korea Utara dan berlaku sejak 15 Desember 2002.[2] Korea Utara kemudian menanggapinya dengan memindahkan semua peralatan pemantauan fasilitas nuklir PBB di Yongbyon, pusat pengembangan nuklir di Korea Utara, dan diikuti dengan perginya semua personel inspeksi nuklir PBB meninggalkan Korea Utara.

Masih pada bulan yang sama, terjadi insiden pencegatan kapal Sosan milik Korea Utara oleh Angkatan Laut Spanyol yang mengangkut paket rudal Scud ke Yaman. Peristiwa ini semakin menimbulkan kekhawatiran masyarakat internasional dan meningkatkan ketegangan antara Korea Utara dengan negara-negara barat dan tetangganya di Asia Timur.  Selain itu, Korea Utara terbukti tidak ragu-ragu menjual teknologi mereka untuk mendapatkan financial gain.

Keluarnya Korea Utara dari rezim non-proliferasi mendapat kecaman dari internasional, tidak terkecuali Korea Selatan, yang menilai bahwa tindakan Korut telah merusak upaya normalisasi hubungan kedua negara yang sempat mengalami kemajuan pesat dengan disepakatinya perjanjian kerjasama bilateral di berbagai bidang, diantaranya ekonomi dan pertahanan, pada tahun 2000 lalu. Namun Korea Selatan tetap mempertahankan sikap dengan tidak mengeluarkan opsi militer terhadap ambisi nuklir Korea Utara.

Korea Utara sendiri mengklaim bahwa reaktor nuklir di Yongbyon hanya untuk tenaga listrik.  Namun beberapa ahli menilai reaktor itu bisa untuk memproduksi senjata plutonium.  Uji coba rudal antikapal yang kemudian dilakukan oleh Korea Utara dan jatuh di Laut Jepang dan Pantai Timur pada bulan Februari dan Maret 2003 menjadi bukti keseriusan pengembangan persenjataan nuklir Korea Utara.

Masyarakat dunia kemudian kembali dikejutkan dengan aksi peluncuran peluru kendali Korea Utara, 5 Juli 2006.  Peluncuran beberapa rudal di Semenanjung Korea itu kian mengkhawatirkan beberapa negara, bahkan Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, dan Australia mengecam tindakan itu.  Dewan Keamanan PBB pada 5 Juli 2006 telah membicarakan hal ini atas permintaan perwakilan Jepang di PBB.  Peluncuran rudal itu dapat diartikan Korut ingin mendapat posisi lebih kuat dalam perundingan damai soal nuklir Korut bersama enam negara (Six Party Talks), yang mengalami kebuntuan. Korea Utara juga kian frustrasi dengan jalan damai itu, setelah mengikuti Six Party Talks bersama AS, Korea Selatan, Jepang, China, dan Rusia, dan hingga kini belum mendapat hasil. 

Puncaknya, pada 9 Oktober 2006, Korea Utara mengumumkan bahwa mereka telah berhasil melaksanakan uji coba nuklir, yang kemudian diverifikasi kebenarannya oleh Amerika Serikat dua hari kemudian.

Sebagai respon, Dewan Keamanan PBB (DK PBB) pada tanggal 14 Oktober 2006 menyetujui dengan suara bulat resolusi yang mengutuk Korea Utara karena telah melakukan uji coba nuklir. DK PBB dengan resolusi tersebut menjatuhkan sanksi yang cukup keras terhadap Korea Utara. Resolusi tersebut antara lain menuntut agar Korea Utara tidak lagi melakukan uji-coba nuklir atau meluncurkan rudal balistik; mewajibkan Korea Utara menghentikan kegiatan yang berkaitan dengan program rudal balistik; dan menghentikan semua program senjata nuklir dan program nuklir. DK PBB juga menuntut agar Korea Utara kembali ke NPT dan IAEA safeguards. Penting pula dicatat bahwa langkah-langkah DK PBB ini diambil berdasarkan Pasal 41 Piagam PBB, yaitu tindakan tanpa menggunakan kekuatan militer.

Setelah Korea Utara dipukul telak dengan berbagai sanksi oleh DK PBB dan sanksi financial oleh AS, atas upaya diplomasi Korea Selatan dan China, Korea Utara mulai menunjukkan sikap konstruktif. Demikian juga AS, yang memungkinkan kembali digelarnya six-party talks bulan Desember tahun lalu. Namun perundingan yang berakhir pada tanggal 22 Desember 2006 tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apapun.

Perkembangan terakhir menunjukkan hal positif. Pada tanggal 13 Feb 2007, Korea Utara menyetujui untuk menutup reaktor nuklirnya di Yongbyon pada pertengahan April dan mengizinkan inspektor PBB memasuki negara tersebut bila sanksi keuangan bagi negara tersebut dihapuskan. Akhirnya dicapai kesepakatan bahwa dana Korea Utara yang berjumlah sekitar US$25 juta yang dibekukan di Banco Delta Asia di Macau sejak 2005 akan segera dicairkan. Korea Utara sepakat untuk menghentikan program nuklirnya dan sebagai imbalannya Korea Utara akan mendapatkan bantuan energi dan konsesi diplomatik. Korea Selatan sendiri menjanjikan bantuan awal bahan bakar 50 ribu ton, dan menyambut baik kesepakatan yang telah dicapai pihak-pihak dalam perundingan tersebut yang dapat mempercepat proses perlucutan senjata nuklir Korea Utara.

2. Nuklir sebagai Kekuatan Diplomasi

Ketika Korea Utara sukses melakukan uji coba nuklir pada 8 Oktober 2002, dunia dikejutkan dengan kemampuan negara yang terisolasi dan bahkan tidak mampu memberi makan rakyatnya sendiri ini, walaupun sejak tahun 2002 mereka telah melihat ambisi besar Korea Utara untuk tumbuh sebagai kekuatan nuklir.  Banyak pihak melihat tindakan provokatif ini sebagai kebodohan.mengingat ini adalah pelanggaran terhadap 1992 Joint North-South Declaration on the Denuclearization of the Korean Peninsula dan 1994 Agreed Framework, yang keduanya merupakan sumber ekonomi dan finansial penting bagi negara miskin ini.

Pertunjukan nuklir Korea Utara – yang programnya menelan keuangan negara habis-habisan – muncul sebagai manifestasi dua doktrin yang menuntun tindakan para perwira militer dan menentukan postur politik Korea Utara sejak akhir 1990an.[3]  Dua doktrin ini adalah (1) ”Kangsong Taeguk”, yang berarti pemikiran mengenai pentingnya membangun negara yang kuat dan sejahtera dan (2) ”Songun Chongchi” atau keutamaan militer.  Doa doktrin ini amat relevan dengan pendekatan Scott D. Sagan dalam menjelaskan mengapa suatu negara membangun persenjataan nuklir.  Sagan mengemukakan tiga pendekatan mengenai alasan pengembangan nuklir suatu negara, yaitu security model, domestic politics model, dan norms model.[4]

Menurut pendekatan domestic politics model, nuklir menjadi alat politik bagi elit yang mencoba mempengaruhi kebijakan negara.  Dalam kasus Korea Utara, militer memegang kendali atas pembuatan keputusan nasional.  Di bawah pemerintahan Kim Jong-Il, Korean People’s Army (KPA) secara pasti menjadi pemain kunci dalam struktur kekuatan Korea Utara.  KPA jauh lebih kuat secara politis daripada partai komunis Korea Utara yang dikenal sebagai Korean Workers Party.  Dominasi Kim Jong-Il juga datang dari kedudukannya sebagai pimpinan badan militer National Defense Commission, alih-alih posisinya sebagai presiden dan ketua partai komunis.

Betapa pun kerugian yang dialami Korea Utara ketika secara terbuka mendeklarasikan diri sebagai negara bersenjata nuklir, ada strategi yang logis di balik deklarasi Korea Utara sebagai negara berkekuatan senjata nuklir.  Korea Utara percaya tindakan ini akan memberikan keuntungan strategis, simbolis, dan teknologi yang dibutuhkan dalam jangka panjang untuk mewujudkan Korea Utara yang kuat dan makmur.[5]  Sesuai dengan definisi strategi nuklir sebagai pemanfaatan senjata nuklir untuk meraih kepentingan politik internasional, nuklir bagi Korea Utara dapat menjadi alat penting dalam perundingan internasional.

Berakhirnya Perang Dingin menandai berakhirnya pula bantuan bagi Korea Utara yang selama ini datang dari blok komunis.  Walaupun konsentrasi persenjataan negara ini masih sangat tinggi, pimpinan militer menyadari kekuatan militer konvensional mereka kalah jauh dari lawan potensial mereka, seperti Jepang, Korea Selatan, dan AS.  Oleh karena itu, senjata nuklir lantas dipilih sebagai langkah deterrence jangka panjang yang kredibel.

John Newhouse menawarkan tiga penjelasan mengapa Korea Utara melanjutkan program nuklirnya, yaitu:

·         sebagai jalan meningkatkan kekuatan posisi tawar dalam diplomasi

·         untuk meraih keuntungan melalui penjualan teknologi misil

·         sebagai langkah deterrence terhadap negara-negara tetangga seperti Jepang dan Korea Selatan, termasuk AS yang berpangkalan di Jepang.[6]

Andy Butfloy juga menyatakan pentingnya aspek politik dari program nuklir Korea Utara.

All nuclear-armed states seem to think that nuclear weapons carry political weight.  … .  It seems North Korea nuclear policy is driven as much by a desire ro be taken seriously on the diplomatic stage as by any way nuclear weapons might contribute to the North’s military option.[7]

 

Keterusterangan Korea Utara dalam program senjata nuklir mereka juga berangkat dari kondisi saat itu ketika AS bersiap-siap untuk menyerang Irak.  Kim Jong-Il mengakui kepercayaan Korea Utara terhadap publikasi proyek nuklir mereka lahir di bawah asumsi AS tidak akan sanggup menanggung beban peran lain secara politis dan militer.  Didukung desakan komunitas internasional akan penyelesaian masalah secara multilateral, meyakinkan pemerintah Pyongyang bahwa mereka tidak akan berhadapan dengan konsekuensi yang lebih parah.[8]

Berdasarkan deksripsi tersebut, tindakan Korea Utara dapat dianalisa sebagai usaha mengamankan economic security agenda mereka.  Korea Selatan sejak dipimpin Kim Dae- Jung telah menyediakan kebijakan sunshine policy bagi Korea Utara, yang isinya tentang referensi politik luar negeri Korea Selatan yang kooperatif dengan berbagai penawaran bantuan ekonomi.

Langkah diplomasi dalam six-party talks membutuhkan pengamatan jeli komunitas internasional akan dimensi lain dari pernyataan terbuka Korea Utara mengenai proyek nuklirnya.  Salah satu alat bantu analisa konflik yang lazim disebut analogi bawang bombay menyatakan pentingnya memahami alasan di balik tindakan suatu pihak secara mendalam.  Alat analisa ini menuntut pihak yang bertikai untuk memahami posisi, kepentingan, dan tindakan lawan.[9]  Tujuannya agar masing-masing pihak bergerak berdasarkan posisi publik pihak lain dan memahami berbagai kepentingan juga kebutuhan tiap pihak, serta mencari kesamaan yang dapat menjadi dasar bagai perundingan selanjutnya.

Posisi adalah sesuatu yang terlihat jelas.  Korea Utara dengan serius menunjukkan hasrat kepemilikan teknologi senjata nuklir.  Namun kepentingan di balik itu adalah untuk mencari pengakuan dan kekuatan melalui ancaman dalam perundingan.  Tujuannya tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan Korea Utara akan energi, finansial, dan juga insentif ekonomi.

Jika saja pihak yang tergabung dalam six-party talks tidak menyadari hal ini, mereka bisa saja memilih pendekatan yang salah – misalnya menggunakan opsi militer – dan Korea Utara yang awalnya tidak ingin menggunakan teknologi nuklir mereka bisa saja menginisiasi serangan di kawasan Asia Timur yang memang rapuh.

Sejak awal, perundingan dengan Korea Utara telah melihat kebutuhan negara ini akan bantuan ekonomi.  Agreed Framework menuetujui pengiriman bahan bakar serta bantuan teknologi untuk pengembangan energi.  Perjanjian bilateral kedua Korea juga menjanjikan bantuan finansial.  Janji Korea Utara untuk menutup reaktor nuklir mereka dengan bantuan AS tahun 2007 lalu membuktikan berhasilnya penggunaan nuklir sebagai kekuatan diplomasi yang membawa solusi yang diinginkan masing-masing pihak.

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

 

1. Kesimpulan

John Butfloy dengan tepat mengungkapkan ”nuclear weapons were seen as at their most useful when used politically, not militarily”.  Ini karena tidak ada seorang pun yang mau menanggung dampak dari sebuah perang nuklir.  Meski demikian, dalam perundingan nuklir dapat menjadi alat ancaman yang sangat kredibel, terlebih jika menyangkut negara yang tidak ragu untuk bertindak nekad.

Korea Utara sejak lama menjadi duri dalam politik internasional.  Negara komunis ini berada di kawasan yang secara politis sangat mudah jatuh dalam konflik.  Ditunjang instabilitas Korea Utara, bahaya nuklit menjadi sangat nyata.  Ketika satu negara merasa terancam dengan senjata nuklir Korea Utara, sangat mungkin negara tersebut akan meningkatkan persenjataannya.  Langkah ini dengan segera diikuti oleh tetangga lain dalam kawasan itu yang memang memiliki hubungan yang rentan.

Oleh karena itu, komunitas internasional perlu berhati-hati menyikapi program nuklir Korea Utara.  Mereka harus menebak arah yang diinginkan Korea Utara.  Sejak awal perundingan nuklir yang diprakarsai oleh Amerika Serikat di bawah pemerintahan Bill Clinton, ada dorongan – dan juga penerimaan – yang kuat mengenai insentif finansial dan juga energi.  Semua ini sangat dibutuhkan Korea Utara yang miskin dalam mewujudkan cita-cita sebagai negara yang kuat dan makmur.  Maka nuklir lantas dijadikan alat untuk mengamankan kekuatan diplomatik mereka.

Dengan dimasukkannya nuklir dalam konteks politik, masing-masing pihak dalam perundingan akan didorong untuk memberikan konsesi.  Korea Utara disetir keinginan memperoleh insentif ekonomi, sedangkan pihak lain akan menuntut penutupan fasilitas senjata nuklir.  Dilihat dari perkembangan terakhir, strategi ini berhasil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENSI

 

Dunn, Lewis A.  ”Deterrence Today: Roles, Challenges, and Responses”.  Summer 2007.  1   Maret   2008.        <http://www.ifri.org/files/Securite_defense/Deterrence_Today_

Dunn_2007.pdf>

International Risk.  ”North Korea’s Nuclear Test: The Logic Behind the Leadership’s Actions  &  Likely  Future  Developments”.      12  Oktober  2006.      1  Maret  2008. 

<http://www.intl-risk.com/pdf/factsheets/International%20Risk%20-%20N%5B1%5

D%20Korea%20-%20Future%20Implications%20-%2012%20Oct%2006.pdf>

Katagiri, Noriyuki.  ”North Korea’s Nuclear Program: Analyzing ’Confessional Diplomacy’”.  Center for Defense Information.  28 Oktober 2002.  1 Maret 2008.  <http://www.cdi.org/nuclear/nkorea-pr.cfm.htm>

Scott D. Sagan.  “Why Do Stated Build Nuclear Weapon?: Three Models in Search of A Bomb”.  International Security, Vol. 21, No. 3 (Winter, 1996-1997).

Snyder, Craig A.(ed.).  2008.  Contemporary Security and Strategy.  New York: Palgrave MacMillan.

 

 

 




[1] Yang Seung Yoon & Mohtar Mas’oed, Politik Luar Negeri Korea Selatan: Penyesuaian Diri terhadap Masyarakat Internasional, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2004.

[3] International Risk, “North Korea’s Nuclear Test: The Logic Behind the Leadership’s Action and Likely Future Development”, 12 Oktober 2006

[4] Scott D. Sagan, “Why Do Stated Build Nuclear Weapon?: Three Models in Search of A Bomb”, International Security, Vol. 21, No. 3 (Winter, 1996-1997)

[5] International Risk, “North Korea’s Nuclear Test: The Logic Behind the Leadership’s Action and Likely Future Development”, 12 Oktober 2006

[6] John Newhouse, “Bring North Korea in from the Cold”, The Financial Times, 18 Oktober 2002

[7] Andie Butfloy, “Nuclear Strategy”, in Contemporary Security and Strategy, edited by Craig A. Snyder, 2008, p. 144

[8] Noriyuki Katagiri, “North Korea’s Nuclear Program: Analyzing ‘Confessional Diplomacy’”, Center for Defense Information, 28 Oktober 2002

[9] Simon Fisher, et.al., Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak, The British Council, 2000, pp. 27-28

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: