h1

ASEAN Charter

March 25, 2008

ASEAN CHARTER Sebagai Bentuk Sekuritisasi di Kawasan Asia Tenggara


Eko Pujosantoso (21058), Maredias M.Y. (21141), Raras Cahyafitri (20949)

 

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Gadjah Mada

 

PENDAHULUAN

 

Sebagai salah satu bentuk regionalisme, selama ini ASEAN dianggap sebagai salah satu instrumen yang mampu menjaga kestabilan kawasan di Asia Tenggara. Perkembangan ASEAN, yang berpadu dengan kultur politik di kawasan ini, membuat sebuah bentuk baru pendekatan untuk menyelesaikan masalah-masalah transboundary antar anggotanya. “ASEAN Way” disebut-sebut sebagai bentuk dari upaya negara-negara anggota untuk aktif menyelesaikan persengketaan yang ada tanpa harus melanggar kedaulatan satu sama lain.

Terbentuk dari sebuah deklarasi, awalnya ASEAN adalah organisasi regional yang berusaha berintegrasi dalam sebuah institusi yang berdasarkan pada kerjasama fungsional[1]. Sehingga, ASEAN merupakan organisasi regional non-politik yang secara efektif berfungsi dalam sektor-sektor ekonomi, teknik, keilmuan, sosial dan kebudayaan. Ide utamanya adalah bagaimana membuat suatu institusi regional tanpa mengancam kedaulatan nasional negara anggotanya namun tetap menguntungkan. Mengingat ketika ASEAN terbentuk, mayoritas dari anggotanya adalah negara-negara yang belum lama memperoleh kemerdekaan. Efek limpahan (spillover) pun diharapkan dapat terjadi untuk melengkapi dan memenuhi kebutuhan organisasi dan negara-negara anggotanya.

Seiring dengan berakhirnya perang dingin, ancaman-ancaman yang membentuk kesatuan identitas ASEAN, tidak hanya seputar “blok barat dan timur” tapi juga masalah lingkungan, kesehatan, migrasi, ekonomi, dsb. Meskipun memang masih ada masalah high politics yang harus dihadapi, seperti konflik di Myanmar. Bagaimana ASEAN melakukan sekuritisasi dan mengatasi isu-isu yang mengancam keamanan kawasan, akan menjadi fokus pembahasan makalah ini

 PEMBAHASAN

 

A.  Sekuritisasi Ancaman

Salah satu alasan yang mendasari pembentukan ASEAN adalah untuk mencegah penyebaran komunisme di kawasan Asia Tenggara. Tanpa membuat suatu organisasi berbentuk pakta militer, founding fathers ASEAN berusaha menciptakan stabilitas keamanan melalui kerjasama non-politik. Tujuan ini diperkuat dengan adanya deklarasi yang dikemukakan di konferensi Bali tahun 1976 yang menyatakan Asia Tenggara sebagai “zone of peace, freedom, and neutrality”. Prinsip-prinsip ini merupakan respon terhadap “ancaman komunisme” yang bisa saja menimbulkan efek domino.

Sebagai referent object, kawasan Asia Tenggara perlu diamankan dari kemungkinan instabilitas akibat dari perang dingin yang terjadi. Selain itu, negara-negara barat juga menjadi kalangan yang terancam apabila kawasan Asia tenggara jatuh dalam pengaruh komunis. Karena jalur perdagangan dan pasar kawasan Asia Tenggara akan tertutup bagi negara-negara barat. Sehingga, negara-negara barat juga merupakan referent object pada saat itu.

Berakhirnya Perang Dingin, tidak membuat integritas regionalisme di ASEAN memudar karena tidak adanya common enemy yang ternyata berhasil memberikan identitas. Hubungan kerjasama antar-anggota menjadi semakin erat dan menjadikan ASEAN sebagai lembaga yang institutionalized. Namun, dengan semakin kompleksnya masalah yang ada di dunia internasional, isu-isu yang sebelumnya bukan masalah penting menjadi sesuatu hal yang patut dipertimbangkan oleh para pemimpin negara anggota ASEAN. Mulai dari masalah yang sifatnya sektoral seperti masalah ekonomi hingga berbagai masalah sosial budaya.

Masalah yang dihadapi ASEAN menjadi semakin rumit dengan tidak adanya mekanisme binding yang seharusnya dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang diambil oleh para pemimpin negara. Ketika muncul konflik diantara negara anggota, mekanisme penyelesaian yang berlaku adalah konsensus. Keinginan ASEAN untuk seminimal mungkin melakukan intervensi dalam urusan dalam negeri, membuat mekanisme konsensus dan musyawarah menjadi pola dalam pengambilan keputusan berskala regional. Pola ini kemudian disebut-sebut sebagai The ASEAN Way.

Tidak adanya mekanisme binding, membuat esensi dari common value berkurang. Padahal common value merupakan faktor penting untuk membentuk dan mempertahankan identitas regional, serta menjamin negara-negara agar tidak hanya mengutamakan kepentingan sendiri tetapi juga kepentingan seluruh kawasan. Oleh karena itu, regionalisme akan menghadapi berbagai tantangan dalam menyelesaikan suatu masalah jika common value-nya tidak kuat. Organisasi yang berdiri dari deklarasi terancam masalah legitimasinya sebagai institusi karena tidak ada suatu mekanisme binding terhadap perilaku negara-negara anggota. Seperti halnya ASEAN.

Jika dilihat lebih jauh, maka sebenarnya semakin luas dan dalamnnya (widening  dan deepening) isu keamanan di level regional, memiliki karakteristik yang hampir sama dengan efek limpahan (spillover) yang diharapkan terjadi dalam perkembangan regionalisme. Isu sekuritisasi meluas menjadi isu-isu yang sebelumnya dianggap tidak relevan dengan keamanan negara. Sedangkan efek limpahan fungsionalisme sendiri berangkat dari pemahaman bahwa sektor-sektor non-politik dan non-militer dapat menjadi pemicu kerjasama antar negara tanpa harus mengganggu kedaulatan. Sehingga, sekuritisasi di level kawasan akan lebih mudah dilakukan jika sebelumnya telah ada kerjasama antar negara.

Misalnya saja, di level ASEAN ada isu non-militer mengenai transboundary haze. Sekuritisasi masalah ini dimunculkan karena isu ini tidak hanya melibatkan dua negara, tapi juga stabilitas di kawasan Asia Tenggara dan aspek lingkungan yang sifatnya global. Kebijakan fungsionalis pun diambil untuk menyelesaikan masalah ini dengan melibatkan seluruh anggota ASEAN. Pengiriman bantuan untuk memadamkan kebakaran hutan yang menyebabkan krisis asap menjadi kebijakan bersama sebagai bentuk dari emergency response.

Sebagai salah satu alat untuk menyelesaikan masalah-masalah antar negara, regional power yang dimiliki oleh suatu organisasi regional diharapkan dapat menggalang kekuatan baik dalam meningkatkan bargaining position ketika menghadapi kekuatan yang lebih besar maupun dalam menghadapi konflik yang terjadi dalam internal organisasi.

Ada beberapa ancaman utama yang dihadapai organisasi regional, seperti perimbangan kekuatan dalam organisasi itu sendiri dan konflik antar negara-negara anggota[2]. Selain itu juga ancaman-ancaman lainnya yang perlu disekuritisasi, seperti isu lingkungan, kesehatan, pasar bebas, konflik perbatasan, transboundary haze, WMD, dsb. Sehingga, ancaman-ancaman yang dihadapi oleh sebuah organisasi internasional merupakan isu yang sangat kompleks dan melibatkan berbagai macam aspek.

Telah diungkapkan sebelumnya bahwa ASEAN sendiri terbentuk untuk menjaga stabilitas internal kawasan dan sebagai respon atas ancaman dari luar, yaitu komunisme. Unity untuk menghadang pengaruh yang lebih besar dari komunisme telah berhasil dilakukan. Sedangkan stabilitas internal kawasan tetap menjadi masalah yang harus dihadapi ASEAN. Common enemy tidak lagi berupa kekuatan yang lebih besar, akan tetapi merupakan isu kesatuan kawasan yang diwarnai masalah-masalah dalam sektor ekonomi, sosial dan budaya. Ancaman atas kesatuan kawasan dimunculkan untuk meningkatkan kerjasama dalam penyelesaian masalah secara regional karena cara ini seringkali lebih efektif daripada penyelesaian oleh masing-masing negara sebagai aktor tunggal.

B.  Respon terhadap Ancaman

Institusionalisasi dalam bentuk ASEAN CHARTER, menjadi pilihan para pemimpin ASEAN untuk menghadapi ancaman instabilitas. Hal ini dilakukan untuk memperkuat posisi ASEAN yang sebelumnya merupakan organisasi yang terbentuk berdasarkan sebuah deklarasi. Dalam ASEAN CHATER ini, kesepuluh anggota menyatakan persetujuannya untuk “maintain and enhance peace, security and stability and further strengthen peace-oriented values in the region,” serta to enhance regional resilience by promoting greater political, security, economic and socio-cultural cooperation.”[3] Selain itu juga, persamaan anggapan untuk menyelesaikan semua masalah tanpa mengganggu kedaulatan negara-negara anggota melalui consultation and consensus.

Seperti telah diungkapkan sebelumnya, regional identity adalah faktor penting untuk menggalang kekuatan regional. Sehingga, dalam ASEAN CHARTER pun negara-negara anggota setuju untuk  promote its common ASEAN identity and asense of belonging among its peoples in order to achieve its shared destiny, goals and values[4]. Dengan semangat One Vision, One Identity, One Community, sekuritisasi yang dilakukan ASEAN adalah dengan mendasarkan organisasinya pada 3 pilar: political-security community, economic community, dan socio-cultural community.

Sekuritisasi komunitas pada level regional ASEAN, tentunya masih dipengaruhi oleh keberadaan institusi-institusi yang lain, misalnya PBB, WTO, Uni Eropa atau bahkan entitas tunggal seperti Amerika Serikat. Tak jarang pula, institusi-institusi tersebut cukup berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan di ASEAN mengenai isu-isu tertentu. Namun ASEAN selalu berpegang pada prinsip no internal intervention, meskipun institusi-institusi tersebut meminta tindakan yang lebih agresif terhadap penyelesaian suatu masalah. Misalnya saja pada kasus Myanmar. Banyak kalangan internasional yang meminta ASEAN melakukan tindakan yang lebih tegas untuk ikut serta dalam penyelesaian konflik di Myanmar. Namun para pemimpin ASEAN tetap berusaha melakukan pendekatan ASEAN Way, dengan tujuan tidak mengganggu kedaulatan negara yang bersangkutan.

Di satu sisi, keberadaan institusi atau organisasi internasional lainnya, akan sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan di ASEAN. Karena dalam mengambil keputusan, tentunya situasi sistem internasional tidak bisa dikesampingkan Apalagi jika menyangkut isu sensitif atau berhadapan dengan institusi yang mempunyai posisi lebih kuat. Selain itu, terkadang karena masalah kepentingan nasional anggota-anggota ASEAN seringkali langsung berhubungan dengan organisasi lain tanpa menggunakan posisinya sebagai salah satu anggota ASEAN. Sehingga, terjadi semacam persaingan tentang eksistensi sebuah organisasi internasional.

Namun di sisi yang lain, keberadaan organisasi-organisasi tersebut memudahkan dalam mengambil suatu tindakan. Karena ASEAN tidak perlu menghadapi negara satu persatu, akan tetapi cukup berhadapan dengan organisasi internasional tersebut. Sehingga resolusi atas suatu masalah dapat diputuskan dengan lebih cepat.

ASEAN CHARTER memang belum lama ditandatangani. Namun diharapkan dengan adanya kesepahaman ini, keberadaan ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara semakin diperhitungkan. Karena dengan adanya ASEAN CHARTER maka frame work dan arah kebijakan ASEAN selanjutnya akan lebih jelas dan dapat dilaksanakan secara maksimal.

 

KESIMPULAN

 

Semakin rumitnya masalah yang dihadapi suatu negara dalam hubungan internasional, membuat keberadaan organisasi regional cukup penting. Karena dengan bergabung dalam suatu organisasi regional, suatu negara tidak hanya lebih mudah dan efektif merespon ancaman stabilitas nasional dari politik internasional, tapi juga mengamankan stabilitas dalam ruang lingkup region.  Selain itu, suatu regionalisme mampu menjadi alat suatu negara untuk melaksanakan kebijakan luar negerinya demi mencapai national interest. Seringkali suatu negara memiliki bargaining poisition yang lebih menguntungkan ketika ia menjadi anggota suatu organisasi tertentu.

Keberadaan institusi atau organisasi lainnya, memiliki dampak posisitif sekaligus negatif pada ASEAN. Di satu sisi, banyaknya regionalisme mempermudah pengambilan keputusan berskala internasional. Namun terkadang keberadaan mereka malah mempengaruhi proses pengambilan keputusan itu sendiri.

ASEAN CHARTER sebagai salah satu bentuk respon terhadap ancaman yang dihadapi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, tidak hanya bertujuan menjaga dan mempertahankan stabilitas yang ada, tetapi juga untuk membuat ASEAN menjadi institusi yang lebih kuat. ASEAN CHARTER meliputi sekuritisasi terhadap semua aspek, mengingat kompleksitas masalah yang dihadapi sebuah organisasi regional. Meskipun ruang lingkupnya sangat luas, dapat disimpulkan piagam ini bertujuan menjaga stabilitas internal agar tidak terjadi persengketaan antar negara anggota sekaligus mempererat kesatuan dalam mengahadapi ancaman-ancaman dari luar kawasan.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Snyder, Craig A.(ed). 2008. Contemporary Security and Strategy. New York: Palgrave Macmillan.

Buzan, Barry, Ole Weaver dan Jaap de Wilde. 1998. Security: A Framework for Analysis. Colorado: Lynne Rienner Publishers, Inc.

Mas’oed, Mohtar. 1992. Teori dan Penelitian Hubungan Internasional. PAU

The ASEAN Charter. Available at: http://www.aseansec.org/ASEAN-Charter.pdf. Tanggal akses: 4 Maret 2008.




[1] Snyder, Craig A.(ed). 2008. Contemporary Security and Strategy. New York: Palgrave Macmillan. Halaman 236.

[2] Snyder, Craig A.(ed). 2008. Contemporary Security and Strategy. New York: Palgrave Macmillan. Halaman 237.

[3] Tujuan ASEAN dalam ASEAN CHARTER Bab I, Artikel 1 (1).

[4] Tujuan ASEAN dalam ASEAN CHARTER Bab XI, Artikel 35 .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: