h1

SEKURITISASI TIMOR LESTE

March 27, 2008

 

 

Pengaruh Sekuritisasi Politik terhadap

Berdirinya Negara Timor Leste

Fadhilah Nazif (SP/20853)

Adibah Sayyidati (SP/21033)

 

PENDAHULUAN

            Timor Timur merupakan negara baru pertama yang meraih kemerdekaan dan diakui oleh dunia internasional pada abad ke-21. Setelah 500 tahun berada di bawah kolonialisme dan 25 tahun berjuang meraih kembali kedaulatan yang sempat direbut oleh Indonesia, masyarakat Timor Timur berhasil meraih kemerdekaan yang diperjuangkan sejak lama.[1] Bagi Indonesia, tindakannya masuk ke Timor Timur bukan merupakan aneksasi, namun merupakan usaha integrasi antar Timor Timur dan Indonesia. Awalnya Indonesia didukung oleh sejumlah negara yang akhirnya menyatakan bahwa Timor Timur merupakan wilayah yang legitimate berada di dalam kedaulatan Indonesia.

            Namun, dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat internasional mulai melirik dan lama-kelamaan memiliki persepsi bahwa Indonesia telah melakukan tindakan perebutan kedaulatan Timor Timur yang seharusnya menjadi sebuah negara. Tidak hanya persepsi, namun juga dukungan dari masyarakat internasional, yang dalam hal ini merupakan aktor-aktor yang berpengaruh dalam hubungan internasional, semakin mendukung aspirasi Timor Timur untuk meraih kemerdekaan. Persepsi dan dukungan dari masyarakat internasional terbentuk oleh usaha sekuritisasi perjuangan meraih kembali kedaulatan Timor Timur.

            Dalam paper ini, kami akan membahas bagaimana sekuritisasi yang dilakukan oleh aktor-aktor yang berpengaruh dalam Timor-Timur mampu mendorong munculnya dukungan dari masyarakat internasional yang pada akhirnya sangat berpengaruh terhadap kemerdekaan Timor Timur. Batasan waktu yang digunakan adalah antara tahun 1975 (saat masuknya Indonesia ke Timor Timur) sampai 1999 (pengumuman jajak pendapat). Pendekatan masalah ini ditekankan pada analisis sekuritisasi sektor politik.

             

 

 

 

 

PEMBAHASAN

           Angka 78.5%[2] yang muncul pada jajak pendapat yang diadakan di Timor Timur menunjukkan kemenangan besar pihak pro kemerdekaan Timor Timur dari Indonesia. Saat itulah yang menjadi momentum bersejarah bagi Timor Timur untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat. Namun, dibalik kemenangan tersebut, berbagai usaha telah dilakukan oleh Timor Timur untuk merebut kembali kedaulatannya yang selama beberapa tahun merasa dianeksasi oleh Indonesia sejak 1975.

           Salah satu pihak yang paling keras yang paling mempunyai tendensi untuk mendirikan negara Timor Timur yang merdeka dan berdaulat adalah Fretilin, partai politik yang terbentuk di Timor Timur pada masa pendudukan Portugal. Pada masa kevakuman pemerintahan, Fretilin sempat mengumumkan kemerdekaan Timor Timur, yaitu pada tanggal 28 November 1975. Namun, dua hari kemudian diumumkan deklarasi Balibo yang ditandatangani oleh wakil dari sejumlah partai Timor Timur, yakni Apodeti, UDT, Kota dan Trabalhista yang isinya menyatakan keinginan rakyat Timor Timur untuk berintegrasi dengan Indonesia. Terlepas dari kontroversi deklarasi ini, militer Indonesia datang ke Timor Timur dengan dalih untuk melakukan intervensi. Selanjutnya Timor Timur dimasukkan oleh Indonesia sebagai provinsi ke-27. Pihak pro kemerdekaan Timor Timur tidak menerima keputusan tersebut, dan sejak saat itulah, berbagai upaya sekuritisasi dilakukan oleh sejumlah aktor untuk merebut kembali kedaulatan Timor Timur.

Sekuritisasi Politik Timor Timur

Salah satu unsur penting yang mendorong sekuritisasi adalah adanya existential threat. Dalam hal ini, ancaman yang dihadapi oleh masyarakat Timor Timur adalah pendudukan Indonesia sejak Deklarasi Balibo pada tanggal 30 November 1975. Pendudukan secara paksa ini mengancam kedaulatan Timor Timur untuk memperoleh haknya sebagai sebuah negara, yaitu memerintah rakyat yang tinggal di teritorinya sendiri. Selain itu, Timor Timur tidak mampu menjadi aktor utama dalam sistem internasional yang dalam istilah Barry Buzan disebut outsider.[3] Dengan menjadi outsider, Timor Timur kurang bisa bertindak secara legitimate dalam sistem internasional. Di samping itu, kedaulatan sebagai sebuah negara dibutuhkan oleh Timor Timur untuk menghindari intervensi, khususnya illegitimate intervention. Untuk itulah, Timor Timur ingin merubah statusnya menjadi insider. Status ini hanya bisa diperoleh jika mendapatkan kemerdekaan.

Namun, perjuangannya untuk memperoleh kedaulatan dari Indonesia menemui banyak hambatan ketika dilakukan tanpa bantuan masyarakat internasional karena lemahnya posisi Timor Timur di hadapan Indonesia. Lemahnya bargaining position ini disebabkan oleh perbedaan status antara Indonesia yang berdaulat dan Timor Timur yang tidak memiliki kedaulatan. Dengan kedaulatan yang dimilikinya, Indonesia berhak menggunakan kekuatan militernya untuk meredam perjuangan kemerdekaan Timor Timur yang bagi Indonesia merupakan gerakan separatis.

Dari sinilah muncul securitizing actor, yaitu Fretilin – yang dalam perkembangannya bergabung dengan UDT dalam National Council for Timorese Resistance (CNRT) – dan Uskup Belo. Dua aktor yang juga berpengaruh dalam melakukan speech act, yaitu Ramos Horta dan Xanana Gusmao. Aktor-aktor inilah yang menyampaikan serangkaian pernyataan yang ditujukan untuk memancing respon masyarakat internasional. Selain securitizing actor, ada aktor lain yang juga terlibat dalam sekuritisasi secara tidak langsung (functional actor). Dalam kasus Timor Timur, functional actor-nya adalah PBB, Portugal, Australia, Amerika Serikat, World Court,[4] dan para pakar hukum internasional yang mendukung perjuangan Timor Timur yang salah satunya bernama Roger S. Clark.

PBB memainkan peran tersebut karena organisasi internasional ini menerima Ramos Horta sebagai perwakilan tetap Fretilin. Pemberian posisi tersebut terhadap Ramos Horta secara tidak langsung berpengaruh terhadap tindakan selanjutnya karena dapat meningkatkan posisi tawar Ramos Horta.

Di pihak lain, pernyataan Roger S. Clark pun turut mempengaruhi sekuritisasi yang dilakukan oleh Fretilin. Ia menyatakan bahwa petisi 7 September 1975[5] serta resolusi “Majelis Rakyat” pada Mei 1976 tidak memenuhi syarat sebagai proses pemilihan yang demokratis dan adil sesuai dengan Resolusi MU PBB 1541 (XV) tentang petunjuk mengenai pelaksanaan proses penentuan nasib sendiri.

Portugal memainkan peran sebagai functional actor karena usahanya yang mendorong pemenuhan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur. Keputusan Portugal untuk mendukung perjuangan Timor Timur ini sebenarnya lebih didasarkan pada kepentingan negaranya akan pemenuhan kebutuhan minyak dalam negeri daripada alasan normatif. Di mata Portugal, lebih mudah untuk menjalankan negosiasi dengan Timor Timur sebagai sebuah negara daripada dengan Indonesia yang saat itu memerintah di bekas koloninya itu. Namun, terlepas dari apa pun alasan di belakang dukungan Portugal terhadap Timor Timur itu, dukungan ini tentu saja tetap mempengaruhi langkah yang selanjutnya akan diambil oleh aktivis pro-kemerdekaan. Bahkan, pada tahun 1997, Portugal bekerja sama dengan pemimpin gerakan kemerdekaan Timor Timur untuk mengangkat kembali isu ini di PBB yang bertepatan dengan melemahnya kekuasaan Soeharto. Selanjutnya, pada April 1998, Portugal pun menjadi tempat bagi pelaksanaan kongres pembentukan CNRT yang menggabungkan kekuatan Fretilin dan UDT.

Peran functional actor yang dimainkan Australia di antaranya terlihat dalam kebijakan PM John Howard untuk mengirim surat kepada Presiden Habibie pada 23 Desember 1998 yang isinya mengusulkan agar Indonesia memberikan otonomi kepada Timor Timur. Referendum untuk menentukan nasib Timor Timur bisa dilakukan beberapa tahun sesudah otonomi diberikan. Usul yang diajukan Australis ini didasarkan pada pengalaman Perancis yang tertuang dalam Persetujuan Matignon.[6] Ini merupakan langkah Australia untuk mengimbangi peran yang dimainkan oleh Portugal di PBB dalam memperjuangkan nasib Timor Timur. Keseimbangan peran ini bisa dijadikan modal dalam perjuangan “diplomasi minyak”[7] menghadapi Portugal.[8]

Berikut ini merupakan usaha sekuritisasi yang mereka lakukan:

·         Ramos Horta merupakan pemimpin Fretilin yang sejak masuknya Indonesia ke timor Timur telah aktif malakukan speech act. Horta merupakan perwakilan tetap Fretilin untuk PBB. Hal ini secara tidak langsung menjadi faktor yang mendukung usaha sekuritisasinya. Kemampuannya sebagai ahli hukum internasional memudahkan Horta untuk melakukan berbagai pernyataan-pernyataan tentang pentingnya kedaulatan negara bagi Timor Timur. Kepiawaiannya ini membuahkan Penghargaan Rafto (Rafto Prize) bagi masyarakat Timor Timur. Ramos Horta yang menjadi perwakilan dari Timor Timur untuk menerima penghargaan yang diberikan kepada orang atau organisasi yang melakukan perjuangan secara damai untuk menegakkan hak asasi manusia serta unsur-unsur di balik HAM tersebut. Ramos Horta, yang memiliki dasar perjuangan meraih kedaulatan Timor Timur menjadi aktor penting yang turut memasukkan argumen tentang HAM dalam berbagai speech act yang dilaukannya. Horta menjadi semakin dipandang dunia ketika ia menerima Penghargaan Nobel Perdamaian pada Desember 1996. Bersama dengan Uskup Belo, penghargaan ini diberikan atas perjuangan atas nama masyarakat kecil yang ditindas dan adanya harapan bahwa penghargaan ini dapat mendorong usaha penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Timor Timur. Komite penghargaan itu mengakui bahwa Horta telah menjadi pembicara utama dalam dunia internasional untuk memperjuangkan usahanya sejak 1975.[9]

·         Xanana Gusmao juga merupakan anggota dari Fretilin. Jabatannya adalah sebagai Sekretaris Press Fretilin. Berbeda dari Horta, awalnya  Gusmao lebih banyak melakukan speech act di tingkat lokal, yaitu kepada masyarakat Timor Timur. Ia melakukan perjalanan dari desa ke desa untuk merekrut dukungan masyarakat. Sejak tahun 1990, Gusmao mulai melakukan tindakan yang semakin mendalam dalam usaha menyebarkan pentingnya perjuangan meraih kedaulatan bagi Timor Timur. Media merupakan fasilitas pendukung utama bagi Gusmao saat itu.

Keberhasilan Timor Timur Meraih Kedaulatan sebagai Sebuah Negara

Serangkaian speech act di atas telah mengundang perhatian dari masyarakat internasional yang memiliki arti penting bagi perjuangan Timor Timur untuk meraih kedaulatan. Perhatian masyarakat internasional itu tercermin dalam:

1.      Resolusi Majelis Umum PBB (dari tahun 1976-1982) yang menghimbau diwujudkannya hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur. PBB juga mengakui Timor Timur sebagai wilayah tanpa pemerintahan. Dari sini terlihat bahwa PBB tidak mengakui Timor Timur sebagai provinsi ke-27 Indonesia. ugal designated the “administrative power”.. Namun, pelaksanaan resolusi ini tidak didukung oleh Cina dan Amerika Serikat. Pelaksanaannya hanya didukung oleh Guinea-Bissau, Kosta Rika, dan Eslandia. Selanjutnya, Resolusi 1982 meminta Sekjen PBB untuk mengadakan konsultasi dengan semua pihak yang terlibat guna mencari jalan keluar problem ini.

2.      pembentukan jaringan kecil individu serta kelompok yang memperjuangkan penegakan hukum atas pelanggaran HAM dan pemenuhan hak untuk menentukan nasib sendiri.

3.      tekanan diplomatik dari Portugal

Meskipun sebelumnya Pemerintah Portugal menolak untuk bersikap dalam menghadapi pendudukan Indonesia atas Timor Timur, namun atas desakan rakyatnya, maka sekitar tahun 1980-an, Portugal pun menekan Indonesia untuk memperbaiki kondisi Timor Timur serta melakukan negosiasi guna membahas penyelesaian bagi masalah kedaulatan Timor Timur. Pembebasan Xanana Gusmao dari penjara Indonesia juga merupakan salah satu hasil tekanan diplomatik ini. Bahkan, Pemerintah Portugal membentuk “administrative power” di sana.

Perhatian masyarakat internasional ini semakin besar setelah adanya peristiwa Santa Cruz yang terjadi di Dili pada 12 November 1991. Menurut berbagai sumber, tragedi Santa Cruz diawali dari sebuah aksi damai massa pro-kemerdekaan untuk mengenang kematian seorang aktivis bernama Sebastiao Gomes. Namun, pada saat itu, tentara Indonesia tiba-tiba melakukan tindakan kekerasan terhadap para demonstran. Setidaknya sekitar 250 orang tewas dan 150 orang hilang dalam peristiwa ini.[10] Peristiwa ini menjadi turning point bagi Timor Timur dalam perjuangan meraih yang kedaulatan. Peran media tidak bisa dilepaskan dalam menyebarkan informasi mengenai peristiwa ini.[11]

Simpati masyarakat internasional pun semakin deras mengalir untuk mendukung perjuangan Timor Timur. Dukungan mereka diwujudkan dalam:

1.      tekanan diplomatik dari Amerika Serikat dan Eropa[12]

Tekanan diplomatik dari Eropa mendorong PBB untuk menunjuk Jamsheed Marker sebagai utusan khusus untuk Timor Timur guna merancang pembicaraan antara Indonesia dan Portugal.  

2.      penganugerahan the Rafto Prize pada masyarakat Timor Timur – yang penerimaannya diwakili oleh Ramos Horta – atas usahanya dalam memperjuangkan perlindungan terhadap HAM serta unsur-unsur lain yang mendukung perjuangan penegakan HAM itu.

3.      penganugerahan Nobel Perdamaian bagi Ramos Horta dan Uskup Belo

Hadiah ini diberikan atas usaha mereka dalam menghalangi represi-represi yang ditujukan pada rakyat Timor Timur.

4.      solidaritas untuk perjuangan Timor Timur yang menemukan urgensi setelah terjadinya tragedi Santa Cruz

Pembentukan solidaritas ini dilakukan dengan mengorganisasikan aktivis di seluruh dunia guna mendukung Timor Timur dalam mendapatkan kedaulatan serta memperoleh perlindungan HAM. Kelompok-kelompok solidaritas ini muncul di Amerika Serikat (the East Timor Action Network), Portugal, Australia, Jepang, Jerman, Malaysia, Irlandia, dan Brazil.

5.      Carter Center

Lembaga yang dipimpin oleh mantan Presiden Jimmy Carter ini mengawasi persiapan referendum di Timor Timur. Berangkat dari informasi yang disampaikan oleh Horta di BBC, maka selama pengawasannya itu, lembaga ini mengecam tindakan militer serta badan-badan lain dalam pemerintahan Indonesia yang mempersenjatai milisi pro integrasi untuk menciptakan iklim kekerasan dalam referendum Timor Timur.[13] 

6.      TAPOL

TAPOL adalah Organisasi yang berbasis di Inggris yang melakukan advokasi untuk demokrasi di Indonesia. Pasca tragedi Santa Cruz itu, TAPOL pun memasukkan Timor Timur dalam agenda kerjanya.[14]

7.      kunjungan perwakilan PBB dan public figure (Nelson Mandela) ke penjara Xanana Gusmao

Ini merupakan tanggapan atas kerja keras Gusmao dalam ”meneriakkan” perjuangan Timor Timur meskipun dirinya dikurung di sel.

Munculnya tekanan-tekanan dari masyarakat internasional itu memaksa Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan guna mengakomodasi aspirasi masyarakat Timor Timur. Tekanan ini juga mendorong Pemerintah Indonesia untuk membahas masalah ini ke tingkat internasional. Akhirnya, pada Juni 1998, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memberikan status khusus berupa otonomi luas kepada Timor Timur. Usulan Indonesia itu disampaikan kepada Sekjen PBB. Sebagai tindak lanjutnya, PBB pun mengadakan pembicaraan segitiga antara Indonesia, Portugal, dan PBB. Selama pembicaraan ini, masih terjadi kerusuhan antara pihak pro kemerdekaan dan pro integrasi di Timor Timur. Kerusuhan ini semakin manambah kecaman dari dari masyarakat internasional, khusunya dari negara-negara Barat, yang merupakan sasaran utama speech act dalam usaha sekuritisasi kasus Timor Timur.

Berangkat dari pembicaraan tiga pihak serta kecaman yang semakin keras dari dunia internasional, Indonesia memutuskan untuk melaksanakan jajak pendapat rakyat Timor Timur dilakukan secara langsung. Menanggapi keputusan Indonesia tersebut, pihak-pihak yang berada dalam pembicaraan segitiga di atas menyepakati Persetujuan New York yang mencakup masalah teknis dan substansi jajak pendapat. Jajak pendapat pun berakhir dengan kemenangan di pihak pro kemerdekaan Timor Timur. Dengan kemenangannya ini, Timor Timur meraih kedaulatan sebagai sebuah negara.

KESIMPULAN

        Kedaulatan negara merupakan satu hal yang selama ini dikejar oleh pihak Timor Timur. berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia, yang dibuktikan oleh Peristiwa Santa Cruz menjadi batu loncatan bagi usaha sekuritisasi perjuangan meraih kembali kedaulatan Timor Timur.

           Kunci dari berhasilnya perjuangan meraih kemerdekaan Timor Timur adalah dukungan internasional. Oleh karena itu sekuritisasi menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh Timor Timur. Berbagai speech act telah dilakukan oleh securitizing actor untuk meraih dukungan internasional. Usaha sekuritisasi ini mencapai keberhasilannya tidak hanya saat Timor Timur merdeka dari Indonesia, namun juga saat sejumlah negara mulai mendukung perjuangan kemerdekaan Timor Timur.

DAFTAR PUSTAKA

Buzan, Barry, O. Waever, J. de Wilde, Security A New Framework for Analysis, London: Lynne Rienner Publisher, 1998.

 

Sumber Internet:

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/903657.stm> pada 2 Maret 2008.

East Timor under Indonesian Rule  (online)

<http://www.pbs.org/newshour/bb/asia/july-dec99/timor_background.html>, 3 Maret 2008.

Dili Massacre

Diakses dari <http://en.wikipedia.org/wiki/Dili_Massacre> pada 2 Maret 2008

Indonesian Occupation of East Timor (1975-1999) (online)

<http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesian_occupation_of_East_Timor_(1975-1999).htm>, 3 Maret 2008

.Jose Ramos Horta (online)

<http://en.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ramos-Horta> pada 2 Maret 2002.

<http://www.wsws.org/articles/2002/may2002/timo-m18.shtml> pada 2 Maret 2008.

 Xanana Gusmao (online)

<http://209.85.175.104/search?q=cache:noerigNVS9UJ:en.wikipedia.org/wiki/Xanana_Gusm%C3%A3o+xanana+gusmao&hl=en&ct=clnk&cd=2&client=firefox-a>, 3 Maret 2008.

East Timor Provokes Australian Foreign Policy Crisis (online)

<http://www.wsws.org/articles/1999/oct1999/pol-o14.shtml>, 3 Maret 2008.

 

 




[3] Barry Buzan, O. Waever, J. de Wilde,  Security A New Framework for Analysis (London: 1998), p. 153.

[4] World Court menjalankan perannya sebagai functional actor dengan menyatakan pentingnya pemenuhan hak atas penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur.

[5] Petisi ini ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin UDT yang isinya menyatakan keinginan untuk berintegrasi dengan Indonesia.

[6] Persetujuan ini memuat ketentuan bahwa Perancis akan berkompromi dengan Kaledonia Baru melalui implementasi solusi politik. Namun, pelaksanaan referendum untuk menentukan nasib Kaledonia Baru akan dilakukan beberapa tahun kemudian.

[7] Berebut pengaruh dan kekuasaan di Laut Timor yang kaya minyak.

[8] wsws,  ‘East Timor Provokes Australian Foreign Policy Crisis’(online)

<http://www.wsws.org/articles/1999/oct1999/pol-o14.shtml>, 3 Maret 2008.

[10] Diakses dari <http://en.wikipedia.org/wiki/Dili_Massacre> pada 2 Maret 2008.

[11] Berkat hasil liputan wartawan internasional (Amy Goodman, Allan Nairn, Max Stahl, dan Saskia Kouwenberg), kejadian ini disiarkan di ITV, salah satu stasiun televisi di Inggris, pada Januari 1992 dalam program the First Tuesday yang berjudul In Cold Blood: The Massacre of East Timor. Dalam program ini juga ditampilkan tayangan-tayangan dokumenter mengenai tindak kekerasan yang diakukan militer Indonesia pasca tragedi Santa Cruz.

[13] Pbs, ’East Timor under Indonesian Rule’ (online)

<http://www.pbs.org/newshour/bb/asia/july-dec99/timor_background.html>, 3 Maret 2008.

[14] Wikipedia, ‘Indonesian Occupation of East Timor (1975-1999)’(online)

<http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesian_occupation_of_East_Timor_(1975-1999).htm>, 3 Maret 2008.

 

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: