h1

Perang Lebanon

April 2, 2008

 

PERANG LEBANON TAHUN 1975 – 1990

Fenomena Pergeseran Makna dan Strategi Peperangan

Prasita Purwi Andini (SP / 20915)

Siska Purantiningsih (SP / 21180)

Primada NH (SP/21751)

A.    Latar Belakang

 

Lebanon merupakan salah satu negar kecil di Timur Tengah dengan luas yang hanya mencapai 10.400 kilometer persegi dan mempunyai keanekaragaman budaya dan etnisitas. Berada di tepi Laut Tengah menjadikan negeri ini sebagai tempat transit arus perdagangan lintas benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Selain itu Lebanon juga dikenal karena panorama alamnya yang menawan sehingga menarik hati para wisatawan asing untuk berkunjung ke sana. Hal itulah yang membuat perekonomian Lebanon mengalami kemajuan sejak merdeka dari Prancis pada tahun 1943.

Sayangnya kondisi semacam itu tidak berlangsung lama, Lebanon segera berubah menjadi negeri yang penuh dengan konflik bersenjata. Rakyat disana seoleh tidak ditakdirkan untuk bisa hidup tenang, aman, dan nyaman. Berbagai macam pergolakan terjadi yang tidak jarang memakan korban jiwa dan merusak infrastruktur yang ada. Salah satu konflik yang paling menyita perhatian adalah perang saudara yang terjadi dalam kurun waktu tahun 1975-1990. Sejak saat itulah Lebanon tidak lagi menjadi surganya para wisata dan berubah menjadi medan pertempuran yang seakan siap melumpuhkan siapa saja.

Yang kemudian menarik untuk dibahas lebih mendalam adalah kompleksitas konflik tersebut, mulai dari permasalahan yang terjadi didalamnya sampai pihak-pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung. Karena jika memang murni merupakan perang saudara mengapa membutuhkan waktu yang begitu lama untuk mengakhirinya. Perang saudara yang berlangsung selama 15 tahun itu sebenarnya bukanlah peristiwa yang pertama. Sebelumnya pada tahun 1860 dan 1958 sudah pernah terjadi hal serupa tetapi keduanya hanya berlangsung selama beberapa bulan saja dan murni terjadi karena perselisihan antar sekte.

            Selain itu, perang saudara di Lebanon ini menunjukkan bahwa pandangan kaum realis tradisional bahwa aktor utama dalam peperang adalah negara, tidak lagi terbukti. Perang tidak lagi terjadi antar negara (interstate) saja namun juga dapat terjadi di dalam negara (intrastate). Dalam Perang Lebanon, kita akan melihat bagaimana kelompok – kelompok di dalam negara memperjuangkan kepentingannya dengan saling menyerang satu sama lain. Prinsip saling mengalahkan dan menaklukkan, seperti yang terjadi dalam perang antar negara, diimplementasikan dalam wilayah yang lebih lebih sempit, yaitu di dalam negara itu sendiri. Paper ini bertujuan untuk melihat bagaimana perang saudara di Lebanon terjadi dimana perang ini digunakan sebagai contoh bahwa konteks perang di penghujung Perang Dingin tak hanya berkutat antar negara namun juga merambah di dalam wilayah negara.

 

PEMBAHASAN

 

A.    Situasi Lebanon Sebelum Pecahnya Perang Saudara

Lebanon merupakan sebuah negara yang terdiri dari masyarakat yang heterogen, terutama dari segi agama yang dianut. Ada dua agama besar di sana, yaitu Kristen dan Islam, dimana keduanya masih terbagi ke dalam beberapa kelompok sekterian. Seperti Kristen yang terbagi dalam kelompok Kristen Maronit, Kristen Yunani Katolik dan Latin, Kristen Armenia Katolik, Kristen Yunani Ortodoks, dan Kristen Armenia Ortodoks. Sedangkan umat Islam mencakup Muslim Sunni, Syiah, dan Drus. Muslim Drus sebenarnya bukan Islam murni karena di dalam ajarannya juga menggabungkan ajaran dari agama Kristen. Komposisi jumlah penduduk pada tahun 1958 berdasarkan pembagian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini[1] :

 

Nama Kelompok

Jumlah

Total

Kristen

 

792.000

     Kristen Maronit

424.000

 

     Kristen Yunani Katolik dan Latin

91.000

 

     Kristen Armenia Katolik

14.500

 

     Kristen Yunani Ortodoks

150.000

 

     Kristen Armenia Ortodoks

69.000

 

Muslim

 

624.000

     Muslim Sunni

286.000

 

     Muslim Syiah

250.000

 

     Muslim Drus

88.000

 

Yahudi

 

6.600

Jumlah Total

 

1.422.600

 

Namun tidak seperti negara-negara Arab lainnya yang mayoitas penduduknya Muslim, Lebanon pasca lepas dari Prancis pada tahun 1943 mempunyai penduduk yang mayoritas penganut Kristen dan diperintah oleh seorang yang berasal dari kelompok tersebut. Orang-orang Maronit pada umumnya mendiami daerah pegunungan, sedangkan kaum Islam Sunni penempati daerah-daerah di tepi pantai dan kelompok Syiah menetap di wilayah Lebanon Selatan. Ketika akan merdeka kelompok Kristen menginginkan adanya penbatasan hubungan dengan negara-negara Arab dan lebih mengakrabkan diri dengan nagara-negara barat, sebaliknya kaum Muslim justru ingin lebih dekat dengan kehidupan politik Arab. Tetapi Prancis sebagai pihak yang memegang kekuasaan atas Lebanon pada masa itu menghendaki penggabungan antara daerah pegunungan dan daerah pantai di bawah satu bendara negara Lebanon. Sehingga mau tidak mau kedua kubu harus mampu berkompromi agar didapatkan jalan tengah yang terbaik. Kedua belah pihak akhirnya setuju untuk hidup dalam satu wilayah negara dan akan membela kemerdekaan negaranya serta melupakan keinginan untuk terlalu dekat atau bahkan menjadi bagian dari negara lain di dunia ini.

 

B.     Penyebab Perang Saudara

Jika dilihat dari akar permasalahannya ada tiga faktor yang menjadi penyebab awal terjadinya perang, yaitu masalah pembagian kekuasaan, ketimpangan sosial-ekonomi, dan kedatangan para pengungsi Palestina.[2] Pertama adalah masalah pembagian kekuasaan yang dianggap tidak adil. Ketika Lebanon memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada tanggal 22 November 1943 dibuatlah sebuah perjanjian yang menjadi dasar struktur politik negara itu, yaitu Pakta Nasional (Al-Mitsaq Al-Wathani). Dalam pakta tersebut kekuasaan politik penting dalam pemerintahan didistribusikan dengan ratio 6:5. sesuai pakata tersebut disepakati bahwa presiden dijabat oleh orang Kristen Maronit, perdana menteri berasal dari golongan Sunni, dan kepala parlemen berasal dari Syi’ah. Untuk komposisi anggota parlemen sendiri terdiri dari 30 orang wakil berasal dari Maronit, 20 orang dari Sunni, 19 orang dari Syiah, 11 orang Yunani Ortodoks, 6 orang dari Druze, 6 orang dari Yunani Katolik, 5 orang dari Armenia Ortodoks, dan masing-masing 1 0rang wakil dari Armenia Katolik dan Protestan.[3]  Pakta tersebut dibuat berdasarkan sensus penduduk tahun 1932 yang menempatkan Kristen Maronit sebagai kelompok mayoritas, yaitu sebanyak 30% dari seluruh penduduk Lebanon. Oleh karena itulah kemudian kelompok ini menjadi dominant, baik dalam pemerintahan maupun parlemen.

Pada awalnya perjanjian tersebut tampak menjanjikan suatu kondisi yang stabil bagi Lebanon, tetapi ternyata tidak. Pertama karena persetujuan tersebut merupakan perjanjian tidak tertulis sehingga mengikat pihak-pihak di dalamnya. Kedua adalah campur tangan Prancis dalam proses pembuatannya yang membuat penerimaan terhadap pakta tersebut bukanlah murni dari kesadaran masing-masing pihak tetapi ada unsur keterpaksaan. Golongan Islam yang merasa dirugikan dengan pembagian seperti itu menginginkan adanya perubahan dalam system politik Lebanon. Salah satunya dengan mengadakan sensus ulang sehingga sistem politik tidak berkiblat pada Pakta Nasional yang dibuat berdasarkan sensus penduduk tahun 1932. Namun usulan tersebut ditolak oleh kaum Maronit mengingat kondisi demografis Lebanon dari tahun ke tahun telah mengalami perubahan dan jika diadakan sensus ulang maka akan mengancam posisi dominan mereka. Disinilah kemudian muncul perbedaan antara Kristen Maronit yang ingin mempertahankan status quo dengan kelompok Islam yang menghendaki dilakukannya perubahan.

Kelompok Maronit kemudian mengusulkan sebuah penawaran dimana perimbangan kekuatan di parleman yang tadinya menggunakan rasio 6:5 akan diubah menjadi 5:5 dengan catatan yang menjabat sebagai presiden harus tetap berasal dari Maronit. Usulan tersebut mendapat dukungan dari kelmpok Kristen lainnya, tetapi ditolak oleh kaum Muslim. Sebab dengan komposisi seperti itu golongan Maronit tetap akan muncul sebagai pihak yang dominan.

Penyebab yang kedua adalah terjadinya ketimpangan di bidang sosial ekonomi. Orang-orang yang memperolah manfaat dari kemajuan ekonomi Lebanon dan hidup dalam kemakmuran dan kemewahan pada umumnya berasal dari kelompok Kristen. Sementara kaum Muslim harus berjuang lebih keras untuk mampu bertahan hidup ditengah himpitan kemiskinan. Mungkin pihak yang harus bertanggung jawab atas hal ini adalah Prancis karena ketika masih berkuasa di Lebanon negara Eropa ini lebih memperhatikan kondisi kelompok Kristen, terutama Kristen Maronit. Mereka diberi kesempatan lebih untuk dapat memperoleh pendidikan yang baik sehingga muncul sebagai golongan terpelajar dan mampu memegang kendali di bidang ekonomi. Kesempatan yang tidak dimiliki oleh kaum Muslim sehingga membuat mereka justru menjadi korban dari kemajuan ekonomi Lebanon.

Kondisi itu semakin diperparah dengan sistem ekonomi liberal yang dianut oleh Lebanon. Negara tidak banyak ikut campur bidang ekonomi dan menyerahkannya kepada mekanisme pasar. Hal itu tentu saja membuat kaum pemilik modal dapat mengontrol jalannya laju perekonomian sekehendak hati dan meminggirkan nasib orang-orang tidak mampu. Keinginan kaum miskin yang menghendaki adanya persamaan hak dibidang ekonomi tentu saja ditolak oleh kaum elit yang sudah sangat nyaman dengan kehidupan mereka.

Faktor lainnya berasal dari kedatangan para pengungsi Palestina ke Lebanon akibat Perang Arab-Israel. Kehadiran mereka di tanah Lebanon membuat komposisi kaum Muslim semakin bertambah banyak. Sampai tahun 1980-an jumlah mereka diperkirakan sudah mencapai 300.000 orang yang pada umumnya menetap di wilayah Lebanon Selatan. Jumlah tersebut hampir mencapai 10% dari jumlah keseluruhan pendududk di Lebanon.[4] Keadaan ini membuat kaum Maronit merasa terancam karena berpotensi menganggu pembagian kekuasaan antara Kristen dengan Islam sehingga menolak usulan diadakannya sensus ulang sebagai dasar pembuatan system politik yang baru. Mereka sadar bahwa keberadaan orang-orang Palestina di Lebanon mendapat perlindungan dari PBB, sehingga mustahil untuk mengusir orang-orang itu keluar Lebanon. Sementara kaum Muslim menerima kedatangan pengungsi Palestina dengan tangan terbuka, selain karena alasan solidaritas agama keberadaan mereka semakin memperbanyak jumlah kaum Muslim guna mengimbangi komposisi kaum Kristen.

 

C.    Perkembangan Perang Saudara

        Perang Lebanon merupakan perang yang unik. Konflik ini tidak hanya melibatkan kelompok – kelompok internal Lebanon sendiri namun juga pihak asing seperti Suriah dan Israel. Masing masing pihak memiliki motif mengapa mereka terlibat perang. Secara umum, kelompok kiri di Lebanon menuntut perubahan sistem politik dan sosial di Lebanon dimana sebelumnya sangat didominasi kelompok Kristen. Sedangkan kelompok kanan memiliki motif untuk tetap mempertahankan kekuasaannya dan menumbuhkan stabilitas di Lebanon. Keterlibatan Suriah awalnya karena ditugaskan menjadi penjaga perdamaian namun belakangan disinyalir keberadaan Suriah di Lebanon disebabkan oleh ambisi pribadi presiden Assad untuk mendirikan ’The Greater Syiria’ yang wilayahnya mencakup Suriah dan Lebanon. Israel memasuki medan pertempuran Lebanon dengan alasan mengejar milisi – milisi Palestina. Milisi Palestina ini dianggap mengganggu stabilitas Israel karena mereka menyerang Israel dari wilayah perbatasan Lebanon dengan Israel (Lebanon selatan).

        Awal mula munculnya perang dipicu oleh peristiwa penembakan yang dilakukan oleh milisi partai Khataib[5] yaitu LAF (Lebanese Armed Forces) terhadap pengikut PFLP-GC (Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command) yang kemudian memicu kemarahan kelompok milisi Palestina yang didukung oleh kelompok kiri. Pergolakan pun terjadi di jalan – jalan ibukota Lebanon antara kelompok Kanan (yang didominasi Kristen) dengan kelompok kiri (yang didominasi Islam).

        Di tahun 1976, aktor perang bertambah dengan masuknya tentara Suriah ke Lebanon yang dilegitimasi oleh KTT Liga Arab. Hasil dari KTT tersebut adalah membentuk pasukan perdamaian Arab yang terdiri dari tentara Suriah, Arab Saudi dan Libya dengan nama ADF (Arab Deterrant Forces). Namun demikian, konflik di Lebanon tidak semakin mudah untuk diselesaikan namun menjadi semakin rumit. Beberapa pihak tidak sepakat dengan keberadaan Suriah yang pada awal keberadaannya di Lebanon mendukung kelompok kanan. Tahun 1978, Israel yang merasa terancam dengan keberadaan milisi Palestina di wilayah Lebanon selatan memutuskan untuk melakukan invasi ke wilayah Lebanon dengan tujuan utama menyerang milisi Palestina. 

        Tahun 1980 perang saudara di Lebanon tidak lagi antara kaum Kristen dengan kaum Muslim saja, tapi berkembang menjadi sesama Kristen dan Muslim. Ini terjadi ketika Amal Movements (kelompok syiah militan) berkonflik dengan faksi Fatah (salah satu bagian dari PLO) dan ketika milisi Khataib terlibat bentrokan senjata dengan milisi National Liberation Front. Pada kisaran tahun yang sama, konstelasi perang saudara berubah menjadi perang antar negara (Israel – Suriah) yang menggunakan wilayah negara lain (Lebanon). Suriah yang awalnya mendukung kaum Kristen Maronite mengubah dukungannya kepada kaum Islam. Sedangkan kaum Kristen memilih untuk berafiliasi dengan Israel. Dasar kerjasama ini cenderung pragmatis. Israel dan milisi Kristen berkeinginan untuk menghancurkan PLO dan mendepak Suriah keluar dari Lebanon. Dengan alasan itu, tahun 1982, LF dan tentara Israel melakukan pembantaian terhadap 1000 orang pengungsi Pelestina di kamp Shabra dan Shatila.

        Tahun 1985, kelompok – kelompok Islam kembali terpecah. Di tahun yang sama pula, afiliasi kelompok Kristen terutama kelompok Khataib terhadap Israel mulai memudar dan tergantikan oleh Suriah. Dua pemimpin Khataib, Elie Hobieka dan Samir Geagea mulai menjalin hubungan dengan Suriah. Tindakan ini dilakukan karena mereka menyadari bahwa Lebanon harus kembali ke pangkuan negara – negara Arab, bukan kepada Israel yang jelas – jelas merupakan seteru negara – negara Arab. Pada tahun ini, peta koalisi kembali berubah.

        Pada tahun 1987 situasi di Lebanon semakin mencekam. Keadaan ini dipicu oleh kelompok Amal yang melakukan serangan terhadap kelompok Hizbullah serta terhadap milisi Palestina. Atas dasar kondisi ini pemerintah Lebanon meminta bantuan Suriah untuk meredakan ketegangan di Lebanon. Sementara itu di tengah kondisi yang tidak stabil, pemerintah harus segera mengadakan pemilihan presiden karena pada tahun 1988 masa jabatan presiden Amin Gemayel akan segera selesai.

        Pada kenyataannya pemerintahan Amin Gemayel tidak mampu menyelenggarakan pemilu karena konlik Lebanon yang semakin rumit. Suriah yang memiliki pengaruh kuat di pemerintahan mendukung kandidat presiden yang tidak disetujui oleh beberapa kalangan termasuk oleh Amerika Serikat yang kala itu juga memiliki pengaruh di Lebanon. Karena waktu yang dimiliki oleh presiden Amin Gemayel semakin terbatas, ia mengambil kebijakan untuk mengangkat jenderal Michel Aoun, seorang nasionalis menjadi pejabat pemerintah sementara dengan tugas menyelenggarakan pemilu secepatnya. Namun pemerintahan ini ditentang oleh perdana menteri Salim Hoss yang mengakibatkan konlik terbuka antara angkatan bersenata yang mendukung pemerintah Salim Hoss dengan angkatan bersenjata yang mendukung pemerintah Michel Aoun

       Pemerintah Michel Aoun juga banyak ditentang oleh pihak-pihak yang berkepentingan di Lebanon seperi Suriah, Israel dan Amerika Serikat. Hal ini disebabkan pemikiran Aoun yang ingin mendirikan negara Lebanon ynag berdaulat dan lepas dari pen garuh asing. Pemikiran nasionalis Aoun ini tidak mendapatkan banyak dukungan dari rakyat Lebanon karena pada kenyataanya banyak kelompok yang menjalin hubungan dengan Suriah, Israel maupun Iran. Sementara itu, pemerintahan Aoun juga mendapat tentangan dari milisi LAF yang didukung oleh Suriah.

   Tahun 1989, anggota parlemen Lebanon mengadakan perundingan di Ta’if, Arab Saudi yang menghasilkan Ta’if Accord. Namun kesepakatan itu ditolak oleh Aoun. Tahun 1990 Suriah mendapatkan legitimasi untuk menyerang Jendral Aoun. Akhirnya pemerintahan Aoun jatuh dan ia melarikan diri ke Prancis.

Ta’if Accord berisi kesepakatan yang dibentuk oleh kelompok-kelompok yang bertikai di Lebanon. Secara garis besar, persetujuan ini berisi tentang sistem politik dan kedaulatan Lebanon. Kelompok-kelompok yang menyepakati persetujuan ini bermaksud untuk membentuk negara yang berdaulat dan mengakhiri konflik panjang yang terjadi diantara kelompok-kelompok di Lebanon. Solusi yang paling tepat untuk mengatasi perang Lebanon adalah dengan membuat sebuah rancangan sistem politik baru. Sistem politik tersebut diharapkan dapat memperbaiki keadaan ekonomi, membangun kembali infrastruktur yang talah rusak karena perang dan mengembangkan kapasitas domestik untuk menghadapi perkembangan kondisi regional dan internasional.

Ta’if Accord, pada praktiknya, sangat efektif untuk mengakhiri perang di Lebanon tetapi tidak cukup efektif untuk membangun kembali sistem politik Lebanon. Akibatnya persetujuan ini hanya berorientasi proses penyelesaian perang, bukan hasil akhirnya. Pada dasarnya, tujuan utama dari persetujuan ini ialah untuk membangun identitas Arab bagi masyarakat Lebanon, yang kedua menyatakan bahwa Lebanon merupakan suatu kesatuan. Ketiga, persetujuan ini menetapkan sistem politik Lebanon berdasarkan prinsip demokrasi parlementer, yang didasarkan pada pemisahan kekuasaan, keseimbangan dan kerjasama antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Keempat, persetujuan ini mendefinisikan sebuah sistem sosial ekonomi yang menjamin kebebasan individu dan pengakuan hak milik pribadi. Kelima, persetujuan ini menyatakan penghapusan politik sektarian.[6]

Ta’if Accord, secara jangka pendek berhasil untuk meredam konflik dan menciptakan stabilitas di Lebanon. Namun efektifitas jangka panjang dalam menyelesaikan konflik perlu dipertanyakan. Kenyataannya, setelah Ta’if Agreement masih ada beberapa pihak yang terlibat konflik meskipun tidak berkembang menjadi konflik yang besar.

 

D.    Perang Lebanon sebagai Contoh Pergeseran Makna dan Strategi Perang

Hingga penghujung Perang Dingin, pandangan kaum realis tradisional tentang penyebab terjadinya perang masih dominan dalam studi ilmu hubungan internasional. Penyebab perang yang dirumuskan kaum realis ini berpijak pada definisi yang dikemukakan von Clausewitz tentang perang. Von Clausewitz mengatakan bahwa ’Der Krieg ist eine blosze Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln’ dimana oleh kaum realis diterjemahkan sebagai ’War is a mere continuation of policy by other means.’ [7] atau ’perang adalah kelanjutan dari politik dengan cara lain’. Dalam bahasa Inggris, ’politik’ dapat diterjemahkan sebagai ’policy’ maupun ’politics’. Namun demikian pemilihan salah satu kata sebagai terjemahan kata ’politik’ akan membuat makna kalimat tersebut berbeda. Karena ’politcs’ memiliki makna yang lebih luas dalam menjelaskan hubungan antar manusia di dalam sebuah komunitas baik komunitas negara maupun bentuk komunitas lainnya. Sedangkan ’policy’ memiliki makna yang lebih sempit yaitu kebijakan sebuah negara. Ketika ’politik’ dalam bahasa Jerman diterjemahkan sebagai ’policy’, konsep perang yang muncul adalah perang yang dilakukan antar negara sebagai salah satu cara untuk mewujudkan national interest – nya. Definisi tersebut terasa kurang relevan dengan situasi pasca perang dingin saat ini. Perang saudara Lebanon menjadi bukti bahwa pada penghujung perang dingin, perang tidak lagi dilakukan antar negara saja namun melibatkan pihak yang lebih luas yaitu kelompok – kelompok yang ada di dalam negara. Dalam kasus ini, kelompok kanan pro status quo dan kelompok kiri pro perubahan menjadi aktor – aktor utama konflik dimana masing – masing memperjuangkan kepentingan yang berbeda.

Kelompok – kelompok tersebut, dalam kurun waktu terjadinya perang, juga mengalami dinamisasi dalam aspek pembentukan konstruksi musuh. Hal ini dapat dilihat dari peralihan – peralihan aliansi yang terjadi antar aktor yang berkonflik. Di awal konflik, aliansi terjadi antara kelompok kanan yang didominasi oleh Kristen Maronite dengan Suriah yang hadir atas nama negara – negara Arab. Kedua kelompok ini bersatu melawan kelompok kiri yang didominasi kaum muslim Sunni dan Syiah serta kaum Druze. Pada sekitar tahun 1978 aliansi berubah seiring dengan berubahnya kepentingan kelompok yang bertikai dan masuknya Israel sebagai aktor baru. Aliansi yang terjadi saat itu adalah aliansi antara Israel dengan kelompok Kristen Maronite dan aliansi antara Suriah dengan kelompok Islam. Perubahan terjadi kembali pada awal tahun 1980an dimana saat itu, terjadi konflik internal di dalam kelompok muslim dan konflik di dalam kelompok kristen.

Berkembangnya pemahaman tentang perang seiring dengan perkembangan strategi yang digunakan dalam peperangan. Generasi awal memahami bahwa strategi perang dengan mengandalkan aspek psikologis dan identifkasi titik sentral lawan menjadi cara jitu untuk memenangkan peperangan secara cepat. Tentu saja strategi semacam ini dikembangkan untuk jenis pertempuran darat. Strategi pertempuran laut, udara dan manuver kilat menjadi ciri khas generasi kedua. Mereka memahami bahwa dengan teknologi yang semakin canggih, pertempuran terbuka tidak hanya terjadi di darat saja. Pada saat mulainya perang dingin, strategi konflik berubah menjadi perlombaan senjata khususnya senjata nuklir antar dua negara adikuasa. Tidak pernah terjadi perang nuklir yang nyata karena perlombaan senjata nuklir hanya digunakan sebagai ancaman pihak satu ke pihak lainnya. Pasca perang dingin disemarakkan dengan kemunculan perang saudara yang terjadi di dalam teritorial sebuah negara. Dalam perang saudara, strategi yang banyak digunakan adalah strategi perang darat.

Dari pola perkembangan strategi tersebut, dapat dilihat bahwa strategi yang dipergunakan di perang saudara mengadopsi dari strategi yang digunakan oleh generasi pertama. Dalam perang Lebanon, pertempuran darat banyak dilakukan baik dengan teknik perang terbuka atau gerilya baik dilakukan di wilayah perkotaan besar seperti Beirut atau di wilayah terpencil di daerah selatan Lebanon.

Pergeseran pemahaman mengenai sebab terjadinya perang dan juga perkembangan strategi yang digunakan memperlihatkan bahwa perang saat ini semakin dekat dan mengancam kehidupan manusia. Ketika perang dipahami tidak hanya untuk mewujudkan national interest, namun juga kepentingan kelompok non – negara dan ketika strategi perang kembali mengadopsi strategi pertempuran darat maka perang yang terjadi tidak hanya terkait dengan keamanan nasional saja namun juga kemanan manusia – manusia yang menjadi penduduk di negara tersebut.

KESIMPULAN

 

Ditinjau dari penyebabnya, perang Lebanon secara sederhana dapat disimpulkan menjadi tiga. Pertama karena ada sebagian kelompok yang tidak puas dengan Pakta Nasional tahun 1943. Hasil dari pakta nasional dianggap terlalu menguntunkan pihak Maronite sehingga kalangan muslim menuntut adanya perubahan. Kedua karena kesenjangan  sosial ekonomi yang tajam. Kesenjangan ini timbul karena kaum Maronite lebih diprioritaskan dalam memperoleh akses pendidikan, ekonomi dan lain – lain. Ketiga, kehadiran orang Palestina di Lebanon yang menubah struktur demografis masyarakat Lebanon.

            Konflik ini terjadi selama 15 tahun berawal dari tahun 1975 dan berakhir tahun 1990 ketika masing – masing kelompok sepakat untuk berunding dan menghasilkan kesepakatan yang dikenal sebagai Taif Accord. Taif accord di satu sisi mampu meredam konflik antar kelompok dan berhasil menciptakan stabilitas sosial ekonomi, namun di sisi lain Taif accord dianggap tidak menyelesaikan masalah hingga ke akarnya. Dengan kata lain, Lebanon masih memiliki potensi konflik yang cukup besar pasca Taif Accord.

            Di samping itu fakta – fakta menarik yang terjadi dalam konflik tersebut, perang saudara di Lebanon yang pada intinya terjadi antara kelompok Islam dengan kelompok Kristen menjadi satu contoh penting yang menunjukkan bahwa saat ini perang mengalami pergeseran aktor dari negara menjadi kelompok – kelompok di dalam negara. Ketika peperangan terjadi di level domestik maka konteks keamanan pun meluas yang dahulunya berkisar hanya pada keamanan negara (national security) saat ini kemudian bertambah menjadi menjadi keamanan manusia (human security). Kenyataan ini dapat dilihat dari perang yang terjadi di Lebanon, dimana pemerintah Lebanon mendapati bahwa sedikitnya sekitar 300.000 orang meninggal serta infrastruktur Lebanon yang rusak parah karena perang saudara. Kejadian ini memperkuat argumen bahwa saat ini konteks keamanan manusia (human security) patut mendapat perhatian lebih karena menyangkut kehidupan individu seseorang

           

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Dipoyono, Kirdi. Timur Tengah dalam Pergolakan. Jakarta : CSIS, 1977

 

Sihbudi, M. Riza. Bara Timar Tengah. Bandung : Mizan, 1991.

 

Snyder, Craig A. (ed.). Contemporary Security and Strategy. New York: Palgrave. 2008.

 

Soemanagara, Syam dan R. Dermawan Soemanagara. Perang Saudara Lebanon 1975 – 1990. Bandung : Rizqi offset, 2002.

 

http://ddc.aub.edu.lb/project/the lebanese civil war and the taif agreement.htm

 

 

 

 

 




[1] Kirdi Dipoyono. Timur Tengah Dalam Pergolakan. 1977. hal. 111 (data tersebut bersumber dari : W.B. Fisher, “Lebanon”, dalam The Middle East and North Africa 1974-1975, 505)

[2] ibid, hal. 109-110

[3] M. Riza Sihbudi. Bara Timur Tengah, 1991. hal. 29

[4] Prosentase tersebut dihitung dari jumlah penduduk Lebanon pada tahun 1975, yaitu sebanyak 3.140.000 orang (M. Riza Sihbudi. Bara Timur Tengah, hal 30)

[5] Partai Khataib adalah partai yang didirikan oleh Pierre Gemayel pada tahun 1930. Partai ini merupakan kelompok Kristen yang paling berpengaruh di Lebanon.

[6] http://ddc.aub.edu.lb/project/the lebanese civil war and the taif agreement.htm

[7] Craig A. Snyder, ed. Contemporary Security and Strategy. 2008. hal 85.

h1

Sreategi Nuklir

April 2, 2008

 

NUCLEAR STRATEGY

Sebuah Kajian Teoritis

 

 

 

                                        Antonius Dymar Pradipta    21050

                                           Dyon Otria Sapta W                        21449

                                            Fathan Luthfi                       20877

 

Pasca terujinya kedahsyatan efek bom nuklir pada pengeboman Hiroshima dan Nagasaki beberapa dekade silam, nuklir telah memiliki tempat tersendiri dalam pembuatan kebijakan dan menjadi faktor yang signifikan dalam membentuk kebijakan luar negeri bagi negara-negara yang memilikinya. Terminologi strategi nuklir, yaitu penggunaan senjata nuklir untuk mencapai kepentingan dalam politik internasional muncul seiring dengan penggunaan instrumen ini dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Namun ada pertentangan yang muncul mengenai nuklir akibat dari daya hancurnya. Kelompok pertama mengtakan bahwa nuklir tidak bisa digunakan karena tidak ada jaminan keselamatan dalam pengembangannya serta terlalu berbahaya, namun pihak lain berpendapat, dengan kelebihannya nuklir mampu menjadi sebuah senjata yang tidak tertandingi. Menggunakan cara pandang apapun, nuklir –baik sebagai instrumen militer atau bukan- telah mendapat tempat tersendiri dalam perumusan sebuah kebijakan.

            Selama perang dingin, konsep strategi yang paling populer dari kebijakan penggunaan nuklir sebagai sebuah instrumen politik maupun militer adalah dalam penggunaannya sebagai sebuah alat untuk mencipatakan kondisi deterrence. Secara umum, deterrence dapat diartikan sebagai ancaman yang berpotensi menimbulkan lebih banyak kerugian dibandingkan keuntungan apabila suatu pihak melakukan serangan, sehingga membuatnya memutuskan untuk tidak melakukan serangan tersebut. Penciptaan kondisi deterrence ini sangat terasa dalam relasi Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam era perang dingin.

Mengenai deterrence ini, Herman Kahn dalam bukunya On Thermonuclear War membagi tiga kategori deterrence nuklir.

  1. Tipe I         : Deterrence atas serangan langsung terhadap negara.
  2. Tipe II       : menggunakan ancaman strategis untuk mengancam (deter) musuh agar tidak melakukan aksi provokatif daripada serangan langsung.

Deterrence tipe kedua ini, terlihat sebuah konsep pada perang dingin yang dikenal dengan “payung nuklir” (nuclear umbrella).  Dalam konsep ini, suatu negara dapat saja mendapatkan perlindungan nuklir tanpa harus memilikinya. Hal ini terlihat dari bagaimana Amerika Serikat melindungi sekutunya dengan kapabilitas nuklir yang dimiliki. Sekalipun tidak ada kewajiban secara eksplisit untuk menggunakan senjata nuklir dalam membela sekutu yang diserang, kemungkinan untuk melakukannya tetap ada – khususnya dalam merespon serangan senjata pemusnah massal – sehingga konsep ini dianggap memiliki nilai deterrence terhadap lawan potensial.

  1. Tipe III      :  Deterrence bertahap terhadap aksi yang kurang provokatif. Hal ini merujuk pada aksi yang diancam karena penyerang potensial khawatir bahwa pihak yang diserang atau pihak lain akan melakukan tindakan terbatas baik itu secara militer maupun bukan, yang dapat membuat serangan menjadi tidak menguntungkan. [1]

 

Berakhirnya perang dingin, tidak serta merta kemudian mengakhiri penggunaan arsenal nuklir dalam membentuk politik luar negeri negara pemilik nuklir. Khususnya bagi Amerika Serikat, nuklir tetap dipandang sebagai hal yang penting dalam pembentukan politik luar negeri. Pada era 90-an, terdapat tiga pemikiran utama dalam penggunaan nuklir Amerika Serikat.

Pertama, yaitu adanya kebutuhan untuk berjaga-jaga atas kemungkinan terjadinya pergeseran ideologi di Rusia maupun munculnya nasionalisme radikal Rusia yang berpotensi mengancam Amerika Serikat. Kedua, yaitu adanya kebutuhan untuk menjaga superioritas atas Cina, menjaga kondisi deterrence dengan Cina dan mungkin mengalahkan Cina, semisal dalam kasus Taiwan. Ketiga, nuklir dianggap dapat membantu dalam menangani musuh Amerika Serikat, yang sering dianggap sebagai rogue states seperti Libiya, Irak, Iran, Suriah, dan Korea Utara yang dianggap memiliki ambisi memiliki nuklir.[2]

 

            Mengenai kebijakan dan strategi negara-negara dalam penggunaan nuklir, Malcolm R. Davis dan Collin S. Gray dalam pembahasannya mengenai senjata pemusnah massal, menyatakan ada beberapa pertanyaan mendasar yang dapat menjelaskan sebagian besar  kebijakan dan strategi penggunaan senjata pemusnah massal, termasuk nuklir. Pertanyaan – pertanyaan itu adalah; mengapa negara-negara membangun persenjataan nuklir? Mengapa negara-negara nuklir mempertahankan senjata nuklir? Apakah seluruh senjata pemusnah massal setara secara strategis maupun politis? Apakah kegunaan senjata pemusnah massal[3]

 

I. Mengapa negara-negara membangun persenjataan nuklir?

Mengenai jawaban atas pertanyaan pertama, yaitu mengapa negara-negara membangun persenjataan nuklir, banyak ahli berpendapat bahwa Negara akan berusaha untuk mengembangkan nuklir jika mereka tidak memiliki alternatif lain dalam menghadapi sebuah ancaman militer yang sangat serius bagi keamanan mereka. Jika hal tersebut tidak terjadi maka Negara-negara tersebut merasa lebih baik untuk tidak mengembangkan nuklir sama sekali. Argumen tersebut menempatkan nuklir sebagai sebuah instrument keamanan internasional namun isu nuklir tidak hanya mengenai permasalahan militer tetapi juga mengenai konsensus politik dari berbagai kelompok kepentingan di dalam negerinya sendiri dan juga menjadi sebuah simbol modernitas dan identitas di dunia internasional.[4] 

Secara mendalam, Scott D. Sagan dalam artikelnya memaparkan ada 3 alasan atau pendekatan yang dapat dipakai untuk menjelaskan fenomena tersebut. Pertama,  the security model yang berfokus pada upaya Negara untuk meningkatan keamanan nasionalnya dari ancaman pihak asing terutama dari ancaman nuklir. Dasar dari pendekatan ini adalah pemikiran realis yang menyatakan bahwa setiap Negara harus mampu menjaga kedaulatannya serta keamanan nasionalnya sendiri. Hal ini dikarenakan oleh ancaman terhadap daya rusak yang dapat ditimbulkan oleh senjata nuklir mendorong setiap Negara untuk meningkatkan kemampuannya guna mengimbangi Negara lain yang mengembangkan nuklir dengan menimbulkan deterrence. Pendekatan ini menghasilkan 2 kebijakan yaitu Negara kuat dapat memaksakan kepentingannya untuk memperoleh kepentingan nasionalnya dengan mengmbangkan nuklir. Penggunaan nuklir terkait dengan kebijakan Negara unutk mempergunakan kebijakan ynag paling riskan namun paling potensial untuk mencapai kepentinganya (brinkmanship). Di sisi lain, Negara-negara kecil menjdi pihak yang lemah karena pilihan mereka terbatas pada keikutsertaan dalam bentuk aliansi Negara-negara yang memiliki nuklir. Bagi beberapa Negara-negara, tergabungnya dengan suatu aliansi akan menjaganya dari kehancuran. Hal ini mengacu pada kondisi yang deterrence.   

Kedua, the domestic politics model yang menekankan pada pemanfaatan nuklir sebgai alat politik serta tarik-menarik kepentingan antar elit politik di dalam negeri. Ketika suatu kelompok elit mampu mempengruhi arah kebijakan suatu Negara unutk menggunakan nuiklirnya demi kepentingan kelompok tersebut. Dalam hal ini setiap aktor selalu aktif dalam memaksakan kepentinganya sehingga seringkali terjadi benturan antar kepentingan.

Ketiga, the norms model berfokus pada penggunakaan nuklir sebagai sebuah simbol meodernitas serta identitas suatu bangsa di dunia internasional. Pengambilan keputusan mengenai penggunaan nuklir mencerminkan perilaku Negara di dunia internasional karena lewat proses pengambilan keputusan ini membentuk identitas dan simbolisasi tertentu bagi Negara tersebut. Dalam hal ini arah kebijakan suatu Negara tidak ditentukan oleh pemimpin bangsa atau elit politik tapi oleh norma yang berlaku[5].

Ketiga alasan tersebut yang akhirnya mendorong sebuah Negara mempergunakan nuklir sebagai sebuah instrumen politik. Kemampuan Negara dalam mengembangkan nuklir tidak bisa lepas pada adanya konflik kepentingan yang terjadi pada masyarakat domestiknya.

 

II. Yaitu mengapa negara-negara mempertahankan senjata nuklir?

Sedangkan untuk pertanyaan kedua, yaitu mengapa negara-negara nuklir mempertahankan senjata nuklir? Davis dan Gray menjelaskan bahwa Nuclear Non-Proliferation Treaty telah efektif secara legal pada tahun 1970, yang kemudian diperbaharui pada tahun 1995 dan mewajibkan penandatangan traktat ini untuk berkomitmen melucuti senjata nuklir. Sekalipun proses pelucutan senjata merupakan tujuan akhir dari traktat semacam NPT, tidak satupun negara nuklir percaya bahwa pelucutan merupakan hal yang dapat diterapkan, bijak ataupun diinginkan.

Hal ini tentunya berkaitan dengan sunk-cost yang telah dikeluarkan oleh negara-negara nuklir dan juga kenyamanan atau kelebihan yang didapatkan oleh negara dengan memiliki arsenal nuklir. Ada beberapa konteks politik yang menempatkan senjata nuklir memiliki kegunaan, yang membuatnya menjadi semacam penjamin bagi negara yang memilikinya untuk dapat menekan lawan. Secara teknis, senjata nuklir merupakan ancaman yang kredibel dalam usaha untuk menghindarkan agar lawan tidak melakukan tekanan lebih keras atau mengancam keamanan nasional. Deterrence nuklir dapat saja tidak berjalan, akan tetapi negara manapun yang diketahui memiliki senjata nuklir akan akan diperlakukan dengan “lebih hormat”.[6]

Selain itu, keengganan dari negara-negara untuk melucuti arsenal nuklirnya juga disebabkan oleh munculnya negara-negara baru yang giat meningkatkan kapabilitasnya dalam bidang nuklir dan dianggap berusaha atau bahkan memiliki senjata nuklir, maupun tipe senjata pemusnah massal lainnya.

 

III. Apakah seluruh senjata pemusnah massal setara secara strategis?

Permasalahan mengenai apakah seluruh senjata pemusnah massal setara secara strategis, telah memancing perdebatan tersendiri. Tidak satupun yakin bahwa semua jenis senjata pemusnah massal memiliki kesetaraan dalam menciptakan efek strategis. Hal ini tentunya menyebabkan timbulnya berbagai pandangan dan pertanyaan mengenai bagaimana merespon serangan-serangan senjata pemusnah massal. Seperti jika senjata biologis dan kimia dapat menimbulkan kerusakan massal, sehingga menjadi “senjata nuklir orang miskin”, apakah kemudian senjata tersebut secara politis dan moral setara dengan nuklir? Apakah negara yang terikat dengan konvensi internasional yang relevan, ketika diserang dengan senjata biologis atau kimia berhak membalas dengan senjata nuklir?

Pihak yang terikat dengan konvensi pelarangan penggunaan senjata pemusnah massal biologis atau kimiawi, berkepentingan untuk menyetarakan secara strategis senjata-senjta pemusnah massal semacam itu. Hal ini terkait dengan penentuan jenis respon yang akan diberikan, dan tidak menutup kemungkinan penggunaan nuklir untuk meresponnya. Akan tetapi beberapa pihak menolak menyetarakan berbagai jenis senjata pemusnah massal, karena dapat membuka kemungkinan serangan nuklir terhadap negara non-nuklir. Selain itu, penyetaraan yang membuat terbukanya kemungkinan pembalasan dengan serangan nuklir, dipandang akan membuat negara pemilik senjata biologi atau kimia terpicu untuk mendapatkan senjata nuklir.[7]

 

VI. Apakah kegunaan senjata pemusnah massal?

Untuk menjawab pertanyaan mengenai untuk apakah kegunaan senjata pemusnah massal, Davis dan Gray mencoba menjawabnya dengan menyodorkan pertanyaan yang lebih spesifik yang mana jawabannya dipandang dapat mewakili keseluruhan alasan penggunaan senjata pemusnah massal: “Apakah kegunaan dari senjata nuklir yang dimiliki oleh Amerika Serikat?”

Jawaban empiris yang didapatkan dari pertanyaan itu adalah, setidaknya ada enam kegunaan dari senjata nuklir yang dimiliki oleh Amerika Serikat.

1.      dapat mencegah, menghukum, dan jika diperlukan, untuk mengalahkan musuh regional yang mengancam atau menggunakan senjata pemusnah massal untuk menyerang Amerika Serikat.

2.      memperbesar efek deterrent dan mungkin compellent bagi sekutu yang terancam dengan senjata pemusnah massal.

3.      untuk mengimbangi kemungkinan gagalnya pasukan konvensional Amerika Serikat atau sekutunya.

4.      mencegah munculnya pesaing dalam masa damai, krisis, maupun perang.

5.      untuk melakukan misi peperangan yang tidak dapat dilakukan dengan senjata konvensional.

6.      merupakan senjata yang mengukuhkan kedudukan Amerika Serikat sebagai superpower dan sebagai penjamin terciptanya general deterrence.[8]

 

Bagaimanapun, sekalipun situasi kini tidak setegang perang dingin, nampaknya nuklir masih menduduki peranan penting dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri negara-negara yang memilikinya. Hal ini dapat terlihat dalam kasus bagaimana Korea Utara berhasil menggunakan nuklirnya untuk mendapatkan bantuan dari negara-negara luar. Bukti lain, sejak George W Bush menjadi Presiden dan kemudian disusul dengan tragedi 11 September, telah membuat Amerika Serikat mencoret Anti Balistic Missile Treaty dan Comprehensive Test Ban Treaty. Amerika Serikat kembali menyiagakan dan memperkuat sistem pertahanan misilnya, serta tidak menutup kemungkinan menggunakan first-use option. Hal ini dipicu oleh kekhawatiran Amerika Serikat bahwa rogue state akan menggunakan nuklir atau jenis senjata pemusnah massal lain dalam menyerang kepentingan Amerika Serikat.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Baylis, John. Strategy in Contemporary World. Oxford University Press Inc.

New York: 2002

 

Snyder, Craig A (ed). Contemporay Security and Strategy. Palgrave McMillan.

New York: 2008

 

Sagan, Scott D. Why Do States Build Nuclear Weapon?: Three Models in Search of a Bomb :Internasional Security, Vol. 21,No. 3. (Winter, 1996-1997)

<http://links.jstor.org/sici?sici=0162-2889%28199624%2F199724%2921%3A3%3C54%3AWDSBNW%3E2.0.CO%3B2-1&gt;

 

 

 




[1] Kahn dalam John Baylis, et.al. Strategy in the Contemporary World. An Introduction to Strategic Studies. hal 166.

[2] Craig A. Snyder (ed). Contemporary Security and Strategy. hal 140-141

[3] Davis dan Gray dalam John Baylis, et.al. Strategy in the Contemporary World. An Introduction to Strategic Studies. Hal 263.

[4] Scott, D. Sagan, Why Do States Build Nuclear Weapon?: Three Models in Search of a Bomb :Internasional Security, Vol. 21,No. 3. (Winter, 1996-1997), pp. 54-86.

[5] Ibid.

[6] Gray dan Morgan dalam John Bayliss et. al. Strategy in Contemporary World. Hal 264.

[7] Ibid. hal 265

[8] Ibid. Hal. 266

h1

Nuklir Korut

April 2, 2008

 

PERAN POLITIS-STRATEGIS NUKLIR

BAGI KOREA UTARA DALAM UPAYA DIPLOMATIK

MEMENUHI KEPENTINGAN NASIONAL

 

                        Dewa Ayu Putu Eva W.       20938

                        Virga Sarwiyantari             20939

                        Rani Puspita                     21019

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

1. Latar Belakang

Pada era Perang Dingin, nuklir menjadi roda kemudi yang harus dikendalikan secara hati-hati.  Ada kalanya Amerika Serikat dan Soviet sudah begitu dekat menabrakkan dua kapal mereka sehingga dunia merasa cemas dengan nuklir yang bisa datang kapan saja.  Dengan berakhirnya Perang Dingin, kedua negara melakukan penyesuaian besar-besaran terhadap militer mereka, terutama persenjataan nuklir.  Meski demikian, bukan berarti dunia steril dari ancaman nuklir.

Ketidakpastian pasca Perang Dingin dan peristiwa 11 September justru memunculkan kekhawatiran baru tentang negara-negara ”bandel” yang memiliki kepemilikan terhadap senjata nuklir.  Praktik deterrence pada masa Perang Dingin setidaknya bisa membawa ”cold peace”.  Tetapi kepemilikan nuklir di tangan negara yang tidak stabil bisa berujung pada bencana.  Salah satu negara yang dikategorikan berbahaya – sampai-sampai AS menggolongkannya ke dalam poros setan – adalah Korea Utara.

Korea Utara menjadi ancaman bagi stabilitas regional dan – dengan berkuasanya rezim militer – tidak butuh pertimbangan untuk memulai konflik di kawasan.  Tetapi benarkah negara miskin ini menginginkan pecahnya konflik di antara negara-negara yang bersitegang?  Pengalaman AS dan Soviet menunjukkan kepemilikan nuklir tidak sejalan dengan keinginan untuk menggunakannya.  Opsi perang dengan senjata nuklir berarti suatu negara siap untuk hancur lebur, dan tidak ada negara yang mau mengambil resiko fatal seperti itu.  Alih-alih militer, nuklir justru lebih relevan ditinjau dari sudut pandang politis-diplomatis.  Bagi Korea Utara yang membutuhkan banyak dari negara-negara yang lebih kuat dan makmur darinya, nuklir bisa menjadi alat diplomasi yang amat relevan.

 

2. Tujuan

Menganalisa dampak program senjata nuklir Korea Utara terhadap posisinya dalam politik internasional.

 

 

 

BAB II

PERAN POLITIS-STRATEGIS NUKLIR BAGI

KOREA UTARA DALAM UPAYA DIPLOMATIK

MEMENUHI KEPENTINGAN NASIONAL

 

1. Perkembangan Program Nuklir Korea Utara

Pasca perang Korea, hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan menunjukkan persaingan sengit, terutama dalam hal kekuatan nasional, keunggulan sistem nasional dan ideologinya sendiri.  Persaingan tajam ini memberikan dampak pada tertundanya kemajuan perekonomian kedua negara, karena pemborosan yang tidak berarti dalam persaingan mereka terutama dalam biaya pertahanan yang sangat besar.  Pada masa-masa inilah Korea Utara mulai mengembangkan teknologi nuklirnya.  Dengan memanfaatkan konflik antara pemerintah Beijing dan Moskow, sejak tahun 1950-an lalu Korea Utara dapat menyuplai teknologi dari Cina dan Rusia dan para insinyur Rusia dalam bidang pengembangan nuklir. Mereka juga sangat giat mengembangkan teknologi itu yang dimaksudkan untuk keperluan peperangan.  Pada pertengahan dekade 1980an, intelijen Amerika Serikat mulai mendeteksi program nuklir Korea Utara dan tidak lama sesudahnya, tepatnya di tahun 1986, Korea Utara mulai memproduksi plutonium di reaktor.  Jelas bahwa mereka berniat mengembangkan nuklir sebagai persenjataan.  Niatan ini semakin menguat dengan runtuhnya Uni Soviet.[1]

Pada tahun 1991 pun AS sudah memulai pembicaraan untuk membujuk Korea Utara menghentikan program nuklirnya.  Korea Utara sempat mengancam akan mengundurkan diri dari rezim Non-Proliferation Treaty (NPT).  Saat itu, AS telah bersiap-siap untuk menyerang fasilitas nuklir Korea Utara.  Bencana berhasil dihindari setelah di tahun 1994 pemerintahan Bill Clinton mencapai Agreed Framework dimana Korea Utara setuju untuk membekukan program nuklirnya selama delapan tahun.  Agreed Framework menjanjikan pengiriman bahan bakar dan bantuan teknologi untuk membangun dua reaktor air raksa untuk kepentingan energi, sebagai resiprositas atas sikap kooperatif Korea Utara yang menghentikan proyek nuklirnya.   Pasca tercapainya Agreed Framework, Korea Utara sempat menguji coba misil Taep’o-dong-1.   Tetapi rencana uji coba lebih lanjut dihentikan terkait tekanan dari AS.

Namun, krisis kembali dimulai dengan adanya kecurigaan Amerika Serikat saat Korea Utara kembali mengembangkan program nuklirnya pada Oktober 2002. Padahal, berdasar perjanjian 1994 Korea Utara seharusnya membekukan program itu. Kompensasinya, Amerika Serikat mengirim 500.000 ton BBM pengganti energi nuklir ke Korea Utara. Perjanjian mengalami pasang surut. Perseteruan pun tak terhindarkan setelah Korea Utara mengaktifkan kembali program senjata nuklir rahasia yang kaya uranium, Amerika Serikat membalas dengan menghentikan pengiriman BBM ke Korea Utara dan berlaku sejak 15 Desember 2002.[2] Korea Utara kemudian menanggapinya dengan memindahkan semua peralatan pemantauan fasilitas nuklir PBB di Yongbyon, pusat pengembangan nuklir di Korea Utara, dan diikuti dengan perginya semua personel inspeksi nuklir PBB meninggalkan Korea Utara.

Masih pada bulan yang sama, terjadi insiden pencegatan kapal Sosan milik Korea Utara oleh Angkatan Laut Spanyol yang mengangkut paket rudal Scud ke Yaman. Peristiwa ini semakin menimbulkan kekhawatiran masyarakat internasional dan meningkatkan ketegangan antara Korea Utara dengan negara-negara barat dan tetangganya di Asia Timur.  Selain itu, Korea Utara terbukti tidak ragu-ragu menjual teknologi mereka untuk mendapatkan financial gain.

Keluarnya Korea Utara dari rezim non-proliferasi mendapat kecaman dari internasional, tidak terkecuali Korea Selatan, yang menilai bahwa tindakan Korut telah merusak upaya normalisasi hubungan kedua negara yang sempat mengalami kemajuan pesat dengan disepakatinya perjanjian kerjasama bilateral di berbagai bidang, diantaranya ekonomi dan pertahanan, pada tahun 2000 lalu. Namun Korea Selatan tetap mempertahankan sikap dengan tidak mengeluarkan opsi militer terhadap ambisi nuklir Korea Utara.

Korea Utara sendiri mengklaim bahwa reaktor nuklir di Yongbyon hanya untuk tenaga listrik.  Namun beberapa ahli menilai reaktor itu bisa untuk memproduksi senjata plutonium.  Uji coba rudal antikapal yang kemudian dilakukan oleh Korea Utara dan jatuh di Laut Jepang dan Pantai Timur pada bulan Februari dan Maret 2003 menjadi bukti keseriusan pengembangan persenjataan nuklir Korea Utara.

Masyarakat dunia kemudian kembali dikejutkan dengan aksi peluncuran peluru kendali Korea Utara, 5 Juli 2006.  Peluncuran beberapa rudal di Semenanjung Korea itu kian mengkhawatirkan beberapa negara, bahkan Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, dan Australia mengecam tindakan itu.  Dewan Keamanan PBB pada 5 Juli 2006 telah membicarakan hal ini atas permintaan perwakilan Jepang di PBB.  Peluncuran rudal itu dapat diartikan Korut ingin mendapat posisi lebih kuat dalam perundingan damai soal nuklir Korut bersama enam negara (Six Party Talks), yang mengalami kebuntuan. Korea Utara juga kian frustrasi dengan jalan damai itu, setelah mengikuti Six Party Talks bersama AS, Korea Selatan, Jepang, China, dan Rusia, dan hingga kini belum mendapat hasil. 

Puncaknya, pada 9 Oktober 2006, Korea Utara mengumumkan bahwa mereka telah berhasil melaksanakan uji coba nuklir, yang kemudian diverifikasi kebenarannya oleh Amerika Serikat dua hari kemudian.

Sebagai respon, Dewan Keamanan PBB (DK PBB) pada tanggal 14 Oktober 2006 menyetujui dengan suara bulat resolusi yang mengutuk Korea Utara karena telah melakukan uji coba nuklir. DK PBB dengan resolusi tersebut menjatuhkan sanksi yang cukup keras terhadap Korea Utara. Resolusi tersebut antara lain menuntut agar Korea Utara tidak lagi melakukan uji-coba nuklir atau meluncurkan rudal balistik; mewajibkan Korea Utara menghentikan kegiatan yang berkaitan dengan program rudal balistik; dan menghentikan semua program senjata nuklir dan program nuklir. DK PBB juga menuntut agar Korea Utara kembali ke NPT dan IAEA safeguards. Penting pula dicatat bahwa langkah-langkah DK PBB ini diambil berdasarkan Pasal 41 Piagam PBB, yaitu tindakan tanpa menggunakan kekuatan militer.

Setelah Korea Utara dipukul telak dengan berbagai sanksi oleh DK PBB dan sanksi financial oleh AS, atas upaya diplomasi Korea Selatan dan China, Korea Utara mulai menunjukkan sikap konstruktif. Demikian juga AS, yang memungkinkan kembali digelarnya six-party talks bulan Desember tahun lalu. Namun perundingan yang berakhir pada tanggal 22 Desember 2006 tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apapun.

Perkembangan terakhir menunjukkan hal positif. Pada tanggal 13 Feb 2007, Korea Utara menyetujui untuk menutup reaktor nuklirnya di Yongbyon pada pertengahan April dan mengizinkan inspektor PBB memasuki negara tersebut bila sanksi keuangan bagi negara tersebut dihapuskan. Akhirnya dicapai kesepakatan bahwa dana Korea Utara yang berjumlah sekitar US$25 juta yang dibekukan di Banco Delta Asia di Macau sejak 2005 akan segera dicairkan. Korea Utara sepakat untuk menghentikan program nuklirnya dan sebagai imbalannya Korea Utara akan mendapatkan bantuan energi dan konsesi diplomatik. Korea Selatan sendiri menjanjikan bantuan awal bahan bakar 50 ribu ton, dan menyambut baik kesepakatan yang telah dicapai pihak-pihak dalam perundingan tersebut yang dapat mempercepat proses perlucutan senjata nuklir Korea Utara.

2. Nuklir sebagai Kekuatan Diplomasi

Ketika Korea Utara sukses melakukan uji coba nuklir pada 8 Oktober 2002, dunia dikejutkan dengan kemampuan negara yang terisolasi dan bahkan tidak mampu memberi makan rakyatnya sendiri ini, walaupun sejak tahun 2002 mereka telah melihat ambisi besar Korea Utara untuk tumbuh sebagai kekuatan nuklir.  Banyak pihak melihat tindakan provokatif ini sebagai kebodohan.mengingat ini adalah pelanggaran terhadap 1992 Joint North-South Declaration on the Denuclearization of the Korean Peninsula dan 1994 Agreed Framework, yang keduanya merupakan sumber ekonomi dan finansial penting bagi negara miskin ini.

Pertunjukan nuklir Korea Utara – yang programnya menelan keuangan negara habis-habisan – muncul sebagai manifestasi dua doktrin yang menuntun tindakan para perwira militer dan menentukan postur politik Korea Utara sejak akhir 1990an.[3]  Dua doktrin ini adalah (1) ”Kangsong Taeguk”, yang berarti pemikiran mengenai pentingnya membangun negara yang kuat dan sejahtera dan (2) ”Songun Chongchi” atau keutamaan militer.  Doa doktrin ini amat relevan dengan pendekatan Scott D. Sagan dalam menjelaskan mengapa suatu negara membangun persenjataan nuklir.  Sagan mengemukakan tiga pendekatan mengenai alasan pengembangan nuklir suatu negara, yaitu security model, domestic politics model, dan norms model.[4]

Menurut pendekatan domestic politics model, nuklir menjadi alat politik bagi elit yang mencoba mempengaruhi kebijakan negara.  Dalam kasus Korea Utara, militer memegang kendali atas pembuatan keputusan nasional.  Di bawah pemerintahan Kim Jong-Il, Korean People’s Army (KPA) secara pasti menjadi pemain kunci dalam struktur kekuatan Korea Utara.  KPA jauh lebih kuat secara politis daripada partai komunis Korea Utara yang dikenal sebagai Korean Workers Party.  Dominasi Kim Jong-Il juga datang dari kedudukannya sebagai pimpinan badan militer National Defense Commission, alih-alih posisinya sebagai presiden dan ketua partai komunis.

Betapa pun kerugian yang dialami Korea Utara ketika secara terbuka mendeklarasikan diri sebagai negara bersenjata nuklir, ada strategi yang logis di balik deklarasi Korea Utara sebagai negara berkekuatan senjata nuklir.  Korea Utara percaya tindakan ini akan memberikan keuntungan strategis, simbolis, dan teknologi yang dibutuhkan dalam jangka panjang untuk mewujudkan Korea Utara yang kuat dan makmur.[5]  Sesuai dengan definisi strategi nuklir sebagai pemanfaatan senjata nuklir untuk meraih kepentingan politik internasional, nuklir bagi Korea Utara dapat menjadi alat penting dalam perundingan internasional.

Berakhirnya Perang Dingin menandai berakhirnya pula bantuan bagi Korea Utara yang selama ini datang dari blok komunis.  Walaupun konsentrasi persenjataan negara ini masih sangat tinggi, pimpinan militer menyadari kekuatan militer konvensional mereka kalah jauh dari lawan potensial mereka, seperti Jepang, Korea Selatan, dan AS.  Oleh karena itu, senjata nuklir lantas dipilih sebagai langkah deterrence jangka panjang yang kredibel.

John Newhouse menawarkan tiga penjelasan mengapa Korea Utara melanjutkan program nuklirnya, yaitu:

·         sebagai jalan meningkatkan kekuatan posisi tawar dalam diplomasi

·         untuk meraih keuntungan melalui penjualan teknologi misil

·         sebagai langkah deterrence terhadap negara-negara tetangga seperti Jepang dan Korea Selatan, termasuk AS yang berpangkalan di Jepang.[6]

Andy Butfloy juga menyatakan pentingnya aspek politik dari program nuklir Korea Utara.

All nuclear-armed states seem to think that nuclear weapons carry political weight.  … .  It seems North Korea nuclear policy is driven as much by a desire ro be taken seriously on the diplomatic stage as by any way nuclear weapons might contribute to the North’s military option.[7]

 

Keterusterangan Korea Utara dalam program senjata nuklir mereka juga berangkat dari kondisi saat itu ketika AS bersiap-siap untuk menyerang Irak.  Kim Jong-Il mengakui kepercayaan Korea Utara terhadap publikasi proyek nuklir mereka lahir di bawah asumsi AS tidak akan sanggup menanggung beban peran lain secara politis dan militer.  Didukung desakan komunitas internasional akan penyelesaian masalah secara multilateral, meyakinkan pemerintah Pyongyang bahwa mereka tidak akan berhadapan dengan konsekuensi yang lebih parah.[8]

Berdasarkan deksripsi tersebut, tindakan Korea Utara dapat dianalisa sebagai usaha mengamankan economic security agenda mereka.  Korea Selatan sejak dipimpin Kim Dae- Jung telah menyediakan kebijakan sunshine policy bagi Korea Utara, yang isinya tentang referensi politik luar negeri Korea Selatan yang kooperatif dengan berbagai penawaran bantuan ekonomi.

Langkah diplomasi dalam six-party talks membutuhkan pengamatan jeli komunitas internasional akan dimensi lain dari pernyataan terbuka Korea Utara mengenai proyek nuklirnya.  Salah satu alat bantu analisa konflik yang lazim disebut analogi bawang bombay menyatakan pentingnya memahami alasan di balik tindakan suatu pihak secara mendalam.  Alat analisa ini menuntut pihak yang bertikai untuk memahami posisi, kepentingan, dan tindakan lawan.[9]  Tujuannya agar masing-masing pihak bergerak berdasarkan posisi publik pihak lain dan memahami berbagai kepentingan juga kebutuhan tiap pihak, serta mencari kesamaan yang dapat menjadi dasar bagai perundingan selanjutnya.

Posisi adalah sesuatu yang terlihat jelas.  Korea Utara dengan serius menunjukkan hasrat kepemilikan teknologi senjata nuklir.  Namun kepentingan di balik itu adalah untuk mencari pengakuan dan kekuatan melalui ancaman dalam perundingan.  Tujuannya tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan Korea Utara akan energi, finansial, dan juga insentif ekonomi.

Jika saja pihak yang tergabung dalam six-party talks tidak menyadari hal ini, mereka bisa saja memilih pendekatan yang salah – misalnya menggunakan opsi militer – dan Korea Utara yang awalnya tidak ingin menggunakan teknologi nuklir mereka bisa saja menginisiasi serangan di kawasan Asia Timur yang memang rapuh.

Sejak awal, perundingan dengan Korea Utara telah melihat kebutuhan negara ini akan bantuan ekonomi.  Agreed Framework menuetujui pengiriman bahan bakar serta bantuan teknologi untuk pengembangan energi.  Perjanjian bilateral kedua Korea juga menjanjikan bantuan finansial.  Janji Korea Utara untuk menutup reaktor nuklir mereka dengan bantuan AS tahun 2007 lalu membuktikan berhasilnya penggunaan nuklir sebagai kekuatan diplomasi yang membawa solusi yang diinginkan masing-masing pihak.

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

 

1. Kesimpulan

John Butfloy dengan tepat mengungkapkan ”nuclear weapons were seen as at their most useful when used politically, not militarily”.  Ini karena tidak ada seorang pun yang mau menanggung dampak dari sebuah perang nuklir.  Meski demikian, dalam perundingan nuklir dapat menjadi alat ancaman yang sangat kredibel, terlebih jika menyangkut negara yang tidak ragu untuk bertindak nekad.

Korea Utara sejak lama menjadi duri dalam politik internasional.  Negara komunis ini berada di kawasan yang secara politis sangat mudah jatuh dalam konflik.  Ditunjang instabilitas Korea Utara, bahaya nuklit menjadi sangat nyata.  Ketika satu negara merasa terancam dengan senjata nuklir Korea Utara, sangat mungkin negara tersebut akan meningkatkan persenjataannya.  Langkah ini dengan segera diikuti oleh tetangga lain dalam kawasan itu yang memang memiliki hubungan yang rentan.

Oleh karena itu, komunitas internasional perlu berhati-hati menyikapi program nuklir Korea Utara.  Mereka harus menebak arah yang diinginkan Korea Utara.  Sejak awal perundingan nuklir yang diprakarsai oleh Amerika Serikat di bawah pemerintahan Bill Clinton, ada dorongan – dan juga penerimaan – yang kuat mengenai insentif finansial dan juga energi.  Semua ini sangat dibutuhkan Korea Utara yang miskin dalam mewujudkan cita-cita sebagai negara yang kuat dan makmur.  Maka nuklir lantas dijadikan alat untuk mengamankan kekuatan diplomatik mereka.

Dengan dimasukkannya nuklir dalam konteks politik, masing-masing pihak dalam perundingan akan didorong untuk memberikan konsesi.  Korea Utara disetir keinginan memperoleh insentif ekonomi, sedangkan pihak lain akan menuntut penutupan fasilitas senjata nuklir.  Dilihat dari perkembangan terakhir, strategi ini berhasil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENSI

 

Dunn, Lewis A.  ”Deterrence Today: Roles, Challenges, and Responses”.  Summer 2007.  1   Maret   2008.        <http://www.ifri.org/files/Securite_defense/Deterrence_Today_

Dunn_2007.pdf>

International Risk.  ”North Korea’s Nuclear Test: The Logic Behind the Leadership’s Actions  &  Likely  Future  Developments”.      12  Oktober  2006.      1  Maret  2008. 

<http://www.intl-risk.com/pdf/factsheets/International%20Risk%20-%20N%5B1%5

D%20Korea%20-%20Future%20Implications%20-%2012%20Oct%2006.pdf>

Katagiri, Noriyuki.  ”North Korea’s Nuclear Program: Analyzing ’Confessional Diplomacy’”.  Center for Defense Information.  28 Oktober 2002.  1 Maret 2008.  <http://www.cdi.org/nuclear/nkorea-pr.cfm.htm>

Scott D. Sagan.  “Why Do Stated Build Nuclear Weapon?: Three Models in Search of A Bomb”.  International Security, Vol. 21, No. 3 (Winter, 1996-1997).

Snyder, Craig A.(ed.).  2008.  Contemporary Security and Strategy.  New York: Palgrave MacMillan.

 

 

 




[1] Yang Seung Yoon & Mohtar Mas’oed, Politik Luar Negeri Korea Selatan: Penyesuaian Diri terhadap Masyarakat Internasional, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2004.

[3] International Risk, “North Korea’s Nuclear Test: The Logic Behind the Leadership’s Action and Likely Future Development”, 12 Oktober 2006

[4] Scott D. Sagan, “Why Do Stated Build Nuclear Weapon?: Three Models in Search of A Bomb”, International Security, Vol. 21, No. 3 (Winter, 1996-1997)

[5] International Risk, “North Korea’s Nuclear Test: The Logic Behind the Leadership’s Action and Likely Future Development”, 12 Oktober 2006

[6] John Newhouse, “Bring North Korea in from the Cold”, The Financial Times, 18 Oktober 2002

[7] Andie Butfloy, “Nuclear Strategy”, in Contemporary Security and Strategy, edited by Craig A. Snyder, 2008, p. 144

[8] Noriyuki Katagiri, “North Korea’s Nuclear Program: Analyzing ‘Confessional Diplomacy’”, Center for Defense Information, 28 Oktober 2002

[9] Simon Fisher, et.al., Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak, The British Council, 2000, pp. 27-28

h1

Sekuritisasi Sektor Politik

April 2, 2008

SEKURITISASI SEKTOR POLITIK: TEORI

 

Anastasya Raditya    (SP-21213)

Wahyu Kuswidianty (SP-21029)

 

PENDAHULUAN

 

 

Abstraksi

Paper ini membahas mengenai teori-teori mengenai seuritisasi pada sektor politik, serta membahasnya secara ringkas. Tulisan ini ditujukan khusus pada pembahasan teori, sehingga tidak akan memasukkan studi kasus maupun contoh kasus. Kata kunci: politik, politis, kedaulatan, sekuritisasi, kerentanan, dan ancaman.

 

Latar Belakang

            Studi keamanan adalah salah satu cabang ilmu yang cukup penting belakangan, mengingat semakin banyaknya ancaman (threats). Namun, dari semua jenis ancaman, ada ancaman yang secara spesifik ditujukan pada kedaulatan pada sebuah negara, sehingga ancaman tersebut bersifat politis. Selain itu, ancaman yang ditujukan pada kedaulatan pun ada yang menggunakan kekuatan militer, ekonomi, lingkungan, dll. Untuk mengetahui sekuritisasi sektor politis yang tidak melibatkan kekuatan lain, maka paper ini ditulis.

 

Rumusan Masalah

            Apa dan Bagaimana teori mengenai sekuritisasi dalam sektor politik?

 

Landasan Teori

            Teori utama yang akan digunakan untuk penjelasan dalam paper ini adalah teori Buzan dan Snyder, namun beberapa teori tambahan adalah teori Arendt, Easton, Max Webber, Schmitt, Laclau, dll. Karena yang dibahas adalah sektor politik saja, maka paper ini akan mengesampingkan segala bentuk ancaman militer, ekonomi, sosial, lingkungan, dsb.


SEKURITISASI SEKTOR POLITIK

 

Asumsi Dasar

 

            Sebelum membicarakan mengenai sekuritisasi politis, ada beberapa perbedaan pendapat mengenai definisi politik itu sendiri. Selanjutnya, memang dalam hal sekuritisasi atau politisasi ini, kita lebih menggunakan cara berpikir Ernesto Laclau. Namun, di bawah ini adalah definisi singkat yang disajikan oleh Buzan serta beberapa perdebatan definisi yang paling populer:

  • Barry Buzan:

Politik adalah cara untuk membentuk perilaku seseorang dengan tujuan memerintah sekelompok besar rakyat.

  • Perdebatan 1, Arendt versus Easton

Arendt:

Politik itu sebenarnya bukanlah murni tindakan yang ekspresif. Politik bukanlah semata-mata tindakan besar yang memperjuangkan keabadian.

Easton:

Politik adalah sesuatu yang fungsional secara murni, dimana sektor kemasyarakatan menunjukkan tugas-tugas spesifik demi kepentingan orang banyak.

  • Perdebatan 2, Schmitt versus Habermas

Schmitt:

Politik tidak dapat disederhanakan menjadi sekadar dua kubu antara teman dan lawan.

Habermas:

politik tidak dapat dipandang sebagai sebuah komunitas dengan konsensus.

  • Perdebatan 3, Webber versus Laclau

Max Webber:

Kata-kata “politis” digunakan untuk menutupi institusionalisasi peraturan serta stabilisasi otoritas. Ketika ketetapan dibuat, hubungan-hubungan serta unit-unit yang mengikutinya adalah bersifat “politis”.

Ernesto Laclau:

Sifat “politis” adalah satu hal yang justru dapat menggoyahkan pola yang sudah stabil.

 

Keamanan politis dijelaskan sebagai semua hal yang menyangkut stabilitas organisasional dari tatanan-tatanan sosial. Ancaman-ancaman yang muncul berupa ancaman terhadap kedaulatan negara. Namun, ancaman terhadap kedaulatan dalam bab ini (bab politik) harus dipisahkan dari penggunaan kekuatan militer.

Ancaman politik berhubungan dengan memberi atau menolak pengakuan, dukungan, atau legitimasi (yang menjelaskan mengapa sangat mungkin untuk mendapat ancaman politis, yang mana ancaman-ancaman tersebut tidak menggunakan kekuatan militer, ekonomi, maupun yang lain).

Menurut Buzan, ancaman-ancaman politis ditujukan kepada stabilitas negara. tujuannya bisa berbeda, mulai dari menekan pemerintah terkait dengan kebijakan yang telah dibuatnya, sampai menggulingkan pemerintah, dan menginterupsi struktur politik negara untuk memperlemah. Inti dari sebuah negara adalah identitas nasionalnya dan mengorganisir ideologi, serta institusi-institusi biasanya merupakan target utama dari ancaman. Karena negara merupakan entitas politik, ancaman-ancaman politis pun biasanya sama ditakutinya dengan ancaman militer. Apalagi, jika target adalah negara yang lemah. Pendapat Buzan itu menunjukkan betapa mungkinnya untuk mendefinisikan keamanan politik, sekaligus betapa sulitnya untuk membatasinya, terutama dalam kaitannya dengan keamanan sosial dan militer –sosial berhubungan dengan identitas nasional, militer dengan penggunaan kekuatannya–.

Ancaman-ancaman politik ditujukan kepada:

  • Legitimasi internal dari sebuah unit politik, yang berhubungan dengan ideologi.
  • Pengakuan eksternal atau legitimasi eksternal sebuah negara.

 

Berangkat dari anggapan di atas, studi keamanan politis dicabangkan menjadi dua arah: yaiutu memasukkan ekuivalen ancaman-ancaman non militer terhadap unit-unit politik selain negara; serta selain unit-unit secara utuh, kita dapat mengasumsikan keamanan politis sebagai pertahanan dari ancaman-ancaman level-sistem, seperti masyarakat internasional atau hukum internasional. Biasanya, yang disekuritisasi adalah Hak Asasi Manusia atau kondisi-kondisi individu yang lain.

Menurut Jahn, Lemaitre, dan Waever (1987) serta Ayoob (1995), pada dasarnya semua sekuritisasi bersifat politis. Semua ancaman serta usaha bertahan juga bersifat politis. Bahkan, sekuritisasi sendiri merupakan sebuah aksi politis yang juga sering disebut politisasi. Di tahap berikutnya, sekuritisasi ini mengalami kategorisasi. Jika instabilitas organisasional dianggap mengancam (identitas) sosial, maka dikategorikan sebagai keamanan (security) sosial. Jika melibatkan kekuatan militer, walaupun sebenarnya juga bersifat politis, dianggap keamanan militer, dst. Kesimpulannya, keamanan sektor politik ini sebenarnya merupakan sub-kelompok dari ancaman politis apapun yang sama sekali tidak melibatkan penggunaan kekuatan militer, identifikasi, ekonomi, maupun lingkungan. Sebaliknya, karena pada dasarnya semua keamanan adalah politis, maka karakteristik keamanan sektor ini pun paling umum.

 

Aktor Sekuritisasi dan Obyeknya

 

            Karena organisasi politis yang paling umum dalam sistem internasional saat ini adalah negara, maka negara pun menjadi obyek utama yang paling umum yang harus diamankan (referent object). Namun, selain negara, ada juga obyek-obyek lain, seperti:

  • Negara super yang eksis seperti Uni Eropa
  • Kelompok-kelompok sosial non negara yang terorganisir –seperti suku, kaum minoritas, dan klan– yang memiliki institusi politis yang cukup kuat walaupun tidak dalam bentuk formal yang diakui dunia internasional.
  • Gerakan-gerakan transnasional yang mampu memobilisasi kepercayaan pengikutnya, seperti gereja katolik, kaum islam, komunis, dll.

 

Karena negara adalah obyek yang paling umum, maka aktor yang paling umum melakukan sekuritisasi adalah pemerintah dari negara. ancaman yang datang pun dapat beragam baik dari dalam maupun luar negeri. JIka kebanyakan ancaman datang dari dalam negeri, hampir pasti negara tersebut adalah negara yang lemah. Pemerintah dari negara yang lemah mengalami lebih banyak ujian dengan banyaknya kekerasan politis. Ketika pemerintah mengambil keputusan, pemerintah lebih sering dicurigai mengutamakan kepentingannya sendiri ketimbang kepentingan nasional, contohnya: Zaire, Myanmar, Nigeria, dan Arab Saudi).

Sebaliknya, di negara besar yang biasanya liberal, sekuritisasi lebih dilakukan untuk menghadapi ancaman yang datang dari luar.

 

Ancaman dan Kerentanan

 

            Menurut Buzan, negara berdaulat memiliki tiga komponen utama: ide, basis fisik, serta institusi-institusinya. Biasanya, yang mengancam basis fisik sebuah negara adalah kekuatan militer, ekonomi, dan lingkungan. Sehingga, sebagai sektor politik, yang memungkinkan untuk kita bicarakan adalah ancaman terhadap ide (dengan mengesampingkan masalah identitas) serta ancaman terhadap institusi-institusi. Ide-ide yang biasanya terdapat dalam negara misalnya nasionalisme (terutama nasionalisme kebangsaan, walaupun kadang ada etno-nasionalisme) dan ideologi politik. Dengan melancarkan ancaman pada ide-ide seperti itu, akan muncul tekanan pada stabilitas negara berkaitan dengan tatanan politik yang ada. Ancaman dapat ditujukan pada struktur pemerintahan, pada integritas teritorial, ataupun pada eksistensi negara itu sendiri.

            Seperti telah dibahas di bab sebelumnya, hal utama yang paling rawan bagi sebuah negara adalah kedaulatan, karena bagaimanapun juga ancaman akan ditujukan pada kedaulatan. Mengapa kedaulatan? Karena kedaulatanlah yang dapat membuat sebuah negara itu menjadi negara. dan kedaulatan ini dapat terancam secara internal maupun eksternal.

            Dalam beberapa kasus, memang masyarakat internasional berhak untuk menyoroti maupun mengintervensi jika terjadi genosida, agresi, maupun ketidakadaan “good governance”. Maka, akan terjadi dual sekuritisasi dimana pemerintah merasa ada ancaman eksternal, sementara masyarakat internasional melakukan sekuritisasi atas aksi pemerintah.

 

Dinamika Regionalisasi

 

Berikut ini akan dibahas variasi tipe dari situasi negara, di mana tiap kasusnya mempertanyakan dinamika  regionalisasi dan nonregionalisasi serta lokasi geografis :

  1. Ancaman yang dimaksudkan untuk  negara yang lemah yang berbasis pada perpecahan negara-bangsa, dikarenakan negara dan bangsa tidak berada garis yang sama, adalah mungkin bagi beberapa aktor lain di dalam negara maupun negara yang bertetangga yang meningkatkan klaim tehadap pemisahan dan irredentisme.
  2. Ancaman yang dimaksudkan untuk negara yang lemah karena alasan-alasan ideologi dan politik. Di sini, ideologi di mana rezim itu berlaku tidak diterima secara luas. Ancaman dapat dilevelkan pada negara, dan klaim rezim adalah masalah keamanan
  3. Kurang hati-hati, ancaman berbasis unit yang ditujukan kepada negara-bangsa yang mudah diserang. Ancaman yang tanpa disengaja dapat dibagi menjadi 2, yakni accidental, suatu kali ancaman menjadi sangat tidak menarik bagi kami. Yang kedua adalah ancaman yang tidak dapat dihindari, berpautan satu sama lain, dan tanpa disengaja. Bagaimanapun, tejadi ketika 2 atau lebih negara terjebak dalam konflik keamanan karena prinsip organisasi yang tidak sesuai. Di sini, kita akan mencoba membedakan antara negara-bangsa dan kepekaan politik dan ideologis untuk melihat apakah bisa menghasilkan variasi sistem.
  4. Ancaman yang tanpa disengaja ditujukan kepada negara-negara dengan alasan-alasan ideologi dan politik. Tipe konstelasi ancaman ini dapat diilustrasikan dengan Perang Dingin. Tetapi sebenarnya konflik tipe ini tidak terlalu umum. Konflik-konflik tipe ini serius dan memakan waktu lama ketika mereka terlihat tetapi bukan bentuk tipikal konflik keamanan.
  5. Keamanan tentang dan terhadap integrasi supranasional dan regional. Kategori ini tidak dimaksudkan untuk membedakan antara regional dan gobal, tetapi ada perbedaan antara asas-asas dan organisasi.
  6. Ancaman sistemik dan prinsipil kepada negara yang mengalami perpecahan negara-bangsa. Peristiwa historis dari ancaman tipe ini adalah kasus Austria (Austria –Hongaria) yang berhadapan dengan gerakan nasionalis pada abad ke-19.
  7. Ancaman struktural (sistemik) untuk negara-negara yang lemah karena alasan-alasan ideologi dan politik. Di sini, sistem politik negara ditantang, tetapi sekarang tidak oleh negara lain tetapi oleh sebuah pembangunan umum masyarakat internasional yang berdasarkan pada prinsip-prinsip yang bertentangan dengan negara-negara itu.
  8. Ancaman terhadap gerakan transnasional yang membawa loyalitas tertinggi dari anggotanya. Tidak ada lagi gerakan yang lebih luas dari tipe ini yang sangat efektif sekarang. Dengan begitu, mereka dapat terlihat semua (perluasan bahwa mereka qualified sebagai referent objects di sektor politik) sebagai problem sekuriti yang berat, sebagaimana diancam oleh sovereign states yang mencoba untuk membawa loyalitas tertinggi kepada subjek mereka.
  9. Ancaman terhadap masyarakat internasional, ketenteraman, dan hukum. Contoh yang paling jelas untuk tipe ini adalah invasi Irak ke Kuwait serta anacaman nuklir Korea Utara


PENUTUP

 

Simpulan

            Ada banyak definisi politik, sehingga cukup sulit sebenarnya untuk merumuskan dan membatasi sekuritisasi seperti apa yang disebut sekuritisasi sektor politik itu sebenarnya. Namun Buzan merumuskan bahwa sekuritisasi sektor politik adalah yang muncul ketika ada ancaman terhadap kedaulatan sebuah negara. ancaman terhadap kedaulatan tersebut dapat datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang harus digarisbawahi adalah ancaman tersebut harus datang tanpa menggunakan kekuatan-kekuatan militer, ekonomi, sosial, maupun lingkungan, karena kekuatan-kekuatan tersebut menandakan bahwa sekuritisasi tersebut berada di sektor lain, yaitu sektor militer, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

 

Kritik

            Teori yang telah dibahas dalam paper ini dapat dikatakan sedikit absurd karena menurut kami sektor politik adalah salah satu sektor paling sulit dan paling suli dibatasi dibandingkan sektor-sektor lainnya. Disebutkan bahwa sektor politik adalah ancaman yang tidak melibatkan kekuatan-kekuatan militer, ekonomi, lingkungan, dll., sehingga sangat sulit mendefinisikan ancaman bagi sektor politik itu sebenarnya.

 

Sumber

Buzan, Barry. 1998. Security, A New Framework for Analysis. Colorado: Lynne Rienner Publishers

Snyder, Craig. 2000. Contemporary Security and Strategy. Pellgrave Macmillan.

h1

SEKURITISASI TIMOR LESTE

March 27, 2008

 

 

Pengaruh Sekuritisasi Politik terhadap

Berdirinya Negara Timor Leste

Fadhilah Nazif (SP/20853)

Adibah Sayyidati (SP/21033)

 

PENDAHULUAN

            Timor Timur merupakan negara baru pertama yang meraih kemerdekaan dan diakui oleh dunia internasional pada abad ke-21. Setelah 500 tahun berada di bawah kolonialisme dan 25 tahun berjuang meraih kembali kedaulatan yang sempat direbut oleh Indonesia, masyarakat Timor Timur berhasil meraih kemerdekaan yang diperjuangkan sejak lama.[1] Bagi Indonesia, tindakannya masuk ke Timor Timur bukan merupakan aneksasi, namun merupakan usaha integrasi antar Timor Timur dan Indonesia. Awalnya Indonesia didukung oleh sejumlah negara yang akhirnya menyatakan bahwa Timor Timur merupakan wilayah yang legitimate berada di dalam kedaulatan Indonesia.

            Namun, dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat internasional mulai melirik dan lama-kelamaan memiliki persepsi bahwa Indonesia telah melakukan tindakan perebutan kedaulatan Timor Timur yang seharusnya menjadi sebuah negara. Tidak hanya persepsi, namun juga dukungan dari masyarakat internasional, yang dalam hal ini merupakan aktor-aktor yang berpengaruh dalam hubungan internasional, semakin mendukung aspirasi Timor Timur untuk meraih kemerdekaan. Persepsi dan dukungan dari masyarakat internasional terbentuk oleh usaha sekuritisasi perjuangan meraih kembali kedaulatan Timor Timur.

            Dalam paper ini, kami akan membahas bagaimana sekuritisasi yang dilakukan oleh aktor-aktor yang berpengaruh dalam Timor-Timur mampu mendorong munculnya dukungan dari masyarakat internasional yang pada akhirnya sangat berpengaruh terhadap kemerdekaan Timor Timur. Batasan waktu yang digunakan adalah antara tahun 1975 (saat masuknya Indonesia ke Timor Timur) sampai 1999 (pengumuman jajak pendapat). Pendekatan masalah ini ditekankan pada analisis sekuritisasi sektor politik.

             

 

 

 

 

PEMBAHASAN

           Angka 78.5%[2] yang muncul pada jajak pendapat yang diadakan di Timor Timur menunjukkan kemenangan besar pihak pro kemerdekaan Timor Timur dari Indonesia. Saat itulah yang menjadi momentum bersejarah bagi Timor Timur untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat. Namun, dibalik kemenangan tersebut, berbagai usaha telah dilakukan oleh Timor Timur untuk merebut kembali kedaulatannya yang selama beberapa tahun merasa dianeksasi oleh Indonesia sejak 1975.

           Salah satu pihak yang paling keras yang paling mempunyai tendensi untuk mendirikan negara Timor Timur yang merdeka dan berdaulat adalah Fretilin, partai politik yang terbentuk di Timor Timur pada masa pendudukan Portugal. Pada masa kevakuman pemerintahan, Fretilin sempat mengumumkan kemerdekaan Timor Timur, yaitu pada tanggal 28 November 1975. Namun, dua hari kemudian diumumkan deklarasi Balibo yang ditandatangani oleh wakil dari sejumlah partai Timor Timur, yakni Apodeti, UDT, Kota dan Trabalhista yang isinya menyatakan keinginan rakyat Timor Timur untuk berintegrasi dengan Indonesia. Terlepas dari kontroversi deklarasi ini, militer Indonesia datang ke Timor Timur dengan dalih untuk melakukan intervensi. Selanjutnya Timor Timur dimasukkan oleh Indonesia sebagai provinsi ke-27. Pihak pro kemerdekaan Timor Timur tidak menerima keputusan tersebut, dan sejak saat itulah, berbagai upaya sekuritisasi dilakukan oleh sejumlah aktor untuk merebut kembali kedaulatan Timor Timur.

Sekuritisasi Politik Timor Timur

Salah satu unsur penting yang mendorong sekuritisasi adalah adanya existential threat. Dalam hal ini, ancaman yang dihadapi oleh masyarakat Timor Timur adalah pendudukan Indonesia sejak Deklarasi Balibo pada tanggal 30 November 1975. Pendudukan secara paksa ini mengancam kedaulatan Timor Timur untuk memperoleh haknya sebagai sebuah negara, yaitu memerintah rakyat yang tinggal di teritorinya sendiri. Selain itu, Timor Timur tidak mampu menjadi aktor utama dalam sistem internasional yang dalam istilah Barry Buzan disebut outsider.[3] Dengan menjadi outsider, Timor Timur kurang bisa bertindak secara legitimate dalam sistem internasional. Di samping itu, kedaulatan sebagai sebuah negara dibutuhkan oleh Timor Timur untuk menghindari intervensi, khususnya illegitimate intervention. Untuk itulah, Timor Timur ingin merubah statusnya menjadi insider. Status ini hanya bisa diperoleh jika mendapatkan kemerdekaan.

Namun, perjuangannya untuk memperoleh kedaulatan dari Indonesia menemui banyak hambatan ketika dilakukan tanpa bantuan masyarakat internasional karena lemahnya posisi Timor Timur di hadapan Indonesia. Lemahnya bargaining position ini disebabkan oleh perbedaan status antara Indonesia yang berdaulat dan Timor Timur yang tidak memiliki kedaulatan. Dengan kedaulatan yang dimilikinya, Indonesia berhak menggunakan kekuatan militernya untuk meredam perjuangan kemerdekaan Timor Timur yang bagi Indonesia merupakan gerakan separatis.

Dari sinilah muncul securitizing actor, yaitu Fretilin – yang dalam perkembangannya bergabung dengan UDT dalam National Council for Timorese Resistance (CNRT) – dan Uskup Belo. Dua aktor yang juga berpengaruh dalam melakukan speech act, yaitu Ramos Horta dan Xanana Gusmao. Aktor-aktor inilah yang menyampaikan serangkaian pernyataan yang ditujukan untuk memancing respon masyarakat internasional. Selain securitizing actor, ada aktor lain yang juga terlibat dalam sekuritisasi secara tidak langsung (functional actor). Dalam kasus Timor Timur, functional actor-nya adalah PBB, Portugal, Australia, Amerika Serikat, World Court,[4] dan para pakar hukum internasional yang mendukung perjuangan Timor Timur yang salah satunya bernama Roger S. Clark.

PBB memainkan peran tersebut karena organisasi internasional ini menerima Ramos Horta sebagai perwakilan tetap Fretilin. Pemberian posisi tersebut terhadap Ramos Horta secara tidak langsung berpengaruh terhadap tindakan selanjutnya karena dapat meningkatkan posisi tawar Ramos Horta.

Di pihak lain, pernyataan Roger S. Clark pun turut mempengaruhi sekuritisasi yang dilakukan oleh Fretilin. Ia menyatakan bahwa petisi 7 September 1975[5] serta resolusi “Majelis Rakyat” pada Mei 1976 tidak memenuhi syarat sebagai proses pemilihan yang demokratis dan adil sesuai dengan Resolusi MU PBB 1541 (XV) tentang petunjuk mengenai pelaksanaan proses penentuan nasib sendiri.

Portugal memainkan peran sebagai functional actor karena usahanya yang mendorong pemenuhan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur. Keputusan Portugal untuk mendukung perjuangan Timor Timur ini sebenarnya lebih didasarkan pada kepentingan negaranya akan pemenuhan kebutuhan minyak dalam negeri daripada alasan normatif. Di mata Portugal, lebih mudah untuk menjalankan negosiasi dengan Timor Timur sebagai sebuah negara daripada dengan Indonesia yang saat itu memerintah di bekas koloninya itu. Namun, terlepas dari apa pun alasan di belakang dukungan Portugal terhadap Timor Timur itu, dukungan ini tentu saja tetap mempengaruhi langkah yang selanjutnya akan diambil oleh aktivis pro-kemerdekaan. Bahkan, pada tahun 1997, Portugal bekerja sama dengan pemimpin gerakan kemerdekaan Timor Timur untuk mengangkat kembali isu ini di PBB yang bertepatan dengan melemahnya kekuasaan Soeharto. Selanjutnya, pada April 1998, Portugal pun menjadi tempat bagi pelaksanaan kongres pembentukan CNRT yang menggabungkan kekuatan Fretilin dan UDT.

Peran functional actor yang dimainkan Australia di antaranya terlihat dalam kebijakan PM John Howard untuk mengirim surat kepada Presiden Habibie pada 23 Desember 1998 yang isinya mengusulkan agar Indonesia memberikan otonomi kepada Timor Timur. Referendum untuk menentukan nasib Timor Timur bisa dilakukan beberapa tahun sesudah otonomi diberikan. Usul yang diajukan Australis ini didasarkan pada pengalaman Perancis yang tertuang dalam Persetujuan Matignon.[6] Ini merupakan langkah Australia untuk mengimbangi peran yang dimainkan oleh Portugal di PBB dalam memperjuangkan nasib Timor Timur. Keseimbangan peran ini bisa dijadikan modal dalam perjuangan “diplomasi minyak”[7] menghadapi Portugal.[8]

Berikut ini merupakan usaha sekuritisasi yang mereka lakukan:

·         Ramos Horta merupakan pemimpin Fretilin yang sejak masuknya Indonesia ke timor Timur telah aktif malakukan speech act. Horta merupakan perwakilan tetap Fretilin untuk PBB. Hal ini secara tidak langsung menjadi faktor yang mendukung usaha sekuritisasinya. Kemampuannya sebagai ahli hukum internasional memudahkan Horta untuk melakukan berbagai pernyataan-pernyataan tentang pentingnya kedaulatan negara bagi Timor Timur. Kepiawaiannya ini membuahkan Penghargaan Rafto (Rafto Prize) bagi masyarakat Timor Timur. Ramos Horta yang menjadi perwakilan dari Timor Timur untuk menerima penghargaan yang diberikan kepada orang atau organisasi yang melakukan perjuangan secara damai untuk menegakkan hak asasi manusia serta unsur-unsur di balik HAM tersebut. Ramos Horta, yang memiliki dasar perjuangan meraih kedaulatan Timor Timur menjadi aktor penting yang turut memasukkan argumen tentang HAM dalam berbagai speech act yang dilaukannya. Horta menjadi semakin dipandang dunia ketika ia menerima Penghargaan Nobel Perdamaian pada Desember 1996. Bersama dengan Uskup Belo, penghargaan ini diberikan atas perjuangan atas nama masyarakat kecil yang ditindas dan adanya harapan bahwa penghargaan ini dapat mendorong usaha penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Timor Timur. Komite penghargaan itu mengakui bahwa Horta telah menjadi pembicara utama dalam dunia internasional untuk memperjuangkan usahanya sejak 1975.[9]

·         Xanana Gusmao juga merupakan anggota dari Fretilin. Jabatannya adalah sebagai Sekretaris Press Fretilin. Berbeda dari Horta, awalnya  Gusmao lebih banyak melakukan speech act di tingkat lokal, yaitu kepada masyarakat Timor Timur. Ia melakukan perjalanan dari desa ke desa untuk merekrut dukungan masyarakat. Sejak tahun 1990, Gusmao mulai melakukan tindakan yang semakin mendalam dalam usaha menyebarkan pentingnya perjuangan meraih kedaulatan bagi Timor Timur. Media merupakan fasilitas pendukung utama bagi Gusmao saat itu.

Keberhasilan Timor Timur Meraih Kedaulatan sebagai Sebuah Negara

Serangkaian speech act di atas telah mengundang perhatian dari masyarakat internasional yang memiliki arti penting bagi perjuangan Timor Timur untuk meraih kedaulatan. Perhatian masyarakat internasional itu tercermin dalam:

1.      Resolusi Majelis Umum PBB (dari tahun 1976-1982) yang menghimbau diwujudkannya hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur. PBB juga mengakui Timor Timur sebagai wilayah tanpa pemerintahan. Dari sini terlihat bahwa PBB tidak mengakui Timor Timur sebagai provinsi ke-27 Indonesia. ugal designated the “administrative power”.. Namun, pelaksanaan resolusi ini tidak didukung oleh Cina dan Amerika Serikat. Pelaksanaannya hanya didukung oleh Guinea-Bissau, Kosta Rika, dan Eslandia. Selanjutnya, Resolusi 1982 meminta Sekjen PBB untuk mengadakan konsultasi dengan semua pihak yang terlibat guna mencari jalan keluar problem ini.

2.      pembentukan jaringan kecil individu serta kelompok yang memperjuangkan penegakan hukum atas pelanggaran HAM dan pemenuhan hak untuk menentukan nasib sendiri.

3.      tekanan diplomatik dari Portugal

Meskipun sebelumnya Pemerintah Portugal menolak untuk bersikap dalam menghadapi pendudukan Indonesia atas Timor Timur, namun atas desakan rakyatnya, maka sekitar tahun 1980-an, Portugal pun menekan Indonesia untuk memperbaiki kondisi Timor Timur serta melakukan negosiasi guna membahas penyelesaian bagi masalah kedaulatan Timor Timur. Pembebasan Xanana Gusmao dari penjara Indonesia juga merupakan salah satu hasil tekanan diplomatik ini. Bahkan, Pemerintah Portugal membentuk “administrative power” di sana.

Perhatian masyarakat internasional ini semakin besar setelah adanya peristiwa Santa Cruz yang terjadi di Dili pada 12 November 1991. Menurut berbagai sumber, tragedi Santa Cruz diawali dari sebuah aksi damai massa pro-kemerdekaan untuk mengenang kematian seorang aktivis bernama Sebastiao Gomes. Namun, pada saat itu, tentara Indonesia tiba-tiba melakukan tindakan kekerasan terhadap para demonstran. Setidaknya sekitar 250 orang tewas dan 150 orang hilang dalam peristiwa ini.[10] Peristiwa ini menjadi turning point bagi Timor Timur dalam perjuangan meraih yang kedaulatan. Peran media tidak bisa dilepaskan dalam menyebarkan informasi mengenai peristiwa ini.[11]

Simpati masyarakat internasional pun semakin deras mengalir untuk mendukung perjuangan Timor Timur. Dukungan mereka diwujudkan dalam:

1.      tekanan diplomatik dari Amerika Serikat dan Eropa[12]

Tekanan diplomatik dari Eropa mendorong PBB untuk menunjuk Jamsheed Marker sebagai utusan khusus untuk Timor Timur guna merancang pembicaraan antara Indonesia dan Portugal.  

2.      penganugerahan the Rafto Prize pada masyarakat Timor Timur – yang penerimaannya diwakili oleh Ramos Horta – atas usahanya dalam memperjuangkan perlindungan terhadap HAM serta unsur-unsur lain yang mendukung perjuangan penegakan HAM itu.

3.      penganugerahan Nobel Perdamaian bagi Ramos Horta dan Uskup Belo

Hadiah ini diberikan atas usaha mereka dalam menghalangi represi-represi yang ditujukan pada rakyat Timor Timur.

4.      solidaritas untuk perjuangan Timor Timur yang menemukan urgensi setelah terjadinya tragedi Santa Cruz

Pembentukan solidaritas ini dilakukan dengan mengorganisasikan aktivis di seluruh dunia guna mendukung Timor Timur dalam mendapatkan kedaulatan serta memperoleh perlindungan HAM. Kelompok-kelompok solidaritas ini muncul di Amerika Serikat (the East Timor Action Network), Portugal, Australia, Jepang, Jerman, Malaysia, Irlandia, dan Brazil.

5.      Carter Center

Lembaga yang dipimpin oleh mantan Presiden Jimmy Carter ini mengawasi persiapan referendum di Timor Timur. Berangkat dari informasi yang disampaikan oleh Horta di BBC, maka selama pengawasannya itu, lembaga ini mengecam tindakan militer serta badan-badan lain dalam pemerintahan Indonesia yang mempersenjatai milisi pro integrasi untuk menciptakan iklim kekerasan dalam referendum Timor Timur.[13] 

6.      TAPOL

TAPOL adalah Organisasi yang berbasis di Inggris yang melakukan advokasi untuk demokrasi di Indonesia. Pasca tragedi Santa Cruz itu, TAPOL pun memasukkan Timor Timur dalam agenda kerjanya.[14]

7.      kunjungan perwakilan PBB dan public figure (Nelson Mandela) ke penjara Xanana Gusmao

Ini merupakan tanggapan atas kerja keras Gusmao dalam ”meneriakkan” perjuangan Timor Timur meskipun dirinya dikurung di sel.

Munculnya tekanan-tekanan dari masyarakat internasional itu memaksa Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan guna mengakomodasi aspirasi masyarakat Timor Timur. Tekanan ini juga mendorong Pemerintah Indonesia untuk membahas masalah ini ke tingkat internasional. Akhirnya, pada Juni 1998, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memberikan status khusus berupa otonomi luas kepada Timor Timur. Usulan Indonesia itu disampaikan kepada Sekjen PBB. Sebagai tindak lanjutnya, PBB pun mengadakan pembicaraan segitiga antara Indonesia, Portugal, dan PBB. Selama pembicaraan ini, masih terjadi kerusuhan antara pihak pro kemerdekaan dan pro integrasi di Timor Timur. Kerusuhan ini semakin manambah kecaman dari dari masyarakat internasional, khusunya dari negara-negara Barat, yang merupakan sasaran utama speech act dalam usaha sekuritisasi kasus Timor Timur.

Berangkat dari pembicaraan tiga pihak serta kecaman yang semakin keras dari dunia internasional, Indonesia memutuskan untuk melaksanakan jajak pendapat rakyat Timor Timur dilakukan secara langsung. Menanggapi keputusan Indonesia tersebut, pihak-pihak yang berada dalam pembicaraan segitiga di atas menyepakati Persetujuan New York yang mencakup masalah teknis dan substansi jajak pendapat. Jajak pendapat pun berakhir dengan kemenangan di pihak pro kemerdekaan Timor Timur. Dengan kemenangannya ini, Timor Timur meraih kedaulatan sebagai sebuah negara.

KESIMPULAN

        Kedaulatan negara merupakan satu hal yang selama ini dikejar oleh pihak Timor Timur. berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia, yang dibuktikan oleh Peristiwa Santa Cruz menjadi batu loncatan bagi usaha sekuritisasi perjuangan meraih kembali kedaulatan Timor Timur.

           Kunci dari berhasilnya perjuangan meraih kemerdekaan Timor Timur adalah dukungan internasional. Oleh karena itu sekuritisasi menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh Timor Timur. Berbagai speech act telah dilakukan oleh securitizing actor untuk meraih dukungan internasional. Usaha sekuritisasi ini mencapai keberhasilannya tidak hanya saat Timor Timur merdeka dari Indonesia, namun juga saat sejumlah negara mulai mendukung perjuangan kemerdekaan Timor Timur.

DAFTAR PUSTAKA

Buzan, Barry, O. Waever, J. de Wilde, Security A New Framework for Analysis, London: Lynne Rienner Publisher, 1998.

 

Sumber Internet:

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/903657.stm> pada 2 Maret 2008.

East Timor under Indonesian Rule  (online)

<http://www.pbs.org/newshour/bb/asia/july-dec99/timor_background.html>, 3 Maret 2008.

Dili Massacre

Diakses dari <http://en.wikipedia.org/wiki/Dili_Massacre> pada 2 Maret 2008

Indonesian Occupation of East Timor (1975-1999) (online)

<http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesian_occupation_of_East_Timor_(1975-1999).htm>, 3 Maret 2008

.Jose Ramos Horta (online)

<http://en.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ramos-Horta> pada 2 Maret 2002.

<http://www.wsws.org/articles/2002/may2002/timo-m18.shtml> pada 2 Maret 2008.

 Xanana Gusmao (online)

<http://209.85.175.104/search?q=cache:noerigNVS9UJ:en.wikipedia.org/wiki/Xanana_Gusm%C3%A3o+xanana+gusmao&hl=en&ct=clnk&cd=2&client=firefox-a>, 3 Maret 2008.

East Timor Provokes Australian Foreign Policy Crisis (online)

<http://www.wsws.org/articles/1999/oct1999/pol-o14.shtml>, 3 Maret 2008.

 

 




[3] Barry Buzan, O. Waever, J. de Wilde,  Security A New Framework for Analysis (London: 1998), p. 153.

[4] World Court menjalankan perannya sebagai functional actor dengan menyatakan pentingnya pemenuhan hak atas penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur.

[5] Petisi ini ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin UDT yang isinya menyatakan keinginan untuk berintegrasi dengan Indonesia.

[6] Persetujuan ini memuat ketentuan bahwa Perancis akan berkompromi dengan Kaledonia Baru melalui implementasi solusi politik. Namun, pelaksanaan referendum untuk menentukan nasib Kaledonia Baru akan dilakukan beberapa tahun kemudian.

[7] Berebut pengaruh dan kekuasaan di Laut Timor yang kaya minyak.

[8] wsws,  ‘East Timor Provokes Australian Foreign Policy Crisis’(online)

<http://www.wsws.org/articles/1999/oct1999/pol-o14.shtml>, 3 Maret 2008.

[10] Diakses dari <http://en.wikipedia.org/wiki/Dili_Massacre> pada 2 Maret 2008.

[11] Berkat hasil liputan wartawan internasional (Amy Goodman, Allan Nairn, Max Stahl, dan Saskia Kouwenberg), kejadian ini disiarkan di ITV, salah satu stasiun televisi di Inggris, pada Januari 1992 dalam program the First Tuesday yang berjudul In Cold Blood: The Massacre of East Timor. Dalam program ini juga ditampilkan tayangan-tayangan dokumenter mengenai tindak kekerasan yang diakukan militer Indonesia pasca tragedi Santa Cruz.

[13] Pbs, ’East Timor under Indonesian Rule’ (online)

<http://www.pbs.org/newshour/bb/asia/july-dec99/timor_background.html>, 3 Maret 2008.

[14] Wikipedia, ‘Indonesian Occupation of East Timor (1975-1999)’(online)

<http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesian_occupation_of_East_Timor_(1975-1999).htm>, 3 Maret 2008.

 

h1

ASEAN Charter

March 25, 2008

ASEAN CHARTER Sebagai Bentuk Sekuritisasi di Kawasan Asia Tenggara


Eko Pujosantoso (21058), Maredias M.Y. (21141), Raras Cahyafitri (20949)

 

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Gadjah Mada

 

PENDAHULUAN

 

Sebagai salah satu bentuk regionalisme, selama ini ASEAN dianggap sebagai salah satu instrumen yang mampu menjaga kestabilan kawasan di Asia Tenggara. Perkembangan ASEAN, yang berpadu dengan kultur politik di kawasan ini, membuat sebuah bentuk baru pendekatan untuk menyelesaikan masalah-masalah transboundary antar anggotanya. “ASEAN Way” disebut-sebut sebagai bentuk dari upaya negara-negara anggota untuk aktif menyelesaikan persengketaan yang ada tanpa harus melanggar kedaulatan satu sama lain.

Terbentuk dari sebuah deklarasi, awalnya ASEAN adalah organisasi regional yang berusaha berintegrasi dalam sebuah institusi yang berdasarkan pada kerjasama fungsional[1]. Sehingga, ASEAN merupakan organisasi regional non-politik yang secara efektif berfungsi dalam sektor-sektor ekonomi, teknik, keilmuan, sosial dan kebudayaan. Ide utamanya adalah bagaimana membuat suatu institusi regional tanpa mengancam kedaulatan nasional negara anggotanya namun tetap menguntungkan. Mengingat ketika ASEAN terbentuk, mayoritas dari anggotanya adalah negara-negara yang belum lama memperoleh kemerdekaan. Efek limpahan (spillover) pun diharapkan dapat terjadi untuk melengkapi dan memenuhi kebutuhan organisasi dan negara-negara anggotanya.

Seiring dengan berakhirnya perang dingin, ancaman-ancaman yang membentuk kesatuan identitas ASEAN, tidak hanya seputar “blok barat dan timur” tapi juga masalah lingkungan, kesehatan, migrasi, ekonomi, dsb. Meskipun memang masih ada masalah high politics yang harus dihadapi, seperti konflik di Myanmar. Bagaimana ASEAN melakukan sekuritisasi dan mengatasi isu-isu yang mengancam keamanan kawasan, akan menjadi fokus pembahasan makalah ini

 PEMBAHASAN

 

A.  Sekuritisasi Ancaman

Salah satu alasan yang mendasari pembentukan ASEAN adalah untuk mencegah penyebaran komunisme di kawasan Asia Tenggara. Tanpa membuat suatu organisasi berbentuk pakta militer, founding fathers ASEAN berusaha menciptakan stabilitas keamanan melalui kerjasama non-politik. Tujuan ini diperkuat dengan adanya deklarasi yang dikemukakan di konferensi Bali tahun 1976 yang menyatakan Asia Tenggara sebagai “zone of peace, freedom, and neutrality”. Prinsip-prinsip ini merupakan respon terhadap “ancaman komunisme” yang bisa saja menimbulkan efek domino.

Sebagai referent object, kawasan Asia Tenggara perlu diamankan dari kemungkinan instabilitas akibat dari perang dingin yang terjadi. Selain itu, negara-negara barat juga menjadi kalangan yang terancam apabila kawasan Asia tenggara jatuh dalam pengaruh komunis. Karena jalur perdagangan dan pasar kawasan Asia Tenggara akan tertutup bagi negara-negara barat. Sehingga, negara-negara barat juga merupakan referent object pada saat itu.

Berakhirnya Perang Dingin, tidak membuat integritas regionalisme di ASEAN memudar karena tidak adanya common enemy yang ternyata berhasil memberikan identitas. Hubungan kerjasama antar-anggota menjadi semakin erat dan menjadikan ASEAN sebagai lembaga yang institutionalized. Namun, dengan semakin kompleksnya masalah yang ada di dunia internasional, isu-isu yang sebelumnya bukan masalah penting menjadi sesuatu hal yang patut dipertimbangkan oleh para pemimpin negara anggota ASEAN. Mulai dari masalah yang sifatnya sektoral seperti masalah ekonomi hingga berbagai masalah sosial budaya.

Masalah yang dihadapi ASEAN menjadi semakin rumit dengan tidak adanya mekanisme binding yang seharusnya dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang diambil oleh para pemimpin negara. Ketika muncul konflik diantara negara anggota, mekanisme penyelesaian yang berlaku adalah konsensus. Keinginan ASEAN untuk seminimal mungkin melakukan intervensi dalam urusan dalam negeri, membuat mekanisme konsensus dan musyawarah menjadi pola dalam pengambilan keputusan berskala regional. Pola ini kemudian disebut-sebut sebagai The ASEAN Way.

Tidak adanya mekanisme binding, membuat esensi dari common value berkurang. Padahal common value merupakan faktor penting untuk membentuk dan mempertahankan identitas regional, serta menjamin negara-negara agar tidak hanya mengutamakan kepentingan sendiri tetapi juga kepentingan seluruh kawasan. Oleh karena itu, regionalisme akan menghadapi berbagai tantangan dalam menyelesaikan suatu masalah jika common value-nya tidak kuat. Organisasi yang berdiri dari deklarasi terancam masalah legitimasinya sebagai institusi karena tidak ada suatu mekanisme binding terhadap perilaku negara-negara anggota. Seperti halnya ASEAN.

Jika dilihat lebih jauh, maka sebenarnya semakin luas dan dalamnnya (widening  dan deepening) isu keamanan di level regional, memiliki karakteristik yang hampir sama dengan efek limpahan (spillover) yang diharapkan terjadi dalam perkembangan regionalisme. Isu sekuritisasi meluas menjadi isu-isu yang sebelumnya dianggap tidak relevan dengan keamanan negara. Sedangkan efek limpahan fungsionalisme sendiri berangkat dari pemahaman bahwa sektor-sektor non-politik dan non-militer dapat menjadi pemicu kerjasama antar negara tanpa harus mengganggu kedaulatan. Sehingga, sekuritisasi di level kawasan akan lebih mudah dilakukan jika sebelumnya telah ada kerjasama antar negara.

Misalnya saja, di level ASEAN ada isu non-militer mengenai transboundary haze. Sekuritisasi masalah ini dimunculkan karena isu ini tidak hanya melibatkan dua negara, tapi juga stabilitas di kawasan Asia Tenggara dan aspek lingkungan yang sifatnya global. Kebijakan fungsionalis pun diambil untuk menyelesaikan masalah ini dengan melibatkan seluruh anggota ASEAN. Pengiriman bantuan untuk memadamkan kebakaran hutan yang menyebabkan krisis asap menjadi kebijakan bersama sebagai bentuk dari emergency response.

Sebagai salah satu alat untuk menyelesaikan masalah-masalah antar negara, regional power yang dimiliki oleh suatu organisasi regional diharapkan dapat menggalang kekuatan baik dalam meningkatkan bargaining position ketika menghadapi kekuatan yang lebih besar maupun dalam menghadapi konflik yang terjadi dalam internal organisasi.

Ada beberapa ancaman utama yang dihadapai organisasi regional, seperti perimbangan kekuatan dalam organisasi itu sendiri dan konflik antar negara-negara anggota[2]. Selain itu juga ancaman-ancaman lainnya yang perlu disekuritisasi, seperti isu lingkungan, kesehatan, pasar bebas, konflik perbatasan, transboundary haze, WMD, dsb. Sehingga, ancaman-ancaman yang dihadapi oleh sebuah organisasi internasional merupakan isu yang sangat kompleks dan melibatkan berbagai macam aspek.

Telah diungkapkan sebelumnya bahwa ASEAN sendiri terbentuk untuk menjaga stabilitas internal kawasan dan sebagai respon atas ancaman dari luar, yaitu komunisme. Unity untuk menghadang pengaruh yang lebih besar dari komunisme telah berhasil dilakukan. Sedangkan stabilitas internal kawasan tetap menjadi masalah yang harus dihadapi ASEAN. Common enemy tidak lagi berupa kekuatan yang lebih besar, akan tetapi merupakan isu kesatuan kawasan yang diwarnai masalah-masalah dalam sektor ekonomi, sosial dan budaya. Ancaman atas kesatuan kawasan dimunculkan untuk meningkatkan kerjasama dalam penyelesaian masalah secara regional karena cara ini seringkali lebih efektif daripada penyelesaian oleh masing-masing negara sebagai aktor tunggal.

B.  Respon terhadap Ancaman

Institusionalisasi dalam bentuk ASEAN CHARTER, menjadi pilihan para pemimpin ASEAN untuk menghadapi ancaman instabilitas. Hal ini dilakukan untuk memperkuat posisi ASEAN yang sebelumnya merupakan organisasi yang terbentuk berdasarkan sebuah deklarasi. Dalam ASEAN CHATER ini, kesepuluh anggota menyatakan persetujuannya untuk “maintain and enhance peace, security and stability and further strengthen peace-oriented values in the region,” serta to enhance regional resilience by promoting greater political, security, economic and socio-cultural cooperation.”[3] Selain itu juga, persamaan anggapan untuk menyelesaikan semua masalah tanpa mengganggu kedaulatan negara-negara anggota melalui consultation and consensus.

Seperti telah diungkapkan sebelumnya, regional identity adalah faktor penting untuk menggalang kekuatan regional. Sehingga, dalam ASEAN CHARTER pun negara-negara anggota setuju untuk  promote its common ASEAN identity and asense of belonging among its peoples in order to achieve its shared destiny, goals and values[4]. Dengan semangat One Vision, One Identity, One Community, sekuritisasi yang dilakukan ASEAN adalah dengan mendasarkan organisasinya pada 3 pilar: political-security community, economic community, dan socio-cultural community.

Sekuritisasi komunitas pada level regional ASEAN, tentunya masih dipengaruhi oleh keberadaan institusi-institusi yang lain, misalnya PBB, WTO, Uni Eropa atau bahkan entitas tunggal seperti Amerika Serikat. Tak jarang pula, institusi-institusi tersebut cukup berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan di ASEAN mengenai isu-isu tertentu. Namun ASEAN selalu berpegang pada prinsip no internal intervention, meskipun institusi-institusi tersebut meminta tindakan yang lebih agresif terhadap penyelesaian suatu masalah. Misalnya saja pada kasus Myanmar. Banyak kalangan internasional yang meminta ASEAN melakukan tindakan yang lebih tegas untuk ikut serta dalam penyelesaian konflik di Myanmar. Namun para pemimpin ASEAN tetap berusaha melakukan pendekatan ASEAN Way, dengan tujuan tidak mengganggu kedaulatan negara yang bersangkutan.

Di satu sisi, keberadaan institusi atau organisasi internasional lainnya, akan sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan di ASEAN. Karena dalam mengambil keputusan, tentunya situasi sistem internasional tidak bisa dikesampingkan Apalagi jika menyangkut isu sensitif atau berhadapan dengan institusi yang mempunyai posisi lebih kuat. Selain itu, terkadang karena masalah kepentingan nasional anggota-anggota ASEAN seringkali langsung berhubungan dengan organisasi lain tanpa menggunakan posisinya sebagai salah satu anggota ASEAN. Sehingga, terjadi semacam persaingan tentang eksistensi sebuah organisasi internasional.

Namun di sisi yang lain, keberadaan organisasi-organisasi tersebut memudahkan dalam mengambil suatu tindakan. Karena ASEAN tidak perlu menghadapi negara satu persatu, akan tetapi cukup berhadapan dengan organisasi internasional tersebut. Sehingga resolusi atas suatu masalah dapat diputuskan dengan lebih cepat.

ASEAN CHARTER memang belum lama ditandatangani. Namun diharapkan dengan adanya kesepahaman ini, keberadaan ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara semakin diperhitungkan. Karena dengan adanya ASEAN CHARTER maka frame work dan arah kebijakan ASEAN selanjutnya akan lebih jelas dan dapat dilaksanakan secara maksimal.

 

KESIMPULAN

 

Semakin rumitnya masalah yang dihadapi suatu negara dalam hubungan internasional, membuat keberadaan organisasi regional cukup penting. Karena dengan bergabung dalam suatu organisasi regional, suatu negara tidak hanya lebih mudah dan efektif merespon ancaman stabilitas nasional dari politik internasional, tapi juga mengamankan stabilitas dalam ruang lingkup region.  Selain itu, suatu regionalisme mampu menjadi alat suatu negara untuk melaksanakan kebijakan luar negerinya demi mencapai national interest. Seringkali suatu negara memiliki bargaining poisition yang lebih menguntungkan ketika ia menjadi anggota suatu organisasi tertentu.

Keberadaan institusi atau organisasi lainnya, memiliki dampak posisitif sekaligus negatif pada ASEAN. Di satu sisi, banyaknya regionalisme mempermudah pengambilan keputusan berskala internasional. Namun terkadang keberadaan mereka malah mempengaruhi proses pengambilan keputusan itu sendiri.

ASEAN CHARTER sebagai salah satu bentuk respon terhadap ancaman yang dihadapi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, tidak hanya bertujuan menjaga dan mempertahankan stabilitas yang ada, tetapi juga untuk membuat ASEAN menjadi institusi yang lebih kuat. ASEAN CHARTER meliputi sekuritisasi terhadap semua aspek, mengingat kompleksitas masalah yang dihadapi sebuah organisasi regional. Meskipun ruang lingkupnya sangat luas, dapat disimpulkan piagam ini bertujuan menjaga stabilitas internal agar tidak terjadi persengketaan antar negara anggota sekaligus mempererat kesatuan dalam mengahadapi ancaman-ancaman dari luar kawasan.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Snyder, Craig A.(ed). 2008. Contemporary Security and Strategy. New York: Palgrave Macmillan.

Buzan, Barry, Ole Weaver dan Jaap de Wilde. 1998. Security: A Framework for Analysis. Colorado: Lynne Rienner Publishers, Inc.

Mas’oed, Mohtar. 1992. Teori dan Penelitian Hubungan Internasional. PAU

The ASEAN Charter. Available at: http://www.aseansec.org/ASEAN-Charter.pdf. Tanggal akses: 4 Maret 2008.




[1] Snyder, Craig A.(ed). 2008. Contemporary Security and Strategy. New York: Palgrave Macmillan. Halaman 236.

[2] Snyder, Craig A.(ed). 2008. Contemporary Security and Strategy. New York: Palgrave Macmillan. Halaman 237.

[3] Tujuan ASEAN dalam ASEAN CHARTER Bab I, Artikel 1 (1).

[4] Tujuan ASEAN dalam ASEAN CHARTER Bab XI, Artikel 35 .

h1

Teori regionalisme

March 25, 2008

Wiwien Apriliani, Kevinder, Muhammad Fitriady

I. Pendahuluan

Regional security atau keamanan regional merupakan keadaan yang sangat penting untuk diciptakan mengingat posisinya dalam dua hal. Pertama, sebagai elemen pembentuk keamanan internasional ataupun konflik internasional[1]. Hal ini karena region tersebut saling berhubungan dengan negara-negara atau actor lain di luar region sehingga interaksi tersebut menimbulkan potensi konflik. Oleh sebab itu, keamanan regional merupakan hal pertama yang perlu diupayakan demi terciptanya stabilitas internasional. Kedua, keamanan regional sangat berhubungan dan mempengaruhi keamanan nasional negara yang terletak di dalam region yang bersangkutan[2]. Sebuah region yang aman akan mendukung stabilitas ekonomi maupun politik negara-negara yang berada dalam region tersebut, misalnya Uni Eropa dan ASEAN. Sementara itu, region yang penuh konflik akan mengancam keamanan nasional negara di dalamnya, misalnya konflik nasional dan regional di Timur Tengah yang berkepanjangan.

II. Isi

A. Teori Regionalisme

Menganalisa regional security tidak dapat dipisahkan dari analisa kemunculan regionalisme dan aspek-aspek yang melanggengkannya. Teori-teori mengenai regionalisme ini nantinya akan sangat membantu dalam menganalisa keberlangsungan suatu kawasan. Yakni menjelaskan secara historis, mengapa suatu kawasan masih eksis dan kemungkinan upaya yang dapat dilakukan untuk melanggengkan kawasan tersebut.

Region atau kawasan diartikan sebagai sekumpulan negara yang memiliki kedekatan geografis karena berada dalam satu wilayah tertentu[3]. Meskipun demikian, kedekatan geografis saja tidak cukup untuk menyatukan negara dalam satu kawasan. Hettne dan Soderbaun mengemukakan bahwa kedekatan geografis tersebut perlu didukung adanya kesamaan budaya, keterikatan sosial dan sejarah yang sama[4]. Dengan demikian, syarat terbentuknya satu kawasan dapat terpenuhi secara geografis dan struktural. Dengan logika ini, maka seharusnya semua kawasan di dunia dapat menjadi sekumpulan negara yang mendeklarasikan diri mereka sebagai satu kawasan yang sama. Namun pada kenyataannya, tidak semua kawasan memiliki intensitas interaksi dan kemajuan yang sama antara satu kawasan dengan yang lainnya.

Jika dijawab dengan teori Fungsionalis, hal ini dikarenakan adanya perbedaan intensitas interaksi dan integrasi negara dalam menjalankan fungsinya di kawasan. Kawasan yang dapat memulai interaksi antar negara di dalamnya, akan terus berkembang karena efek kerjasama “spillovers” hingga akhirnya tercipta integrasi kawasan. Hal ini berbeda dengan kawasan lain yang tidak memiliki kerjasama kawasan. Maka kawasan tersebut akan tertinggal dibanding kawasan yang lain.

Teori fungsionalis ini dikritik oleh Beeson yang mengatakan bahwa Fungsionalis tidak memperhitungkan arti pentingnya kesamaan identitas dalam integrasi kawasan.Teori fungsionalis hanya memandang interaksi dan kerjasama antar negaralah yang menjadi faktor utama dalam menciptakan kawasan. Padahal seharusnya aspek kesamaan identitas dan sistem sosial merupakan pendorong utama terbentuknya integrasi kawasan. Beeson juga mengkritisi kelemahan teori fungsionalis yang tidak dapat menjelaskan bagaimana interaksi tersebut dapat tercipta pertama kali[5]. Meski demikian, teori fungsionalis ini terbukti berlaku di Eropa yang kini tumbuh menjadi kawasan yang sangat berkembang dengan Uni Eropa nya. Yakni dengan menerapkan kerjasama fungsional yang mengahsilkan “spilloever” effects.

Sementara itu, berdasar “New Regional Theory”[6], perkembangan regionalism tergantung pada tiga hal. Yakni, dukungan dari kekuatan besar di dalam kawasan (regional great power), tingkat interaksi antar negara dalam kawasan, dan saling kepercayaan antar negara dalam kawasan. Melalui teori ini, dapat dipahami bahwa mengapa satu kawasan lebih tertinggal dibanding yang lainnya adalah karena permasalahan kekuatan dan keinginan negara yang bersangkutan untuk membentuk satu kawasan. Bisa jadi suatu kawasan tidak tercipta integrasi karena memang integrasi tersebut tidak diinginkan dan diupayakan oleh para great powers.

Selain teori di atas, Hennet membagi tingkatan regionalism ke dalam lima tahapan yang meningkat secara gradual[7]. Lima tahapan ini menunjukkan kematangan suatu kawasan seiring dengan meningkatnya intensitas hubungan internasional antar negara di kawasan. Tahapan ini dapat menjawab pertanyaan mengapa satu kawasan dapat lebih maju dibandingkan dengan kawasan yang lain dan persyaratn apa yang harus diupayakan agar tercipta integrasi kawasan yang lebih matang.

Tahapan tersebut adalah :

1. Simple Geographic Unit of States

Kriteria:

· Tidak ada kerjasama dan interaksi rutin antar negara di dalam kawasan.

· Kerjasama terjadi hanya ketika ada ancaman, dan kerjasama tersebut juga berakhir ketika ancaman sudah berakhir.

· Sangat bergantung pada sumber daya pribadi, yakni pada masing-masing negara.

2. Set of Social Interactions

Kriteria :

· Dalam kawasan sudah tercipta interaksi antar negara namun hanya diatur norma-norma atau institusi informal

3. Collective Defense Organisation

Kriteria :

· Negara mulai bersekutu dengan negara lain yang memiliki pemikiran yang sama di dalam satu kawasan untuk melawan ancaman bersama tau musush bersama.

· Ada perjanjian formal yang mengikat dan mengatur negara-negara dalam satu kawasan.

· Ada kombinasi kekuatan, meski bukan berupa penggabungan apalagi peleburan

4. Security Community

Kriteria:

· Interaksi antar masyarakat sipil antar negara sudah mulai dikembangkan.

· Tercipta hubungan yang damai antar nmegara dalam kawasan.

· Adanya kesepakatan untu memilih menggunakan cara-cara damai untuk menyelesaikan masalah.

5. Region State

Kriteria:

· Kawasan sudah memiliki identitas bersama yang berbeda dari kawasan lain

· Kawasan memiliki kapabilitas bersama sebagai satu kawasan

· Kawasan memiliki legitimasi sebagai satu kesatuan regional

 

B. Keamanan regional dari berbagi perspektif

Dalam sejarah perkembangannya,regionalisme mendapat beberapa tanggapan dari beberapa pihak khususnya pihak realist,neo-liberal,institusionalis dan konstruktivis.Ketiga pihak tersebut memiliki pemahaman yang berbeda mengenai keamanan regional, yakni pada bagaimana cara menciptakan kondisi yang kondusif bagi keamanan regional.

a. Perspektif Realis

Perspektif realis memandang bahwa masalah keamanan regional tidak dapat disatukan meskipun mereka memiliki kepentingan yang sama. Hal ini membuat membuat kerjasama diantara negara-negara dalam satu regional sulit untuk dijalankan karena tidak adanya saling kepercayaan antar negara dalam kawasan. Perspektif realis meyakini bahwa negara tidak boleh bergantung pada negara lain, sehingga “self-help” merupakan cara terbaik dalam mencapai stabilitas keamanan yang mandiri. Dengan adanya sistem “self-help” ini, maka kooperasi antar negara-negara dalam kawasan sulit untuk dibentuk.

Jika memandang dengan perspektif ini, maka integrasi kawasan tidak akan pernah terwujud. Bahkan ide mengenai kerjasama kawasan dan pemeliharaan keamanan regional secara bersam-sama merupakan hal yang tidak masuk akal. Salah satu kerjasama dan interaksi yang paling mungkin terjadi di kawsana adalah kerjasama untuk menangani musuh bersama dari luar kawsana. Meski hal itu bukan sebagai ajminan bahwa negara-negara dalam kawsan dapat saling percaya untuk tergabung bersamam melawan musuh dari luar kawasan.

b. Perspektif Institutionalis

Kaum Institusionalis memandang bahwa institusi regional akan memudahkan terjalinnya kerjasama kawasan, menghilangkan anarki internasional dan membantu kepentingan negara-negara untuk menciptakan keamanan regional[8]. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan perspektif realis yang menyangsikan hilangnya sikap anarkis dan melahirkan kerjasam. Bull meyakini bahwa “Hukum kerjasama “ ini dapat berlaku jika diberlakukan sistem contingency and equivalence[9]. Contigency dimaknai sebagai upaya pemberian reward bagi negara yang bersedia melakukan kerjasama dan memberi hukuman bagi yang menolak melakukannya. Pernyataan ini disempurnakan oleh Milner yang menyatakan bahwa perlu adanya keseimbangan pemberian reward sehingga terjalin hubungan baik antar negara-negara yang mendapatkannya[10]. Dalam perkembangan kontemporer, reward yang didapatkan dari hasil kerjasama kawsan dapat berupa kemajuan ekonomi bersama, seperti Uni Eropa, atau terciptanya stabilitas kawsana seperti misalnya ASEAN.

Perbedaan utama antara kedua paham ini adalah perbedaan aspek terpenting yang menentukan keamanan regional. Kaum realis memandang bahwa militer adalah faktor terpenting dari keamanan. Sementara itu, pihak institusionalis mengatakan tidak hanya militer saja yang merupakan aspek terpenting dari keamanan regional, tetapi juga bidang politik dan sosial

c. Perspektif Konstruktivis

Kaum konstruktivis memiliki anggapan bahwa keamanan regional dapat sengaja dikonstruksikan secara sosial melalui interaksi sosial. Selanjutnya, interaksi tersebut akan membentuk kesamaan identitas dan kepentingan. Alexander Wendt menyatakan bahwa kondisi ini dapat terwujud jika memenuhi tiga landasan utama yaitu pembagian ilmu,pembagian sumber daya material dan kepraktisan[11]. Ketiga hal ini akan membentuk sebuah sistem keamanan regional yang efektif.

C. Ancaman terhadap Keamanan Regional

Ancaman merupakan dua sisi mata uang bagi terciptanya stabilitas kawasan. Di satu sisi, ancaman dapat mengganggu keamanan regional. Namun di sisi lain, ancaman justru dapat menciptakan kerjasama regional untuk menghilangkan ancaman tersebut. Lepas dari hal itu, ancaman dapat dieskuritisasi sehingga tetap tercipta kerjasama regional namun tidak mengganggu keamanan regional.

Secara umum, ada empat kategori ancaman yang dapat mengancam keamanan regional. Tiga ancaman pertama diungkapkan oleh Hettne[12] sedangkan yang lain oleh Snyder[13]. Ancaman tersebut yakni:

a. Balance of Power Contest

Yakni ancaman yang muncul karena adanya keinginan antara negara-negara di kawasan untuk menguasai aspek-aspek tertentu, misalnya sumberdaya dan hegemoni. Hal tersebut menyebabkan para kator saling berlomba dalam memenangkan kepentingannya dan tidak menempuh upaya kerjasama.

b. “Grass fire” Conflicts

Yakni ancaman yang berupa konflik yang terjadi antar negara karena permasalahan-permasalahan local. Misalnya permasalahan politik, ekonomi dan etnis yang melibatkan issue di negara lain.Pada umumnya, konflik ini didorong oleh dua hal : masalah pemicu dan permasalahan mendasar yang memang sudah ada dan menjadi sengketa. Misalnya, masalah perebutan wilayah.

c. Intra-state Conflicts

Yakni ancaman regional yang berupa konflik internal di suatu negara tertentu di dalam kawasan tersebut. Meskipun demikian, konflik tersebut memiliki potensi untuk mempengaruhi hubungan dengan negara lain yang memiliki hubungan tidak langsung terhadap konflik. Misalnya konflik etnis minoritas di satu negara dimana etnis tersebut menjadi etnis mayoritas di negara yang lain.

d. Transnational Threats

Ancaman ini tidak berasal dari issu keamanan tradisonal seperti layaknya ketiga ancaman di atas. Ancaman ke empat ini merupakan konflik yang berasal dari masalah lingkungan, ketidakadilan ekonomi, politik, sosial, kesehatan dan juga isu-isu migrasi. Ancaman ini tidak memerlukan penanganan secara militer. Namun jika tidak ditangani akan mengancam kawasan secara keseluruhan, tidak hanya satu negara saja.

 

 

III. Kesimpulan

Dapat ditarik kesimpulan bahwa keamanan regional dapat terwujud jika ancaman bersama dapat dihilangkan. Oleh karena itu, penting artinya untuk mengidentifikiasi ancaman yang memiliki potensi merusak stabilitas kawasan. Teori-teori mengenai regionalisme memiliki peran dalam memberikan kerangka sejarah mengapa sekumpulan negara menyatakan dirinya sebagai satu kawasan. Dengan mengetahui latar belakang terbentuknya kawasan tersebut, kita dapat mengidentifikasi ancaman atau threats yang dapat mengganggu keamanan regional. Misalnya, sebuah kawasan yang terbentuk sebagai upaya mempertahankan kawasan dari serangan musuh bersama, sebut saja kawasan tersebut NATO. Jika interaksi di dalam NATO tersebut belum kuat, maka kawasan akan melemah dengan sendirinya seiring hilangnya ancaman. Bandingkan dengan ASEAN yang walaupun ancaman (komunis) sudah berakhir, namun kerjasama justru dapat tercipta di bidang yang lain.

Meskipun demikian, ancaman atau musuh bersama saja tidak cukup untuk menciptakan kerjasama demi terwujudnya keamanan regional. Dari teori Institutionalis dan New Regionalism Theory, kita mendapatkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar tercipta stabilitas dan kerjasama kawasan. Diantaranya adalah adanya interaksi, persamaan identitas, saling kepercayaan , dan sistem reward and punishment dalam menjalankan kerjasama.

Daftar Pustaka

Beeson,M. Rethinking Regionalism: Europe and East Asia in Comparative Historical Perspective. Journal of European Policy, 12.2005.

 

Buzan, Barry. People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in Post-Cold war era. London : Pinter. 1983.

 

Bull, H.The Anarchical Society : A Study of Order in World Politics. Basingstoke : Macmillan. 1997.

 

Hettne,B. The New Regionalism : A Prologue. In Hettne,B. (ed), The New Regionalism and the Future of Security Development, Vol.4. London : Macmillan.2000.

 

———– Development, Security and World Order: A Regionalist Approach, European Journal of development Research, 9. 1997.

 

———– and B. Soderbaun, F. (2002). The New Regionalism Approach. Politea, 17. 1998.

 

———————————– Theorizing the Rise of Regionnes”. London : Routledge. 2002

 

Keohane, R.O. After Hegemon: Cooperation and Discord in the World Political Economy, Princeton: Princeton University Press.1984

 

Kriesberg,Louise. Regional Conflicts in the Post-Cold War Era : Causes, Dynamics, and Modes of Resolution. 1994.

Millner, H. international Theories of Cooperation Among Allies : Strengths and Weakness”. World Politics,44. 1992.

Snyder, Craig A. Contemporary Security and Strategy.Palgrave : Macmillan. 2008.

Wendt, Alexander. Constructing International Politics, International Security, 20. 1995

 


[1] Kriesberg,Louise. Regional Conflicts in the Post-Cold War Era : Causes, Dynamics, and Modes of Resolution. 1994. p.155.

[2] Buzan, Barry. People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in Post-Cold war era. London : Pinter. P187

[3] Snyder, Craig A. Contemporary Security and Strategy.Palgrave : Macmillan. 2008.p228.

[4] Hettne,B. and Soderbaun. Theorizing the Rise of Regionnes”. London : Routledge. 2002. p.39

[5] Beeson,M. Rethinking Regionalism: Europe and East Asia in Comparative Historical Perspective. Journal of European Policy, 12.2005. p.969-85.

[6] Hettne,B. The New Regionalism : A Prologue. In Hettne,B. (ed), The New Regionalism and the Future of Security Development, Vol.4.2000. London : Macmillan.

[7] Hettne, B. Development, Security and World Order: A Regionalist Approach, European Journal of development Research, 9. 1997. p.83-106

[8] Keohane, R.O. After Hegemon: Cooperation and Discord in the World Political Economy, Princeton: Princeton University Press.1984.

[9] Bull, H.The Anarchical Society : A Study of Order in World Politics. 1977. Basingstoke : Macmillan.

[10] Millner, H. international Theories of Cooperation Among Allies : Strengths and Weakness”. World Politics,44. 1992. p.446-96.

[11] Wendt, Alexander. Constructing International Politics, International Security, 20. 1995.p.71-81.

[12] Hettne, B. and B. Soderbaun, F. (2002). The New Regionalism Approach. Politea, 17. 1998. p. 6-21.

[13] Snyder, Craig A. 200b. ibid.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.